JAKARTA-Kementerian Keuangan menggandeng Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk membantu melakukan pembinaan dan pengawasan hakim pengadilan pajak. Kerja sama tersebut dilakukan sebagai salah satu program untuk menegakkan reformasi di pengadilan pajak.

Ketiga lembaga menuangkan kerja sama dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung M Hatta Ali, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial M Thahir Saimina.
Agus Martowardojo berharap kerja sama itu akan memperbaiki sistem pengadilan pajak dan mengajak stakeholder bersama-sama memperbaiki serta meningkatkan kinerja pengadilan pajak.

”Kami juga mengajak hakim pengadilan pajak untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan menindaklanjuti segala macam permasalahan di pengadilan pajak,” ujarnya setelah penandatanganan kerja sama, kemarin.

Kerja sama itu juga diharapkan bisa menciptakan pengadilan pajak yang disegani, dihormati, dan menjadi tempat individu serta badan hukum mencari keadilan di bidang pajak.

”Di pengadilan pajak ada 9.900 kasus yang belum selesai, itu tanggung jawab besar. Menandatangani MoU membesarkan semangat dedikasi untuk menyelesaikan 9.900 kasus secara adil agar wajib pajak dan pemerintah mendapat keputusan paling baik,” ungkap Agus. (J10-29) (/)