DEMAK - Jumlah warga miskin di Demak terus menurun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlahnya mencapai 263.500 jiwa atau sekitar 26,03 persen, sedangkan pada 2009 berkurang drastis menjadi 217.200 atau sekitar 21 persen.

Bupati Tafta Zani mengatakan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran itu karena pihaknya telah melakukan berbagai strategi. Strategi yang utama adalah memprioritaskan pembangunan pada empat sektor, yakni pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta UMKM.

‘’Empat sektor tersebut kami jadikan lokomotif, yang diyakini mampu menghantarkan warga Demak menuju sejahtera,’’ kata Tafta saat tilik deso di Desa Tedunan dan Kenduren Kecamatan Wedung.
Dia mengatakan, pihaknya juga intensif melakukan pembangunan di sejumlah bidang. Di antaranya, pendidikan, KB, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dia menjelaskan, pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Demak mengalami peningkatan. Tahun 2008 hanya sebesar 4,06 persen, pada 2009 naik menjadi 4,08 persen.  Selain itu, inflasi juga menurun, pada awalnya 12,64 persen menjadi 3,1 persen. ‘’Laju inflasi, pada tahun 2009 merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir,’’ terangnya.

Stabilitas perekonomian juga terlihat dari adanya peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 hanya sebesar Rp 4,9 triliun, meningkat menjadi Rp 5,3 triliun pada 2009 (109,07 %).

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp 2,7 triliun, di tahun 2009 meningkat menjadi Rp 2,9 triliun (104, 14%).

Sementara itu, PDRB per kapita pada 2008 sebesar Rp 4,6 juta, sedangkan pada 2009 meningkat menjadi Rp 4,9 juta (107, 70%). ‘’Data yang ada itu merupakan indikator bahwa Pemkab Demak cukup berhasil dalam menangani masalah kemiskinan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, kegiatan tilik deso  itu diikuti sejumlah kepala SKPD. Menurut Kabag Humas Setda Demak Rudi Santosa, melalui kegiatan ini, bupati ingin menggali aspirasi masyarakat dari bawah.

Upaya demikian diperlukan untuk menentukan kebijakan pemerintah. Dengan metode itu diharapkan kebijakan yang diterapkan pro rakyat. (H41-71) (/)