panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
23 Februari 2010
Kejati Somasi 11 Pabrik Rokok di Kudus
SEMARANG- Kejaksaan Tinggi Jateng mensomasi 11 pabrik rokok yang ada di Kudus agar menghentikan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi buruh pabrik rokok di perusahaan mereka. Kejati beralasan, jaminan sosial tersebut diselenggarakan di luar program Jamsostek, padahal undang-undang mengatur hal itu harus diselenggarakan melalui Jamsostek.

Sebelas pabrik rokok yang disomasi itu merupakan anggota Persatuan Pengusaha Rokok Kudus (PPRK), yang kemudian PPRK ini mendirikan Pusat Koperasi Karyawan Industri Rokok Kudus (PKKIRK). Dalam hal ini PPRK disomasi lantaran menjaminkan pelayanan kesejahteraan atau memberikan jaminan perlindungan sosial bagi buruh pabrik rokok ke PKKIRK, bukan ke Jamsostek.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jateng M Sinaga, mewakili Kajati Jateng Salman Maryadi, kepada Suara Merdeka, Senin (22/2), mengungkapkan, mengacu UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah disebutkan bahwa yang berwenang mengelola jaminan sosial ada empat, yakni Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes.

“Empat badan tersebut memiliki wilayah kewenangan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, sebelas pabrik rokok tersebut semestinya menjaminkan ke Jamsostek, namun mereka malah menjaminkan ke PKKIRK.

Sebab pada Pasal 5 UU 40/2004 menegaskan, pelaksanaan jaminan sosial itu harus mendasarkan pada Undang-Undang. Pada Pasal 3 UU 40/2004 itu menyebutkan empat pengelola tadi,” ujar M Sinaga.

Asdatun mengemukakan,  Kajati Jateng selaku kuasa dari PT Jamsostek telah membentuk tim jaksa pengacara negara (JPN) yang diketuai dirinya. Selain 11 pabrik rokok itu, Kejati juga mensomasi pengurus PPRK dan PKKIRK.

“Kami menyampaikan somasi agar menghentikan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi buruh pabrik rokok di Kudus paling lambat 14 hari sejak 23 Februari 2010. Apabila tidak dilaksanakan, maka JPN akan melakukan langkah hukum oleh melalui pengadilan,” tandas M Sinaga.

Ditanggapi Bersama

Adapun ke-11 pabrik rokok yang disomasi tersebut yaitu PT Djarum, Noyorono TI, Nikki Super TI, PT Niko Rama Citra, PR Sukun, PT Gentong Gotri, PT Notodjoyo Mulyo, PT Tapel Kuda Kencana, CV Mulyo Raharjo,  FA Sidodadi, dan CV Muria Mulia.

“Perusahaan-perusahaan tersebut disomasi agar mendaftarkan seluruh buruhnya dalam program Jamsostek sesuai UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo PP 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Selama ini yang didaftarkan ke Jamsostek ialah buruh bulanan, sedang buruh harian, borongan, dan batil, belum didaftarkan sebagai peserta Jamsostek, dan itu merugikan hak-hak buruh,” ujar M Sinaga.

Terpisah, HRD Officer Industrial Relation PT Djarum Kudus, A Yudo Prihartono mengatakan persoalan tersebut akan dikembalikan ke PPRK sebagai wadah bersama. Somasi dari Kejati Jateng akan ditanggapi bersama-sama oleh pabrik rokok anggota PPRK. (H30-62)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER