panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
03 November 2009
Sekdes PNS Dilarang Garap Bengkok
  • Melanggar PP 72/2005
SEMARANG - Sekda Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo melarang
sekretaris desa (sekdes) yang telah diangkat menjadi PNS menggarap tanah bengkok.

Dalam PP No 72/2005 tentang Desa, sudah jelas menyebutkan tanah bengkok merupakan aset desa yang dijadikan sumber pendapatan bagi desa. Pemprov Jateng pun telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk menarik sumber tanah kas desa yang dikelola Sekda dengan status telah PNS. ”Sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS tidak boleh menggarap tanah bengkok. Kalau sudah diangkat menjadi PNS, tanah bengkok harus dikembalikan kepada desa,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/11).

Menurut Hadi pelarangan tersebut cukup beralasan. Dalam PP 72/2005 Pasal 69 disebutkan, sumber pendapatan desa terdiri atas tanah kas desa, pasar hewan, pasar desa, tambatan perahu, dan bangunan desa. Maka untuk sekdes yang telah diangkat menjadi PNS, maka sumber pendapatannya langsung ditanggung negara. Kalau sampai masih menggarap bengkok, berarti mereka mendapatkan dua sumber pendapatan. ”Ini tidak boleh. Dilarang. Maka pemerintah daerah setempat perlu menarik, dikembalikan menjadi aset desa,” kata dia.

Di Grobogan

Ada kecenderungan kepala daerah membiarkan masalah tersebut. Hadi mengakui ada problematika soal itu, apalagi bila dikaitkan dengan pilbup/pilwakot. ”Saya akan mengecek lagi daerah-daerah yang tidak tegas untuk menarik bengkok yang dikelola sekdes yang telah jadi PNS. Termasuk di Grobogan pun ada informasi semacam itu, maka akan saya konfirmasi pejabat terkait,” tandas dia.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat meminta Pemprov Jateng untuk tegas terkait masalah itu. Bagi dia, akan muncul masalah di internal desa bila ada temuan sekdes yang jadi PNS masih mengelola bengkok. ”Agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari, apalagi PP No 72/2005 sudah mengatur masalah itu, selayaknya Pemprov segera berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Grobogan Ahmad Suudi menyebutkan, di daerahnya ada ratusan sekdes yang telah jadi PNS tapi masih mengelola bengkok. Padahal sudah terbit SE Mendagri No.900/1301/SJ tanggal 16 April 2009. ”Dalam edaran itu ditegaskan terhitung sejak mendapatkan SK pengangkatan PNS, maka sekdes dilarang menerima penghasilan tetap dari tanah bengkok. Pemprov perlu meminta ketegasan daerah. Masalah itu tidak saja ada di Grobogan,” katanya. (H37,H3,H41-62)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER