BALAI KOTA - Komisi B DPRD merekomendasikan pembiayaan Pilwakot menggunakan dana mendahului anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Rekomendasi itu untuk menutup kebutuhan anggaran hingga akhir Desember 2009.    

Ketua Komisi B DPRD Kota, Ari Purbono mengatakan, Pilwakot merupakan agenda wajib yang mengikat. Karena itu, jangan sampai ada kebutuhan KPU sebagai pelaksana lapangan terganggu.

Dengan demikian, perlu ada Perwal yang mengatur pembiayaan tersebut.
’’Pembiayaan itu menyusul Perwal tentang pemakaian dana tidak terduga sebesar Rp 1,5 miliar yang disalurkan sebagai hibah,’’ katanya, sesuai audiensi persiapan Pilwakot 2010, Kamis (29/10).

Ari menambahkan, apabila APBD perubahan bisa rampung dibahas maka dana yang sudah dikeluarkan itu tinggal dimasukkan ke alokasi APBD Perubahan.   Seperti diberitakan sebelumnya, kebutuhan KPU mempersiapkan Pilwakot hingg akhir Desember 2009 sebesar Rp 4 miliar.

KPU kesulitan mendapatkan dana itu karena APBD Perubahan tidak kunjung dibahas. Persoalannya DPRD belum bisa membahas APBD Perubahan karena terganggu kisruh di internal lembaga wakil rakyat itu. Pemkot akhirnya menggunakan Dana Tidak Terduga yang biasa dimanfaatkan untuk dana bencana sebesar Rp 1,5 miliar.

Data Pemilih

Anggota KPU Kota Semarang, Henry Wahyono mengatakan, kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan, di antaranya kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, sosialisasi pelaksanaan Pilwakot, dan operasional.

Untuk sementara pihaknya menerima pengucuran dana Rp 1,5 miliar dari pos anggaran Dana Tidak Terduga. ’’Upaya merealisasikan pengucuran dana itu perlu konsultasi terlebih dulu ke Depdagri dan BPK. Rencananya kami berangkat ke Jakarta bersama DPRD dan TAPD,’’ katanya.

Dijelaskan, sebenarnya dalam Permendagri No 44/2007 sudah disebutkan agenda Pilwakot bisa menggunakan dana tersebut. Saat ini KPU terus menjalankan tahapan-tahapan yang sudah diagendakan.  Salah satunya pelantikan 531 orang PPS yang akan dilaksanakan hari ini (30/10). (H22,H54-18)
(/)