Partai Amanat Nasional (PAN) sedang mempertaruhkan citranya dengan penunjukan Riza Kurniawan sebagai pimpinan dewan di DPRD Jateng. Keputusan itu sungguh tidak bisa dimengerti oleh masyarakat kendati mereka bukanlah pihak-pihak yang bisa mencampuri urusan rumah tangga partai tersebut. Dan kalau kita menyoroti masalah ini pun bukan berarti intervensi melainkan lebih sebagai bentuk keprihatinan moral karena bagaimana pun sebuah parpol merupakan aset bangsa yang diharapkan melahirkan kader-kader pemimpin.

Tidak adakah lagi tempat dan ruang bagi pemikiran semacam itu dalam kancah politik praktis? Ketika politik transaksional yang lebih dominan, maka sebenarnya mereka telah terjebak pada situasi yang bisa menjerumuskan. Apakah memang begitulah cara berpolitik? Tidak perlu ada etika, sopan santun, pertimbangan moral dan sebagainya. Padahal semua itu penting bukan hanya bagi pendewasaan demokrasi melainkan juga demi kepentingan dan masa depan partai. Citra partai, itulah yang menentukan.

Riza Kurniawan tersandung kasus narkoba dua kali bahkan sudah terpidana. Ketika yang muncul adalah aspirasi dan wacana untuk memecatnya, yang terjadi justru berbalik arah. Kekuatan yang menentang pelantikannya menjadi anggota DPRD Jateng kandas. Sekarang malah diangkat sebagai salah satu pimpinan dewan. Benar-benar seperti melawan arus. Memang semua akhirnya menjadi tanggung jawab PAN sebagai parpol untuk menanggung risiko, terlepas dari benar tidaknya mekanisme internal yang ditempuh.
Kita paham adanya aturan normatif yang harus dianut. Bahwa status hukum seseorang tak serta merta menjadi halangan bagi seseorang untuk memperoleh hak politik. Dan ketika proses hukum sedang berjalan maka asas praduga tak bersalah harus tetap dipegang. Namun di sisi lain perlu diingat, memilih pemimpin sebenarnya mempertaruhkan sesuatu yang besar. Apalagi pimpinan partai politik. Maka begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi termasuk tidak pernah tercela di samping soal moral etika lainnya.

Sayang dalam dunia politik kepentingan selalu menjadi yang utama. Dan itu tidak hanya terjadi di tubuh PAN. Maka sudah menjadi kewajaran ketika akhirnya money politics yang lebih menentukan. Siapa memperoleh apa dan dengan harga berapa. Tak ada lagi yang mempedulikan atau menganggap penting menjaga citra partai. Itu urusan belakang karena yang penting bisa meraih kursi dan kekuasaan. Masih seperti itulah kultur politik kita yang terbangun selama ini. Bagi yang tidak menerima silakan mundur.

Hendaknya disadari masyarakat telah semakin kritis dan sadar. Di tengah rivalitas antarpartai politik yang makin ketat, sudah selayaknya mereka berfikir tentang strategi pengembangan partai ke depan termasuk penegakan citra yang merupakan salah satu kunci keberhasilan. Penodaan terhadap komitmen moral, apalagi PAN telah menyatakan diri sebagai partai reformis dan agamis, akan meruntuhkan kepercayaan. Atau sikap skeptis karena ternyata perilaku politikus sekarang justru lebih buruk dibanding masa Orde Baru.
(/)