PITTSBURGH-Forum G20 sepakat menghapuskan subsidi minyak dan bahan bakar-bahan bakar fosil secara bertahap dalam ”batas medium” sebagai bagian dari upaya mengatasi pemanasan global.

Tetapi pertemuan para pemimpin G20 tersebut, tidak membahas tentang bantuan keuangan untuk negara-negara berkembang berhadapan dengan perubahan iklim, tetapi pembicaraan difokuskan mengenai pembentukan satu pakta iklim baru dalam kondisi yang membahayakan. 
Sekitar 300 miliar dolar AS per tahun dihabiskan untuk subsidi bahan bakar di seluruh dunia, sehingga mendorong permintaan di banyak negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap rendah, termasuk dengan berbagai emisi lainnya.

Perjanjian itu disetujui semua negara anggota G20 termasuk Rusia, India, dan China. Hal ini mendukung Presiden AS Barack Obama yang ingin melawan kerusakan akibat perubahan iklim dengan mengurangi emisi sebelum pertemuan Desember mendatang.

”Pembaruan ini akan meningkatkan keamanan energi kita, dan ini akan membantu perjuangan kita untuk mengatasi ancaman akibat perubahan iklim,” kata Obama, Sabtu (26/9).
”Semua bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk tantangan ini, dan bersama-sama kita mengambil satu langkah maju untuk memenuhi tanggung jawab itu,” ujar Obama.

Menurut pernyataan para pemimpin yang mengutip data dari The International Energy Agency and the Organization for Economic Cooperation and Development, mengurangi subsidi pada tahun 2020 dapat mengurangi penyebab pemanasan global dari emisi gas rumah kaca sebesar 10 persen hingga tahun 2050.

Aktivis lingkungan menyambut keputusan tersebut, meskipun mereka cukup kecewa karena keputusan ini akan menghambat pertumbuhan di negara-negara miskin. ”Mengurangi subsidi bahan bakarfosil merupakan satu langkah penting untuk mengurangi secara tajam emisi CO2” jelas David Waskow, penasihat iklim development group Oxfam International.
”Tetapi ini seharusnya tidak mengurangi bantuan dari negara-negara kaya untuk menolong pembangunan di negara-negara miskin.”

Kepentingan Nasional

Sementara itu, pemerintah menyatakan wacana penghapusan subsidi BBM akan disesuaikan dengan kepentingan nasional. Hal ini menyusul kesepakatan negara G20 untuk menghapus subsidi BBM demi mengatasi pemanasan global.
Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Priambodo menilai kesepakatan G20 di Pitssburgh, AS tersebut tidak berlaku secara umum.

’’Ini suatu komitmen bersama yang implementasinya tentu akan disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing,’’ katanya di Jakarta, pekan lalu.
Menurut Bambang, kesepakatan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan implementasi maupun kemampuan keuangan negara. Bambang menegaskan subsidi BBM diterapkan sesuai kepentingan nasional.

’’Subsidi BBM akan dibuat mengarah kepada masyarakat yang kurang mampu,’’ cetusnya.
Pemerintah akan menghitung subsidi BBM dengan melihat perkembangan harga minyak internasional. Menurut dia, harga minyak 65 dolar AS per barel terhitung masih terjangkau untuk perhitungan subsidi BBM. Tetapi jika harga minyak melonjak di atas 70 dolar AS per barel, tidak tertutup kemungkinan ada kenaikan harga BBM.

’’ Jadi mungkin hanya kenaikan yang sangat kecil. Sehingga dampaknya terhadap harga-harga tidak besar karena transportasi tentu akan berpengaruh terhadap pembentukan harga lain,’’ jelas Bambang.
Selain itu, Bambang menilai urgensi kebijakan penghapusan subsidi BBM di Indonesia tidak sebesar di negara minim sumber daya alam minyak.
’’Karena kita punya sumber daya minyak yang cukup baik, meskipun konsumsinya lebih tinggi. Sehingga ada perbedaan konsumsi dan produksi tetapi urgensi dari penyesuaian harga tidak sebesar di negara-negara yang miskin SDA,’’ paparnya.

Bambang juga menuturkan wacana realokasi subsidi kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Karenanya, untuk mengambil kebijakan penghapusan subsidi BBM, pemerintah akan menghitung dari segi sosial, baik kemampuan ekonomi maupun daya beli masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakh-manto menilai kebijakan penghapusan subsidi BBM di Indonesia belum tepat diterapkan.

’’Jika program kompensasinya, dalam bentuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin yang baku belum ada, sebenarnya penghapusan subsidi BBM belum tepat diterapkan,’’ ungkapnya.

Ia mengingatkan, kesepakatan penghapusan subsidi BBM dalam pertemuan G20 didukung negara-negara maju seperti AS, Jepang, Jerman. Negara-negara itu dinilai tidak serta merta menerapkan penghapusan subsidi BBM.

’’Itu dilakukan setelah mereka menerapkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskinnya,’’ tambahnya.
Sebelumnya, forum G20 sepakat menghapuskan subsidi minyak dan bahan bakar-bahan bakar fosil secara bertahap dalam ”batas medium” sebagai bagian dari upaya mengatasi pemanasan global.

Perjanjian itu disetujui semua negara anggota G20 termasuk Rusia , India , dan Cina. Hal ini mendukung Presiden AS Barack Obama yang ingin melawan kerusakan akibat perubahan iklim dengan mengurangi emisi sebelum pertemuan Desember mendatang. (J10,dtc-59)

(/)