Tulisan Benni Setiawan yang berjudul ’’Menggugat World Class University’’ (Suara Merdeka, 22/8), dengan segala standar yang ditetapkan pada masing-masing lembaga sistem pemeringkatan, sangatlah menarik.

GUGATAN Benni Setiawan tentang perburuan perguruan tinggi (PT) untuk menjadi world class university (WCU) hanya dipandang sebagai alat dari sistem kapitalis, yang mana PT hanya dijadikan sebagai mesin produksi ’’sarjana-sarjana kertas’’ untuk ’distempel’’.

Selain itu, ada pula yang beranggapan bahwa WCU sama halnya dengan tren mode pakaian, sesudah itu lenyap dan kemungkinan timbul lagi dengan desain baru.

Dulu, seluruh universitas mendewakan bahwa kampusnya merupakan universitas riset, dan kini ’’berburu’’ WCU.

Seolah-olah WCU menjadi dewa baru yang harus disembah.
Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah WCU perlu bagi perguruan tinggi di Indonesia? Haruskah PT di Indonesia berlari terengah-engah untuk mencapainya? 

Hampir seluruh PT di Indonesia tentu memiliki mimpi atau cita-cita menjadi salah satu dari sekian banyak PT di dunia yang menjadi WCU. Ada yang berusaha mewujudkan mimpi secara sadar, dengan senantiasa meningkatkan standar mutu akademik dan manajemen pengelolaan yang baik.

Proses Panjang

Namun upaya mewujudkan universitas sebagai WCU ini bukanlah hal mudah, bukan mimpi semalam saja. Diperlukan proses panjang untuk mencapainya. Salah satu proses yang harus dilalui adalah bagaimana meningkatkan standar kebutuhan minimum internal (minimum need requirement / MNR) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasalnya, masih banyak kebutuhan minimum yang belum dipenuhi perguruan tinggi. Beberapa MNR yang belum terpenuhi itu antara lain sumber daya manusia (dosen, mahasiswa, staf penunjang), keuangan, kemampuan tata pamong, peraturan, sistem informasi, dukungan masyarakat, dan lain-lain.

Pemerintah pun menyadari kekurangan itu, kemudian memfasilitasinya dengan berbagai program yang mendorong ke arah pemenuhan MNR. Misalnya program DUE Batch, DUE Like, Program Hibah Kompetisi A1, A2, A3 (kini Program Hibah Kompetisi Institusi/PHKI), IMHERE, dan program hibah kompetisi lainnya.

Tak sedikit dana yang digelontorkan pemerintah untuk pencapaian MNR dan kepuasan masyarakat selaku pengguna. Tinggal bagaimana kemampuan dan kesungguhan setiap perguruan tinggi dalam membangun institusinya, bukan sekadar proyek institusi.

Selain melakukan pemenuhan MNR, pemerintah juga berupaya melakukan standarisasi penilaian terhadap penyelenggaraan suatu program studi dan perguruan tinggi lewat pembentukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang independen.

15 Indikator

Ada 15 indikator standar akademik minimal yang dinilai (lihat tabel).Semua keutuhan indikator ini diukur dalam suatu penilaian yang objektif, sebagai cermin penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Akreditasi yang dilakukan BAN-PT harus dipandang sebagai sebuah proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya menilai dan menentukan status mutu program studi di PT, berdasarkan mutu yang ditetapkan. 

Sedangkan sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu PT yang diumumkan kepada masyarakat.  Dengan demikian, akreditasi akan memberi jaminan terhadap standar mutu pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat.

Apabila dilihat lebih mendalam, akreditasi BAN-PT merupakan tonggak bagi setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan mutu pendidikan kepada masyarakat secara kontinyu, sekaligus pengakuan manajemen pengelolaan pendidikan. 

Begitu pula halnya dengan sistem pemeringkatan dengan standar-standar tertentu yang dilakukan untuk bisa masuk dalam daftar WCU.

Beberapa indikator WCU juga tercantum dalam standar BAN-PT, misalnya penyediaan sarana sistem informasi, penelitian dan pengabdian, publikasi riset, sistem pembelajaran, dan kerja sama. 

Akreditasi BAN-PT bisa dikatakan sebagai inisiasi untuk menembus WCU. Proses dan hasil akreditasi yang diperoleh selalu ditingkatkan dan dikembangkan, untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar sebagai universitas terkemuka di dunia.

Tak ada yang lebih penting antara akreditasi dan WCU. Yang terpenting adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pengguna. 

Karena itu, perlu dipahami benar bahwa WCU juga merupakan suatu proses dan hasil dari pengembangan PT di Indonesia dalam hal pengakuan dunia internasional terhadap penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi. Karena itu, PT harus responsif terhadap perkembangan dunia iptek.

Dengan demikian, PT di Indonesia harus menggariskan dirinya sebagai WCU. Jika tak dimulai sekarang, kapan lagi dapat meraih puncak prestasi di pertarungan global saat ini.  (32)

—Taufik Budhi Pramono, staf pengajar Budidaya Perairan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
(/)