KKN bisa menjadi ajang pembelajaran mahasiswa terhadap aneka persoalan yang dihadapi masyarakat, agar setelah lulus bisa menjadi kader pembangunan dengan wawasan kemasyarakatan yang mumpuni. Harapannya, tumbuh kepekaan, empati, dan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan masyarakat.

Dalam praktiknya, semuanya masih jauh dari harapan. KKN hanya dijadikan formalitas atau syarat lulus. Tak ada komitmen tulus untuk mengabdi kepada masyarakat. Pada tahun 2007, KKN lebih difokuskan pada program Penuntasan Buta Aksara (PBA). Mahasiswa dipaksa sekadar menjadi guru baca tulis.

KKN PBA hanya bermanfaat bagi segelintir orang. Tak ada kreativitas dari mahasiswa untuk memajukan masyarakat. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah pun muspra, karena mahasiswa hanya dituntut menjalankan program yang sudah ditetapkan pemerintah. Mereka lebih banyak menganggur di sela-sela jadwal mengajar.

KKN reguler dirasa lebih efektif. Program tidak disetir pemerintah, sehingga dapat memacu kreativitas mahasiswa. Tetapi perlu evaluasi dan pembenahan sistem. Selain pembekalan yang matang, pengalokasian mahasiswa juga harus tepat berdasarkan jurusannya. Sehingga mahasiswa bisa mengidentifikasi dan memecahkan problem masyarakat sesuai bidangnya.

Selain itu diperlukan kerja sama antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator bisa memberi sumbangan moral dan material untuk memudahkan peserta KKN dalam melaksanakan tugas. Selama ini mahasiswa harus mengeluarkan dana pribadi dalam melasanakan programnya.

Bahkan, mahasiswa sering dimanfaatkan masyarakat untuk membangun fasilitas desa seperti gapura, gardu, dan sebagainya. Masyarakat memaknai KKN sebatas pembangunan fisik saja, sehingga tak jarang mahasiswa dipusingkan masalah dana.

Paradigma minus seperti itu perlu diluruskan. Mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera, dan dapat memecahkan persoalan yang ada. Dengan demikian cita-cita KKN untuk memberi pembelajaran kepada mahasiswa, masyarakat, dan ikut membantu pemerintah dalam pembangunan daerah dapat terpenuhi. (32) (/)