Wacana

Benang Kusut Simpemdes

• Oleh Munawar AM

RATUSAN Kepala Desa di Kabupaten Cilacap (27/7) secara serentak mengembalikan seperangkat komputer yang merupakan realisasi dari program Simpemdes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa). Ini merupakan cara protes yang tidak lazim sebenarnya, tetapi tetap ditempuh, meski akhirnya para kepala Desa harus membawa pulang kembali seperangkat komputer tersebut.

Program Simpemdes Pemkab Cilacap semenjak awal memang sudah bermasalah dan mengalami kejanggalan. Program ini bersifat top-down. Tidak muncul dalam Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang Kabupaten. Karena top-down, ada kesan dipaksakan dan pemerintah desa tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk menolaknya. 

Dana simpemdes diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2008 sebesar 100 juta rupiah per desa. Ini direalisasikan sebesar 48 juta rupiah untuk pengadaan seperangkat komputer, printer, meja, LCD monitor, UPS dan Software Simpemdes berlisensi.

Nalar kita akan mudah menjangkau bahwa  pengadaan seperangkat komputer simpemdes plus pelatihan SDM perangkat desa terkait dengan program tersebut dengan budget 48 juta rupiah per desa sebenarnya sudah terlalu mewah untuk ukuran satu paket program. Itu di satu sisi. 

Di sisi lain, pos-pos kegiatan di masing-masing desa —operasional kegiatan dan pembangunan fisik—  yang seharusnya bisa direalisasikan pada 2008 dengan dana dari ADD, tetapi harus tertunda sampai ke tahun berikutnya. Karena, ADD 2008 turun sebesar 50% sementara 50% lainnya ’’diwajibkan’’ untuk mendukung program Simpemdes.

Program Simpemdes ini memang bertujuan baik dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik sampai tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi elektronik/ komputer. Bahwa komputerisasi pelayanan publik dan administrasi kepemerintahan desa sudah saatnya ada di setiap balai desa. 

Semasa masih menjadi anggota BPD (waktu itu masih Badan Perwakilan Desa), penulis bersama kepala desa setempat mampu mengalokasikan dana guna pengadaan seperangkat komputer lengkap. Persoalan SDM memang menjadi kendala di sini.

Namun bisa ditangani dengan adanya niat dan kemauan untuk belajar mengoperasikan komputer. Belajar bersama pun ditempuh sampai kemudian bisa melayani masyarakat dan mendukung administrasi pemerintahan desa, sampai hari ini, meskipun tanpa software simpemdes.

Persoalan SDM dalam program Simpemdes jauh lebih rumit tentunya, karena harus beradaptasi dengan software simpemdes yang built-in.

Paket pelatihan SDM perangkat desa dalam program simpemdes semestinya bisa menghasilkan operator komputer yang siap pakai untuk melayani masyarakat dan pengadministrasian kegiatan pemerintah desa. Tapi, dengan hanya dua  kali pelatihan saya kira belum cukup mahir untuk mengoperasikannya tanpa mengenal basis pengoperasian komputer pada umumnya.

Karena persoalan penguasaan program dari operator yang masih belum maksimal, maka simpemdes belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Paket komputer simpemdes bahkan ada yang nganggur  (karena rusak atau memang di-anggur-kan), kemudian penyelesaian administrasi pemerintahan desa kembali lagi menggunakan mesin ketik. 

Sejauh yang saya pahami, paket program Simpemdes belum mengarah pada pengadaan perangkat yang diperlukan guna menjangkau jaring-an internet sampai ke pelosok desa.

Simpemdes masih sebatas untuk memaksimalkan pengadministrasian kegiatan pemerintahan yang berlangsung di desa. Dan itupun belum terlaksanan sebagaimana mestinya karena program simpemdes justru bermasalah di tengah jalan.

Tingkat permasalahnnya semakin akut menyerupai benang kusut yang semakin sulit diurai. Dugaan penye-lewengan,
penyalahgunaan dan korupsi dana simpemdes sudah masuk wilayah hukum dengan menyeret salah satu tersangka yang sudah ditahan. Kasus ini melengkapi carut-marutnya pemerintah Kabupaten Cilacap dengan berbagai kasus yang sedang terjadi. 

Kita bisa memahami mengapa para kepala desa melakukan aksi mengembalikan komputer tersebut. Sebagai bagian dari warga masyarakat Kabupaten Cilacap, kita mencoba untuk mengerti tindakan tersebut karena mereka memiliki alasan tersendiri; mereka tentu tidak mau terlibat dan tidak mau dikorbankan dalam kasus simpemdes yang top-down ini.  (80)
 
—Munawar AM, penulis freelance, tinggal di  Cilacap