Manohara, istri Pangeran Kerajaan Kelantan (Malaysia) yang kisah hidupnya beberapa bulan terakhir menjadi hotnews media, akhirnya kembali ke Jakarta setelah dibebaskan melalui kerja sama Deplu, Kedubes Indonesia dan Kedubes AS di Singapura, serta FBI (Suara Merdeka, 1 Juni 2009).

PEMBEBASAN atau pemulangan Manohara, meski tetap akan memunculkan kontroversi hukum dan politik, menjadi titik balik kisah ’’heroik’’ sekaligus ’’dramatis’’ seorang perempuan yang benar-benar terpenjara dalam tembok tebal hukum, budaya patriarkhi, dan kultur feodalis-aristokrasi.

Manohara, seperti yang ditestimonikan selama ini oleh ibunya (Daisy Fajriani), sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dalam wujud kekerasan seksual dan kekerasan fisik-psikologis.

Mano —panggilan akrabnya— dianggap sebagai komoditas yang telah dibeli oleh bangsawan Kelantan, sehingga berhak diperlakukan sesuai dengan kehendak pribadi suaminya.

Perempuan jelita tersebut benar-benar mengalami periode penindasan struktural dan kultural selama beberapa bulan, bahkan selama beberapa tahun (dikaitkan dengan sikap ibunya).

Secara psikososial, perkawinan Manohara merupakan konspirasi beraroma trafficking yang melibatkan sang ibu, yang konon silau oleh gelimang materi Kerajaan Kelantan dan sang suami yang menganggap ’’perempuan’’ bisa dibeli dengan kekayaannya.

Trauma psikologis yang dialami Manohara dalam perspektif sosiologis menyerupa —meski tak sama— dengan perempuan bangsa ini yang menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan struktural di negeri yang memiliki kultur patriarkhi yang akut.

Manohara pada hakikatnya senasib dengan para TKI/TKW di Malaysia, juga di berbagai negara lain, yang menderita ketidakadilan dan tindak kekerasan yang beragam. Bedanya, Mano hidup di sangkar madu kekuasaan, sedangkan TKW/TKI hidup dalam penekanan ekonomi dan kultural.

Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa sekarang sudah waktunya perempuan, terutama yang masih memiliki cara pandang kehidupan hedonis (materialistis), untuk melakukan mawas diri. Ya, mawas diri agar jangan terjebak oleh kasus serupa yang dialami Manohara.

Perlindungan Hak

Bagi Pemerintah Indonesia, sudah saatnya untuk serius melindungi hak asasi kaum perempuan Indonesia yang berada di luar negeri, terutama kaum buruh migran. Jangan sampai hanya seorang Manohara yang memiliki standar ’’popularitas’’, sehingga seolah dibela mati-matian dan perlu diselamatkan melalui berbagai jalur diplomatik.

Kaum perempuan Indonesia yang bekerja menjadi buruh migran juga perlu dilindungi hak asasinya, setara dengan perlindungan yang diberikan kepada Manohara. Bagaimanapun, perempuan yang menjadi buruh migran adalah aset bangsa. Mereka adalah pahlawan devisi dan jantung kehidupan keluarga yang menopang kehidupan puluhan juta warga di negeri ini.

Kasus Manohara sendiri, dalam perspektif semiotika, merupakan tanda identitas psikologis politik. Ia adalah tanda bahwa perempuan Indonesia secara general sering dijadikan komoditas kepentingan borjuasi dan kepentingan politik patriarkhi di negara lain.

Secara politik, kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik-psikologis terhadap Manohara dan perempuan Indonesia adalah cermin dari politik antikeadilan dan politik yang merendahkan martabat warga/bangsa ini.

Manohara, juga para perempuan buruh migran, adalah pertanda seberapa besar mereka memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia.

Pelajaran yang bisa dipetik (lesson learned), sekarang sudah saatnya pemerintah mengentikan retorika tentang perlindungan bagi hak asasi perempuan Indonesia di luar negeri. Retorika itu seharusnya direalisasikan dalam program dan aksi nyata.

Manohara dan para perempuan buruh migran di luar negeri adalah simbol kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Sebab, mereka sebagai warga bangsa selalu direndahkan kehormatannya oleh bangsa lain.

Kehormatan sebagai bangsa bukan sekadar ditentukan oleh kasus-kasus ’’klasik’’ seperti pelanggaran kedaulatan oleh kapal perang Malaysia di perairan Blok Ambalat, namun juga oleh seberapa besar perempuan Indonesia dihargai sebagai manusia di negeri orang. Maka, tugas pemerintahlah untuk berbuat adil da melindungi hak asasi mereka. (Ari Kristianawati, guru dan pemerhati gender-32)
(/)