Perempuan

Perempuan Pemimpin di SMP 7 Semarang

• Oleh Hery Nugroho

SEBAGIAN orang masih meragukan kemampuan perempuan menjadi pemimpin. Anggapan itu sudah saatnya ditepis. Bahkan tak berlaku di SMP Negeri 7 Semarang.

Berdasarkan pengamatan penulis selama lima tahun, posisi perempuan di sekolah yang sudah berusia 30 tahun ini justru strategis. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal.

Pertama, posisi kepala sekolah dalam lima tahun terakhir dipegang perempuan, yakni Hj Tri Sulasmiyati MPd. Dia pun menggantikan pendahulunya yang juga perempuan, yakni Dra Hj Roch Mulyati MSi (kini kepala SMP 3 Semarang). Dari 36 orang guru yang ada, 21 diantaranya perempuan.

Kedua, kepala tata usaha (TU) juga dijabat perempuan, yaitu Sri Rokhayati, yang membawahi empat staf lelaki dan enam perempuan. Ketiga, jabatan ketua OSIS dalam lima tahun terakhir (2005-2009) didominasi perempuan (4 : 1).

Padahal, mulai 2008, ketua OSIS dipilih secara langsung oleh seluruh siswa. Hal ini dapat dipahami, karena kebetulan jumlah siswa perempuan juga lebih dominan daripada lelaki. Dari jumlah 731 siswa, 411 berkelamin perempuan. Selain itu, secara tidak langsung, kualitas pelajar putri di SMP 7 memang lebih baik dibandingkan dengan siswa putra.

Keempat, peserta didik yang menonjol di bidang akademik dan nonakademik juga didominasi perempuan. Sebagian besar juara kelas adalah perempuan. Bahkan penulis yang menjadi pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik juga mencatat, 100 persen kegiatan ini diikuti pelajar perempuan. Hampir semua ekstrakurikuler yang lain juga didominasi perempuan, kecuali sepak bola dan basket.

Pengalaman penulis selama membimbing lomba yang diikuti siswa, ternyata yang berprestasi mulai tingkat Kota Semarang sampai nasional umumnya juga diraih pelajar perempuan. Ada juga siswa yang menjuarai lomba, tetapi jumlahnya tidak sebanyak siswi.
Tiga Alasan Jelaslah, posisi perempuan di SMP 7 selama lima tahun berada di garda depan. Mengapa bisa begitu? Apakah ada unsur kebetulan? Menurut Pembantu Pimpinan Bagian Kesiswaan, Drs. Koko Supratiyoko, ada tiga alasan mengapa peran perempuan sangat dominan di SMP 7 Semarang.

Pertama, tingkat kematangan siswa putri lebih cepat daripada putra. Pelajar putra pada masa itu masih senang bermain. Sedangkan pelajar putri sudah bisa berfikir apa yang seharusnya dilakukan sekarang.

Kedua, meningkatnya kesadaran pelajar putri untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka tak kalah dari pelajar laki-laki. Perjuangan emansipasi wanita yang sering didengungkan berbagai pihak, berdampak pada semangat mereka untuk menjadi yang terbaik.

Ketiga, dilihat dari rasio jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, jumlah perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini juga termanifestasikan dalam struktur jenis kelamin pelajar di SMP 7 Semarang.
Selain ketiga alasan itu, penulis mengamati bahwa peningkatan peran pelajar putri di sekolah yang terletak di Jl Imam Bonjol 191 A itu tidak terlepas dari sejarah. Dulu, SMP 7 bernama Sekolah Kejuruan Keputrian Pertama atau SKKP (Majalah Pitoe: 2004) Tak heran jika saat itu semua muridnya perempuan.
Ciri Kepemimpinan Ada ciri khas kepemimpinan perempuan di SMP 7 Semarang, yaitu mampu mengayomi semua pihak. Baik ketua OSIS maupun kepala sekolah mampu mengakomodasi berbagai pendapat. Jarang sekali ada gejolak yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Apabila ada perbedaan yang muncul, selalu dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ciri lain adalah ketelatenan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah. Seringkali ada pemimpin yang cepat bosan dan tak sabar. Akhirnya kekerasan menjadi jalan keluarnya, atau memarahi siswa secara berlebihan.
Sebaliknya pendekatan yang dipakai adalah dari hati ke hati. Ketika ada masalah, yang lebih dikedepankan adalah dialog. Apa yang melatarbelakangi masalah akan ditelusuri, setelah itu dicarikan jalan keluarnya.

Selain itu, adanya reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) yang jelas. Jika ada guru/siswa berprestasi, kepala sekolah memberikan reward, sehingga membangkitkan semangat siswa lainnya.

Tetapi kalau ada yang melakukan pelanggaran, kepala sekolah akan memberikan sanksi sesuai dengan tindakannya. Tetapi sanksi yang diberikan bersifat mendidik, bukan ’’membunuh’’, mental anak didik.

Penulis membayangkan, jika semua bisa seperti itu, anggapan bahwa perempuan sebagai kanca wingking akan hilang dengan sendirinya. Dalam bidang politik, pemenuhan keterwakilan 30 persen di parlemen tidak harus didengungkan setiap kali datang pemilu legislatif, tetapi terpenuhi dengan sendirinya.

Bahkan ke depan, jika kaum Adam tidak selalu meningkatkan kualitasnya, bisa jabatan strategis di berbagai instansi akan didominasi kaum perempuan. Ini sudah terbukti di Dewan Perkawilan Daerah (DPD) Jawa Tengah, di mana tiga dari empat anggota yang terpilih dalam Pemilu 2009 adalah perempuan. (32)
 
—Hery Nugroho, guru SMP Negeri 7 Semarang, pengurus Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Jawa Tengah.