PELAYANAN kesehatan yang murah dan berkualitas telah menjadi kepentingan hakiki dari warga masyarakat. Masyarakat sebagai komponen pendukung pembangunan, melalui berbagai pajak yang dibayarnya, wajib mendapatkan pelayanan dari pamong kesehatan.

Program Departemen Kesehatan selama 4,5 tahun terakhir ini nampak jelas diabdikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik. Di tengah arus liberalisasi pelayanan kesehatan dan komersialisasi sektor kesehatan sebagai konsekuensi pasar bebas, negara mencoba mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah telah mengimplementasikan program puskesmas terpadu, yang meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga mempunyai nilai kompetisi dengan unit pelayanan kesehatan swasta. Begitu pula berbagai program pelayanan kesehatan seperti kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (askeskin) dan Jamsostek Kesehatan menjadi pilar dari pelayanan kesehatan.

Peran pemerintah pusat dan daerah terhadap sektor pelayanan publik juga makin dirasakan masyarakat. Di Kabupaten Wonogiri, misalnya, pengembangan fasilitas dan media pelayanan kesehatan juga makin memenuhi harapan publik. Di Karanganyar dan Sragen, pelayanan kesehatan juga berorientasi kepada pelayanan komunitas anggaran daerah.

Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, seperti diamanatkan oleh konstitusi, telah menjadi bagian penting dari program pengembangan kesehatan publik. Ada inisiasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Yang kini menjadi narasi besar adalah pelayanan kesehatan berbasis gender.

Pelayanan kesehatan berbasis gender adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan sosial tanpa diskriminasi gender. Justru pelayanan kesehatan diutamakan bagi perempuan yang memiliki persoalan kompleks dalam dunia kesehatan.

Pelayanan kesehatan berbasis gender mengedepankan aktivitas pelayanan kesehatan, dengan serius memperhatikan kepentingan objektif pasien, dengan paradigma yang memihak aspek kesetaraan gender. Pelayanan kesehatan berbasis gender mengutamakan aspirasi pasien dengan berbagai metode terapi yang sesuai dengan kepentingan komunitas.

Langkah Nyata

Pelayanan kesehatan berbasis gender memiliki tiga arah dan tujuan gerak.
Pertama, memprioritaskan pelayanan kesehatan kepada komunitas perempuan yang memiliki beragam problem kesehatan. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan balitanya, remaja putri, perempuan lansia, dan sebagainya.
Komunitas perempuan dari berbagai stratata usia, profesi, dan status marital menjadi ’’subjek’’ yang diutamakan dalam pelayanan kesehatan. Tentu saja ada upaya peningkatan alokasi anggaran untuk menopang kegiatan pelayanan kesehatan.

Kedua, mengembangkan metode dan sistem pelayanan kesehatan yang memiliki standar aksesibilitas publik. Dalam hal ini, metode dan sistem pelayanan kesehatan harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat —terutama kaum perempuan— dengan tidak membebani alokasi pendapatan inti rumah tangga komunitas (pasien).

Hal ini bisa dilakukan kalau ada partisipasi berbagai elemen yang peduli akan pelayanan kesehatan publik. Termasuk pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR) berbagai perusahaan besar agar peduli terhadap masyarakat.

Ketiga, pengembangan teknologi pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan komunitas perempuan. Hal ini telah serius dilakukan Departemen Kesehatan selama 4,5 tahun terakhir, yang secara massif berhasil menjadikan puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang kapabel, termasuk keberadaan unit pelayanan media bagi perempuan (ibu hamil dan balita).

Untuk ke depannya, pemerintahanan baru diharapkan bisa meneruskan program fasilitasi kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan program yang lebih progress. Termasuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi perempuan di berbagai wilayah sosial yang selama ini belum terjangkau oleh program pelayanan kesehatan publik.

Diperlukan pula pemerataan pelayanan kesehatan sampai penjuru desa terpencil di negara ini. Sehingga tidak ada lagi berita tentang kematian ibu melahirkan karena kesalahan pertolongan oleh pihak nonmedis, atau cerita tentang gizi buruk para balita.

Diharapkan masyarakat dan kaum perempuan di negeri ini bisa menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah. Bukan malah pelayanan kesehatan yang mahal dengan kualitas yang tidak menjamin. (32)

— Dokter Yusuf A Kusmanto, bertugas di Puskesmas II Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.
(/)