panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
10 November 2008
Kenaikan Upah dan Penyebab PHK
  • Oleh Edy Yusuf Agunggunanto
PERATURAN Bersama Empat Menteri (Menakertrans, Menperin, Mendagri, dan Mendag) tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian global menjadi kontrosersi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerima, sedangkan Serikat Pekerja menentang peraturan tersebut, terutama Pasal 3: ”Gubernur dalam menetapkan upah minimm mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”.

Substansi dari peraturan bersama ini sebetulnya menjaga agar jangan sampai krisis global membawa dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan di Indonesia. 

IMF memperkirakan tingkat pengangguran di dunia akan meningkat 200 juta orang akibat dampak krisis global. Pemerintah tampaknya khawatir, PHK juga akan terjadi di Indonesia.

Persoalannya, benarkah kenaikan upah minimum bisa menyebabkan PHK? Perusahaan hanya akan melakukan PHK kalau bangkrut atau mengalami kerugian sangat besar.

Pertanyaan selanjutnya, apakah krisis global ini akan membawa dampak kebangkrutan bagi perusahaan di Indonesia? Apakah perusahaan mengalami kerugian sangat besar?

Marilah kita urai dampak krisis global terhadap kondisi perusahaan di Indonesia. Dampak langsung dari krisis ini terutama dialami perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, terutama untuk tujuan AS. Daya beli masyarakat di negara maju yang menurun dikhawatirkan mengurangi impor mereka.

Dari data volume ekspor bulan Januari-Agustus 2008 dibandingkan bulan sama tahun 2007, ada beberapa industri yang mengalami penurunan volume ekspor. Antara lain industri kulit dan bahan dari kulit (7,68 %),  kayu dan barang anyaman (18,29 %), tekstil dan barang tekstil (8,21 %), dan alas kaki  (0,56%). Tetapi industri-industri ini telah mengalami penurunan ekspor sebelum terjadi krisis global.

Diprediksi, penurunan ekspor itu akan terus berlangsung sampai akhir 2008 dan kemungkinan juga tahun depan, karena krisis belum pulih. Industri-industri tersebut bersifat padat karya, yang di Indonesia menjadi salah satu jaring pengaman bagi penyerapan tenaga kerja.

Penuyerapan tenaga kerja sebelum krisis tahun 1997 cukup tinggi, di mana pertumbuhan ekonomi satu persen bisa menyerap 400.000 tenaga kerja. Tetapi saat ini hanya mampu menyerap 200.000 tenaga kerja.

Pemerintah khawatir, jika industri padat karya ekspor tidak berkembang, penyerapan tenaga kerja berkurang. Dampaknya, angka pengangguran yang saat ini tercatat 10 juta orang makin tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi enam persen, maka yang mampu terserap hanya 1,2 juta tenaga kerja, berarti masih ada 8,8 juta orang penganggur di Indonesia.

Angka ini belum termasuk pertambahan jumlah angkatan kerja baru, yang berarti makin menambah jumlah pengangguran. Industri padat karya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, dengan asumsi mampu berkembang selama krisis global melanda. Ternyata industri padat karya ekspor mulai terganggu kelangsungan hidupnya, ditandai penurunan volume ekspor.

Beban Biaya

Daya tahan industri padat karya ekspor juga merisaukan. Industri ini (terutama alas kaki, sepatu, tekstil, barang tekstil, industri kayu, dan furnitur) belum mampu mengembangkan pasar ekspor yang kebanyakan masih ke AS. Sebagian besar produk yang dihasilkan berupa produk pesanan.

Industri-industri ini tidak mampu mendesain produk, sehingga kelangsungan hidupnya sangat bergantung dari pesanan dengan desain yang diinginkan pemesan. Contoh kasus, industri sepatu di Indonesia tahun lalu akan merumahkan dan mem-PHK sekitar 30.000 karyawan, karena produsen Nike melimpahkan pesanannya ke negara lain.

Daya tahan industri padat karya ekspor juga dipengaruhi oleh beban cukup tinggi untuk komponen impor (kecuali industri kayu). Beban biaya material komponen impor terhadap biaya produksi untuk industri tekstil sekitar 22 persen, industri kulit 24 persen, dan alas kaki 36 persen.

Melemahnya nilai rupiah tentunya akan meningkatkan beban biaya komponen impor ini.
Pemerintah khawatir, kerentanan daya tahan industri padat karya ekspor bisa menyebabkan PHK besar-besaran jika krisis global tidak kunjung berakhir.

Tapi, mengapa semua permasalahan industri padat karya ekspor berujung pada penetapan upah minimum, yang mana kenaikannya tidak boleh lebih dari enam persen? Ada kesan, seolah-olah upah minimum yang menjadi penyebab utama kebangkrutan industri padat karya ekspor.

Ada pemahaman keliru, bahwa beban biaya tenaga kerja dari total biaya produksi pada industri padat karya cukup tinggi. Ada benarnya jika itu industri produk makanan, alat musik, olah raga, tembakau, rokok dan perhiasan. Beban biaya tenaga kerja antara 30-32 persen dari total biaya produksi. Tetapi untuk industri tekstil, kulit dan alas kaki hanya sekitar 13-16 persen dan 18 persen (Wahyu Agung dkk, 2005).

Data ini menunjukkan, meski merupakan industri padat karya, ternyata beban biaya tenaga kerja tidak sama. Industri kulit, tekstil, dan alat kaki yang mengalami penurunan volume ekspor ternyata beban biaya tenaga kerjanya tidak lebih dari 20 persen dari total biaya produksi. 

Pemutusan Hubungan Kerja

Komponen beban biaya tenaga kerja yang tidak begitu besar dalam proses produksi industri padat karya ekspor bukanlah kebangkrutan perusahaan, sehingga pemerintah hanya menaikkan upah minimum di bawah 6 %. Kebangkrutan industri ini bukan disebabkan kenaikan upah minimum. Upah minimum adalah bagian dari sistem pengupahan di perusahaan.

Upah minimum merupakan upah terendah yang diberikan terhadap karyawan/pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Bagi yang bekerja lebih dari satu tahun, maka upah yang diterima diatur oleh peraturan perusahan dengan sistem pengupahan yang telah disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan.

Menurut penelitian SMERU (2001), perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke pasar ekspor rata-rata membayar upah lebih tinggi dan menerapkan peraturan upah minimum lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang mengincar pasar domestik. Ini memberi indikasi, upah minimum bukan permasalahan utama pada industri padat karya ekspor.
 
Kalau upah memang menjadi permasalahan perusahaan padat karya ekspor, bisa diatur secara bipartit, yaitu perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan. Diperlukan keterbukaan perusahaan mengenai kondisi perusahaan dan dampak dari krisis global.

Pekerja akan menyadari kalau pengusaha mampu memberikan penjelasan terbuka tentang kondisi perusahaan, sehingga kemungkinan upah tak dinaikkan atau dinaikkan dengan tidak terlalu tinggi. Kalau sistem pengupahan  sudah baik, maka tidak ada permasalahan dengan pengupahan, dan apalagi upah minimum.

Upah minimum bukanlah faktor penyebab PHK. Jika perusahaan melakukan PHK, ini disebabkan perusahaan tak mampu bersaing dan kurang efisien dalam mengelola perusahaan. Sehingga krisis global bukan penyebab utama kebangkrutan perusahaan, dan bukan pula penyebab PHK.

Perusahaan sudah mengalami penurunan produksi sebelum terjadi krisis global. Permasalahan bukan pada krisis global, tetapi pada daya tahan industri padat karya ekspor yang tak mampu mengembangkan pasar, dan produk yang dihasilkan merupakan pesanan.

Perekonomian AS memang menurun, daya beli masyarakat juga menurun. Tentu yang terkena imbasnya adalah konsumsi barang di luar kebutuhan pokok. Sehingga industri tekstil. barang tekstil, kulit, dan alas kaki mungkin tidak terkena imbas besar, meski industri kayu dan furnitur memang terkena dampak. Kita semua berharap, semoga krisis global  tidak terlalu lama, dan ada indikasi kecenderungan kondisi ekonomi internasional yang membaik. (32)

—Drs Edy Yusuf Agunggunanto MSc PhD, ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Undip, dan wakil ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER