panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
23 September 2008
Pelanggaran Polri Terkait Kesejahteraan
  • Komisi III Setujui BHD Kapolri Baru
image
JAKARTA- Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan selama sepuluh jam, Komisi III DPR akhirnya menyetujui secara aklamasi nama Komjen Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagai Kapolri baru menggantikan Jendral Polisi Sutanto.

Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menyatakan, setelah mendengarkan pemaparan dan penjelasan BHD saat fit and proper test dalam rapat internal komisi, seluruh kelompok fraksi (poksi) di Komisi III memberikan persetujuannya secara aklamasi terhadap BHD sebagai Kapolri baru.

’’Selanjutnya kami menyetujui surat bernomor R.56/09/2008 tanggal 10 September 2008, untuk memberhentikan Sutanto sebagai Kapolri karena telah masuk masa pensiun dan menunjuk BHD sebagai penggantinya,’’ katanya seusai proses uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR Jakarta, semalam.

Meski cukup lama menghadapi cecaran anggota Komisi III DPR, BHD tidak terlihat lelah, sebaliknya sumringah. Ada beberapa hal menarik yang dilontarkannya ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi III. Salah satunya, dia menginginkan sosok polisi yang tegas namun humanis.

Menurut Kabareskrim ini, sosok polisi yang tegas adalah polisi yang mempunyai komitmen untuk bersikap tegas terhadap segala tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Namun, sikap tegas ini bukan berarti seorang polisi bersikap arogan dan cenderung melanggar hak asasi manusia.

Selain tegas, BHD juga mendambakan sosok polisi Indonesia yang mampu menunjukkan wajah humanis terhadap masyarakat sesuai dengan moto Polri, yaitu melayani dan melindungi masyarakat.

"Saya ingin mewujudkan polisi yang mengedepankan sisi humanisme dalam melayani masyarakat. Dengan konsep ini, mudah-mudahan kami akan mendapat kepercayaan dari masyarakat," ungkap perwira berbintang tiga ini.

Bambang sadar, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, dia dan jajarannya harus memperbaiki kesejahteraan Polri terlebih dahulu. Lulusan Akademi Polisi tahun 1974 ini merasa optimistis dengan peningkatan anggaran kepolisian dari Rp 3 triliun menjadi Rp 25 triliun, tingkat kesejahteraan Polri dapat terwujud.

"Kita sudah melakukan beberapa kebijakan seperti pemberian insentif tilang sebesar Rp 10ribu bagi polantas untuk tilang pasal-pasal tertentu, melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan membangun perumahan anggota, serta pemberian subsidi kuliah bagi polisi yang ingin melanjutkan pendidikan."

Mantan Kapolda Sumatera Utara itu juga menyadari, program dan kebijakan itu belum bisa dirasakan oleh seluruh anggota Polri. Namun, BHD berjanji, bila dipercaya menjadi orang nomor satu di Kepolisian RI, dia dan seluruh jajarannya akan melakukan berbagai terobosan agar program peningkatan kesejahteraan ini dapat dirasakan semua anggota Polri.

Etika Moral

Salah satu terobosan yang diungkapkan BHD adalah menanamkan etika moral dan disiplin kepada para personel dan melakukan upaya kongkret agar ketika menjalankan tugas tidak ada tekanan dari atasan atau komandan kepada petugas satuan unit di lapangan.

Suami Nanny Hartiningsih itu berjanji akan menindak tegas kepada semua petugas polisi yang melanggar disiplin. Pelanggaran Polri terkait kesejahteraan. Karena itu, dia akan memberikan remunerasi berupa tunjangan bagi penyidik Polri mulai dari Rp 7 juta hingga Rp 40 juta.

"Kita sedang melobi Departemen Keuangan dalam hal remunerasi tunjangan fungsional bagi bagian reserse. Tujuannya adalah agar semua reserse lebih fokus terhadap tugas-tugasnya."

Namun, jika keuangan negara memang belum memungkinkan, Polri berencana melakukan perampingan personel agar tidak memberatkan dari segi pendanaan. Contohnya adalah perampingan Detasemen Khusus Anti Teror 88 yang saat ini tersebar di 33 provinsi menjadi delapan wilayah.

Pada kesempatan yang sama, BHD juga menyatakan akan melakukan pembenahan kultural di tubuh Polri, terutama yang menyangkut keluhan-keluhan yang muncul dari masyarakat yang menjadi komitmen sejak kepemimpinan Sutanto.

"Kita usahakan langsung mengambil tindakan kongkret bila ada keluhan dari masyarakat. Kita juga menyambut baik usulan dari anggota dewan yang menyarankan agar saya mempunyai nomor hotline yang bisa diakses langsung oleh masyarakat."

Menurut dia, adanya nomor hotline ini dapat menunjukkan wajah baru Kepolisian, dimana keakraban dan sisi mengayomi Polri dapat terlihat oleh masyarakat di Indonesia.

Trimedya Panjaitan, politikus dari Fraksi PDI-P menandaskan, hasil keputusan Komisi III itu akan diserahkan dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) hari ini (23/9) dan akan dibacakan untuk dimintai persetujuan dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (24/9).

Sementara itu Bambang Hendarso Danuri mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh anggota Komisi III dan akan menyampaikan pesan kepada Kapolri lama Sutanto bahwa uji kelayakan dan kepatutan sudah berjalan dengan baik.

’’Terima kasih atas kepercayaannya. Ini merupakan amanah yang cukup berat dan saya akan mencoba menjalankan sesuai komitmen. Kami juga memerlukan support dan pengawasan dari Komisi III sebagai mitra dari Polri agar visi dan misi Polri bisa dijalankan,’’  ungkapnya.

Meskipun disetujui secara aklamasi, beberapa fraksi juga menyertakan catatan-catatan khusus untuk BHD. FPAN melalui Azlaini Agus menandaskan, semua substansi pembicaraan dan masukan-masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi catatan-catatan bagi kapolri baru, sehingga prestasi Polri di bawah Sutanto dapat diteruskan bahkan ditingkatkan lagi.

Adapun Fraksi PDI-P dalam catatannya meminta agar Polri tetap pada komitmennya menjadi alat negara bukan alat pemerintah. ’’Lebih penting lagi adalah Polri tetap menjaga netralitasnya dan menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,’’ kata Eva Kusuma Sundari.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Natsir Jamil meminta agar Kapolri baru mampu mengajarkan jajarannya agar tetap patuh dan menghormati hukum, serta memegang komitmen tidak korupsi, menghormati hak asasi manusia.

’’Reformasi di tubuh Polri juga masih dibutuhkan agar kepolisian tidak dijadikan alat kekuasaan. Selain itu Kapolri baru juga harus tetap memberantas kejahatan besar seperti perjudian, pembalakan liar, dan penambangan liar.’’ (J22, H28-46)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER