panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
17 Juli 2008
GAGASAN
Pendidikan Moral, Dasar Mental Bangsa
Sejak era reformasi digulirkan, tampaknya belum membuat negeri ini menjadi lebih baik dan keluar dari masalah prinsipal. Permasalahan hukum, ekonomi kerakyatan, lapangan kerja, perburuhan, utang luar negeri, korupsi dan lainnya masih menjadi pemandangan yang menghiasi pemberitaan media. Justru dari sini mata makin terbuka menyaksikan pembongkaran fenomena nyata yang terjadi di negeri tercinta.

Permasalahannya kompleks dan hanya bisa diatasi setelah melalui berbagai pendekatan sosial. Muncul pertanyaan, bagaimana keluar dari persoalan ini. Setelah berganti kepemimpinan yang semula diharapkan dapat membereskan problematika ini ternyata belum pula mampu mengatasinya.

Satu hal yang penting yaitu terletak pada dunia pendidikan. Pendidikan paling mendasar adalah moral. Pembenahan kurikulum belum menyentuh pendidikan budi pekerti dan mengasah kepekaan rasa. Masyarakat lebih cenderung menggunakan akal bukan rasa. Padahal keberhasilan seseorang dalam mengelola diri, terletak pada keseimbangan antara pengelolaan rasa dan olah pikir.

Contoh, masuknya kesenian dalam kurikulum seharusnya dapat membangun seseorang untuk mencintai seni dan budaya bangsa, mengolah keindahan melalui apresiasi seni, baik seni musik, tari maupun seni rupa..
Melalui pengajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal, mestinya bertujuan anak mengenal, mencintai dan bisa menerapkan bahasa dan budaya Jawa secara penuh dengan ajaran moral dan budi pekerti.

Melalui PKn dapat menumbuhkan jiwa anak untuk cinta tanah air, hidup berbangsa dan bernegara, memahami perjalanan sejarah bangsa sehingga menumbuhkan kecintaan pada bangsa dan tanah air. Satu hal penting dan sudah ditinggalkan adalah tidak pernah diperdengarkan lagu-lagu perjuangan dan lagu nasional.

Padahal lagu-lagu tersebut sebenarnya sangat ampuh untuk membangkitkan kecintaan pada tanah air dan bangsa serta lingkungan. Alangkah baiknya bila melalui dunia pendidikan disisipkan pendidikan bermoral dan berbangsa agar generasi muda kelak tumbuh kecintaannya pada tanah air. Mereka tidak rela kalau negeri ini diporak-porandakan oleh demo anarkis.

Tidak rela pula kalau hutan minyak, kekayaan laut dan keanekaragaman budaya dijarah bangsa asing. Mereka akan membela bangsa dengan tulus ikhlas dan tidak materialistis. Sifat materialistis ini tampaknya sudah menggerogoti alam pikiran. Semua yang dilakukan diperhitunkan dengan uang untuk kepentingan dan pemenuhan ambisi diri.

Dra.Dwi Handayani
Jl Dewi Sartika Tmr 12, Semarang

Korupsi


Korupsi sudah merajalela baik tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas di segala bidang yang pelakunya bisa tukang parkir, pedagang di pasar, pendidik, aparat, pejabat bahkan sampai jenderal juga korupsi. Meski demikian masih ada orang yang jiwa dan akhlaknya bersih dan jujur. Korupsi adalah mencuri, menggrogoti uang rakyat atau instansi tanpa ada yang tahu dengan menggunakan gaya dan irama.

Jika mencurinya hanya sedikit, bisa disebut ngunthet. Tetapi jika jumlahnya mencapai jutaan sampai miliaran rupiah lebih, namanya korupsi. Jika dilakukan bersama, disebut korupsi berjamaah. Jika melakukan korupsi dalam jangka waktu lama dan aparatnya tidak bertindak bahkan juga ikut korupsi!, namanya sogok-menyogok.

Mengapa umumnya punya pikiran untuk korupsi. Sampai rakyat menderita kesengsaraan gara-gara korupsi, bahkan dana bantuan juga dikorupsi.
Baik bantuan dana dari dalam negeri maupun luar negeri (Aceh, Yogyakarta) sampai saat ini belum terselesaikan. Ngakunya pinjam tetapi tidak dikembalikan (dikemplang) seperti BLBI dan sebagainya.

Lain halnya korupsi di luar negeri, paling pelakunya orang perorangan dan jika ada kroninya paling hanya 2-3 orang saja. Itu pun yang dikorupsi kekayaan perusahaan/pemerintah misal tanpa membayar pajak atau menghindari pajak sehingga rakyat tidak kena imbasnya.

 Presiden Direktur Hyundai di Korea Selatan juga melakukan korupsi dan dipenjara 3 tahun, tapi rakyatnya tidak menderita. Di Indonesia, koruptor hukumannya ringan dan mendapat banyak fasilitas. Namun jika ada maling yang nyolong jemuran, bisa-bisa digebuki sampai babak belur dan tetap dipenjara lebih lama. Di Amerika juga ada korupsi, PM Italia juga korupsi.

Apakah korupsi di Indonesia akan terus berlarut dan tidak ada yang berani menghentikan? Apakah budaya maling ini hukumannya tidak bisa diperbaiki. Wahai para koruptor, eling dan ingatlah sekarang juga.

Bambang Poernomo (0293) 492642
Jl Raya 36 Kranggan, Temanggung

Hukum Rimba

Tingginya angka kemiskinan dan meningkatnya urbanisasi ke berbagai kota, mendorong lahirnya PKL yang  sering menimbulkan masalah tersendiri. Mereka dituding sebagai biang kerok keruwetan, kesemrawutan mengganggu kenyamanan dan mencoreng keindahan kota. Penertiban yang dilakukan Pemkot Semarang berulang-ulang sejak diterbitkannya SK Wali Kota No 551.3/16 Tanggal 20 Januari 2001.

Tapi sampai sejauh ini belum memperlihatkan hasil optimal. SK berisi pelarangan lokasi PKL di bahu jalan, trotoar, di atas selokan dan tempat umum. Beberapa waktu lalu saya kehilangan salah satu warung favorit untuk makan siang di Jl Citarum Semarang. Warung yang menjajakan kuliner tradisional itu lenyap dan yang terlihat hanya tiga buis beton berisi gundukan tanah di bekas warung.

Sebagai awam saya bertanya, mengapa yang lain tidak digusur. Apa dia tidak sanggup bayar retribusi dan pungutan lainnya?. Menurut informasi yang saya dapat, penggusuran dilakukan karena di dekatnya telah dibuka restoran besar ala Chinese Food. Keberadaan warung dianggap mengganggu kenyamanan ”tamu-tamu” restoran.

Jika informasi itu benar maka sangat disayangkan. Di era demokrasi ini masih ada pejabat yang masih menerapkan ”hukum rimba”. Seharusnya mereka bisa belajar dari negara tetangga yang mengangkat dan memberdayakan PKL dengan memberikan desain menarik hingga turut mempercantik wajah kota, berdampingan dengan bangunan formal.

Di setiap sudut Singapura dan Kuala Lumpur banyak ditemukan PKL yang terintegrasi dengan bangunan pusat perbelanjaan. Tidak tampak kecenderungan orientasi yang berpihak pada pengusaha besar. Mereka bersinergi satu sama lainnya. Mohon Bapak Wali Kota memberi kejelasan mengenai kebijakan publik terkait keberadaan PKL sehingga Adipura dapat diraih tapi wong cilik juga merasa asih.

Wahid Romadlon
Jl Sekar Jagad II/17, Semarang

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER