panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
11 Juli 2008
Bisnis Uang Koperasi dalam Perspektif Islam
  • Oleh Munawanah
SUDAH bukan rahasia jika kehidupan berkoperasi di masyarakat sekarang ini banyak diwarnai penyimpangan dari norma-norma perkoperasian. Norma perkoperasian bukan sekadar usaha bersama berazaskan kekeluargaan, tetapi juga harus mendasarkan pada aturan Allah dan hukum perkoperasian (UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian).

Penyimpangan paling mencolok adalah praktik dagang atau bisnis uang melalui koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP) koperasi, serta usaha mengkreditkan barang dengan unsur ribanya. Ada kesan koperasi yang bisa maju sekarang ini umumnya bergerak dalam bisnis uang, dalam arti meminjamkan uang dan mengkreditkan barang.

Di tengah keberadaan sebagian koperasi yang masih punya jiwa membantu anggota dengan bunga ringan, sekarang juga banyak koperasi yang berperan sebagai ‘’penjerat leher’’ anggotanya. Mereka tidak lebih sebagai rentenir yang memakan riba, karena bunga yang diterapkan sangat menjerat leher penguna jasanya.

Tanpa disadari, praktik yang demikian sering membuat prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 25/1992 tak berjalan dengan baik. Setidaknya, masalah keanggotaan yang seharusnya bersifat sukarela dan terbuka, menjadi terpaksa karena butuh uang dan tertutup.

Anggota yang berangkat karena motivasi meminjam pun lebih mungkin tidak mendapat pembagian sisa hasil usaha (SHU). Padahal dia sebenarnya juga berhak mendapatkan SHU secara adil, sebanding dengan jasa usahanya terhadap koperasi.

Celakanya, melihat kenyataan seperti itu, instansi terkait yang bertangung jawab dalam pembinaan koperasi pun tak dapat mengatasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma perkoperasian. Jadilah kemudian masalah perkoperasian kian kompleks, selain banyak koperasi yang sulit maju, juga maraknya praktik penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan ada juga yang memainkan praktik sebagai rentenir.

Dimurkai Allah

Menyangkut praktik rentenir, siapapun sebenarnya tahu kalau rente sangat dimurkai Allah. Praktek rente adalah praktek memberi pinjaman, dengan meminta bunga dan biasanya sangat tinggi di balik peminjamannya. Kalau koperasi melakukan usaha untuk kepentingan anggota, tentu sangat tidak tepat kalau juga menerapkan praktik rente. Terhadap siapapun tidak boleh, apalagi kepada anggota koperasi yang notabene adalah ‘’keluarga’’ sendiri.

Anehnya, saat ada koperasi yang berusaha menerapkan sistem syariah, tidak menentukan bunga tapi menerapkan sistem bagi hasil dari usaha yang dibiayai, ternyata bagi hasil usaha yang mesti dibayar pengguna jasa jatuhnya malah lebih besar ketimbang koperasi  konvensional. Juga bermasalah saat bagi hasil diterapkan untuk kredit konsumtif, bukan untuk usaha.

Jadilah kemudian banyak pengguna jasa menggunakan koperasi konvensional yang menerapkan bunga. Pemerintah sebagai pembina koperasi nampaknya lupa kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa kalau bunga bank (tentu juga yang sejenisnya, termasuk koperasi) adalah riba.

Apabila dicermati, realitas yang demikian membuktikan bahwa riba telah menjadi bagian dalam kehidupan perekonomian  masyarakat sehari-hari, termasuk dalam kehidupan koperasi. Tidak sedikit koperasi yang berfikir bagaimana mendapatkan keuntungan tapi mengabaikan soal halal dan haramnya.

Karena biasa, seolah-olah bunga menjadi hal biasa dan sah-sah saja. Padahal, riba yang dalam Alquran jelas diharamkan dalam kehidupan masyarakat, memiliki implikasi dan dampak besar dalam sistem perekonomian serta moral masyarakat.

Bila kemudian para ulama sepakat menegaskan bahwa hukum riba adalah haram, hal itu tentu ada dasarnya. Setidaknya firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 275 menyebutkan: Mereka (orang yang memakan riba) berkata, jual beli sama  dengan riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’’. 

Dalam Surat Ali Imran: 130 ditegaskan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk tidak memakan riba, apalagi sampai dilipatgandakan dengan bunga berbunga. Dari riwayat tentang praktik riba yang ada dalam Alquran, setidaknya memberi bukti kalau riba mengandung unsur penganiayaan dan penindasan terhadap orang yang membutuhkan. Sebuah koperasi memang berhak mendapatkan laba, namun bukan berarti harus dengan riba.

Jalan Tengah

Jalan tengah mendapatkan labanya adalah dengan mengembalikan cara peminjaman uang atau penjualan barang sesuai dengan aturan normatif saja. Normatif dalam arti tanpa bunga, namun ada keuntungan di balik praktik peminjaman uang dengan cara menerapkan sistem bagi hasil yang ringan, tidak memberatkan peminjam. Itu untuk peminjaman yang untuk kegiatan usaha ekonomi.

Untuk peminjaman yang bersifat konsumtif, atau tidak untuk kepentingan usaha ekonomi, tentu penerapan sistem labanya harus jelas. Yang penting tidak memberatkan dan jumlahnya dibuka oleh peminjam dengan standar minimal, termasuk biaya administrasi. 

Sedangkan untuk peminjaman biaya pengobatan atau biaya sekolah, dan sejenisnya, penerapan sistem labanya harus berdasarkan semangat sosial. Bukan sekadar tidak boleh memberatkan dan jumlahnya dibuka oleh peminjam, tetapi juga harus diusahakan bebas biaya administrasi. 

Ketentuan yang demikian memang tidak mudah diterapkan oleh koperasi. Apalagi kalau uang yang dipinjamkan koperasi adalah uang anggota atau pihak lain yang harus diberi bunga, tentu koperasi harus pandai-pandai mengatur sistem peminjaman dan cara mendapatkan hasil atau laba yang bukan riba.

Yang jelas, sebagai sebuah usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi harus tetap hidup tanpa harus menyusahkan orang lain, dan tanpa harus melanggar aturan Allah. Bunga itu dilarang dan merupakan riba, apalagi kalau sampai menyusahkan yang meminjam.

Inilah inti mengapa bunga itu dilarang, karena merupakan riba. Apalagi bunga yang dilipatgandakan atau bunga berbunga.

Berangkat dari  realitas itulah, usaha KSP atau USP koperasi harus diusahakan untuk dijauhkan dari segala macam bentuk riba. Dengan cara demikian, tidak ada riba yang digunakan untuk mendukung kegiatan koperasi atau dimakan oleh para anggota, pengurus, maupun pengelola koperasi.

Apabila fatwa MUI telah menegaskan bunga bank (juga koperasi) adalah riba, tentu tidak ada pilihan bagi kita semua untuk tidak menghindari segala macam bentuk riba. Itu jika kita masih menganggap MUI sebagai lembaga penyelamat kehidupan umat Islam.

Di tengah suasana peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 2008, sangat tepat kalau kegiatan bisnis uang koperasi perlu dikaji ulang. Sudahkah sesuai dengan norma dan prinsip perkoperasian? Kalau belum, inilah saatnya untuk memperbaiki serta menyelamatkan usaha ekonomi koperasi dan para anggotanya agar jauh dari riba.

Itulah tugas pemerintah melalui instansi terkait, bersama Dekopinda dan Askosindo, yang harus didukung oleh semua pihak yang peduli terhadap perekonomian yang berdimensi kebenaran di mata Allah. (32)

—Muawanah, mahasiswi Fakultas Pendidikan Agama Islam (PAI) Undaris Ungaran.
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER