KAJEN - Tak kurang dari 30 guru tidak tetap (GTT), Senin (5/5) mengadu ke DPRD. Mereka mempertanyakan soal pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sampai saat ini belum jelas.

Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kabupaten Pekalongan itu diterima oleh Ketua Komisi A DPRD, Herry Triono Sabdo Ketua Komisi D, Syafrudin Huna serta sejumlah anggota DPRD, sekitar pukul 12.30.

Mereka mengaku sebagai tenaga honorer yang sudah melakukan pemberkasan CPNS tahun 2007. Namun, hingga kini belum mendapat surat keputusan (SK) CPNS.

Padahal, ada 63 tenaga honorer yang sama-sama melakukan pemberkasan tahun 2007 sudah lebih dulu mendapat SK. Ketua FKTH Moh Zamroni ketika beraudiensi dengan DPRD mengatakan, tenaga honorer bidang pendidikan yang belum mendapat SK 668 orang.

Mereka resah karena 63 tenaga honorer yang sama-sama melakukan pemberkasan pada tahun 2007 sudah mendapat SK. ”Pada perberkasan tahun-tahun sebelumnya, SK juga turun serentak. Kenapa untuk formasi 2007 tidak?,”tanya dia.

Andi dan Sujono, GTT lain yang ikut beraudiensi mengaku yang belum mendapat SK. Ia bersama-sama masuk dalam kriteria tenaga honorer seperti yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. Mereka juga sudh masuk dalam database BKN.

Tunjangan Dihentikan

Selain mengadu soal ketidakjelasan pengangkatan sebagai CPNS, mereka juga mengadukan tunjangan fungsional dari pemkab yang dihentikan. Mereka tidak lagi menerima bantuan Rp 150.000 per bulan sejak Januari 2008. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya menerima bantuan per tiga bulan.
”Kita dituntut melakukan tugas yang sama dengan guru-guru PNS. Namun, honor yang kami terima untuk transportasi saja kurang. Jangankan untuk keluarga,” tandas Sujono.      

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A Herry Triono Sabdo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak pemkab untuk menanyakan ke BKN.
Ketua Komisi D Syafrudin Huna menambahkan ia siap memperjuangkan nasib tenaga honorer itu. Dalam audiensi ini tidak ada perwakilan dari eksekutif.(H26-61) 
(/)