SETIAP April, kita diingatkan kembali dengan momentum Education for All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS). Di seluruh dunia sepanjang bulan ini melakukan berbagai aksi yang bertajuk ”Education for All Week”. Tujuan EFA sebetulnya sederhana, yaitu berjuang mewujudkan terbukanya kesempatan pendidikan untuk semua orang.

Perempuan selalu menjadi bagian dari isu utama dalam setiap momentum EFA. Sebab, sesuai dengan amanat Forum Deklarasi Pendidikan untuk Semua di  Jomtien, Thailand (1990) dan Forum Pendidikan Dunia di Dakkar, Senegal (2000), perempuan memeroleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. 

Upaya lain yang dikerjakan adalah meningkatkan melek huruf (literacy), khususnya perempuan dan meningkatkan akses pembelajaran seumur hidup ( long life education) bagi orang dewasa; menghilangkan kepincangan gender dalam akses pendidikan dasar-menengah pada tahun 2005; serta mencapai kesetaraan kesempatan gender pada tahun 2015.

Legitimasi bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku, dan warna kulit juga sudah dicantumkan dalam Piagam PBB  dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Bahkan semua agama juga memberi jaminan sama tentang kesempatan mendapatkan pendidikan.
Sayangnya, dalam masyarakat patriarki, masalah pendidikan seringkali lebih diutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Realitas ini banyak terjadi terutama di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Budaya Patriarki

Saat ini hampir 1 miliar anak perempuan tidak memeroleh pendidikan dasar, apalagi tingkat lanjut, yang setara dengan lelaki. Implikasinya, kaum perempuan juga terpuruk di sektor lain seperti layanan kesehatan dan kesempatan bekerja. Mengapa ketimpangan pendidikan antara lelaki dan perempuan berjarak sedemikian lebar?

Struktur dan budaya patriarki merupakan akar dari segala masalah ini. Sosialisasi ketidakadilan gender dalam masyarakat salah satunya dilakukan justru melalui lingkungan pendidikan. Dalam berbagai pelajaran selalu ditulis: si Ani bermain boneka, sedangkan si Anton bermain layang-layang; atau ibu memasak di dapur, dan bapak pergi ke kantor.

Hal ini dipelajari terus-menerus, tidak pernah berubah, bahkan hingga saat ini. Pusat Studi Wanita UGM (1999) pernah menguatkan realitas ini melalui risetnya tentang bias gender dalam buku mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.
Penelitian mutakhir tentang bias gender dalam pendidikan dilakukan A Muthaliíin (2001). Penelitian yang mengambil sampel di beberapa SD di Solo dan Yogya ini menghasilkan data sebagi berikut. Ketika disodorkan pertanyaan, ”anak lelaki bermain apa?”, sebanyak 84,44 persen responden menjawab dengan permainan berbau maskulin (kelereng, mobil-mobilan, dan layang-layang).

Pertanyaan berikutnya masih senada: ”siapa yang senang bermain kelereng?” 100 persen menjawab lelaki. ”Siapa yang bermain pasar-pasaran?”, maka 96,67 persen menjawab perempuan. Ketika pertanyaan dicek lagi, ”siapa yang memasak di dapur?”, 94,44 persen  menjawab ibu dan nama perempuan lainnya.

Ketimpangan gender lainnya dalam pendidikan bisa dilihat dari pembagian mata pelajaran yang dipegang guru. Misalnya guru ketrampilan dan bahasa Indonesia harus perempuan, sementara guru matematika dan kimia identik dengan lelaki.

Dalam pendidikan nonformal ada kursus bagi perempuan, yakni menjahit atau memasak, sementara bagi lelaki ada kursus montir atau bengkel. Dalam hal prioritas pendidikan, bisanya perempuan tidak diberi kesempatan sama dengan kaum lelaki untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Padahal perempuan tak jarang memiliki tingkat kecerdasan, intelektualitas, dan kemampuan yang melebihi laki-laki.

Mitos dan Fakta

Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta telah merumuskan berbagai pandangan salah (mitos) masyarakat mengenai pendidikan, serta memberikan pencerahan yang genius mengenai realitas menyangkut upaya pewujudan pendidikan yang adil gender. Rumusan ini diberi judul ”Mitos dan Fakta pendidikan Anak”.

Pada kesempatan ini, penulis akan menguraikan permasalahan mitos dan fakta dalam pendidikan ini yang dipandang paling relevan. Ini sangat penting, sebab dari pemahaman-pemahaman yang salah inilah ketidakadilan (diskriminasi) pendidikan terhadap anak bermula.

Mitos dan fakta menyangkut pendidikan anak secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika anak lelaki diizinkan bermain boneka, dianggap akan membuatnya menjadi banci atau homoseks. Jika perempuan bermain pistol-pistolan akan menjadi tomboi.

Padahal fakta menunjukkan, permainan hanyalah salah satu cara untuk menstimulasi perkembangan anak secara menyeluruh. Permainan beragam makin  mengembangkan kemampuan anak. Permainan pistol-pistolan atau boneka akan membuat anak sadar dan peka perasaan sesama dan bersikap bijaksana dan adil. Banci dan homoseks tidak ditentukan oleh permainan atau pekerjaan seseorang.

Mitos berikutnya, pendidikan bagi anak lelaki mesti ditekankan guna membuat mereka jadi orang tegar, tegas dan jantan. Sedangkan pendidikan bagi anak perempuan harus membuatnya menjadi lembut. Anak lelaki harus lebih banyak makan ketimbang anak perempuan, karena lelaki harus lebih aktif. Anak lelaki tidak boleh menangis, sedangkan perempuan wajar jika menangis.

Ini semua adalah pemahaman salah. Faktanya, pendidikan yang hanya menekankan pada satu unsur akan membuat seseorang kesulitan beradaptasi di kemudian hari, bahkan sulit menyelesaikan problem kompleks yang dihadapinya.

Anak lelaki yang hanya mengandalkan kejantanan akan menjadi manusia tegar yang tidak peka terhadap orang lain. Sebaliknya perempuan yang hanya mengandalkan kelembutan akan menjadi orang lembut yang sulit menentukan sikap dan nasibnya sendiri.

Soal makan, pada dasarnya itu kebutuhan setiap orang. Orang yang makan lebih banyak dan variatif akan lebih aktif ketimbang yang kekurangan. Dengan mengutamakan makan bagi anak lelaki, otomatis akan mengganggu kualitas perempuan secara fisik maupun intelektualitas.

Inilah bukti perempuan masih terus disingkirkan. Demikian pula soal menangis. Kegiatan ini merupakan upaya mengurangi ketegangan saraf akibat peristiwa emosional mendalam.

Secara sosial dan psikologis, menangis menunjukkan seseorang masih peka terhadap problem sosial dan mampu mengendalikan emosinya. Menangis merupakan pelarian yang manusiawi dan sehat, sehingga setiap anak berhak menagis, tanpa memandang jenis kelamin.   

Mitos berikut yang cukup terkenal adalah, anak perempuan harus memakai rok, dan tidak selayaknya memakai celana panjang. Anak perempuan harus lebih banyak bermain di rumah, sedangkan lelaki harus lebih banyak main di luar rumah.

Mitos ini jelas bertentangan dengan fakta. Pakaian seringkali dijadikan sebagai gerakan sosialisasi konsep diri. Namun kalau semuanya menyusahkan, maka hal ini menjadi tidak realistis. Jika perempuan dipaksa memakai rok dalam segala situasi, hal itu jelas sangat menyusahkan. Karena itu, pakaian merupakan suatu kebebasan. Seseorang akan meresa lebih enjoy, pas, serasi, dan pada gilirannya dapat mengaktualisasikan kemampuan diri.

Mitos lainnya yang sangat mendasar adalah pendidikan menjadi tanggungjawab ibu, serta pendidikan sebaiknya diutamakan bagi anak lelaki. Perempuan tidak terlalu perlu, karena hidup dan nasibnya akan ditentukan leh suaminya (swargo nunut).

Mitos-mitos ini pun bertolak belakang dengan kenyataan. Dalam keluarga, kehadiran ayah dan ibu sama penting. Hasil penelitian sejak zaman dulu hingga paling mutakhir memiliki kesimpulan sama, pendidikan anak yang dilakukan kedua orangtua secara bersama-sama akan lebih lebih baik daripada diasuh orang tua tunggal (single parent).

Pendidikan bukanlah semata urusan status, melainkan lebih pada pembentukan wawasan, kemandirian, dan konsep diri yang lebih baik. Kenyataanya, banyak lelaki akan mengambil pasangan yang memiliki tingkat pendidikan kurang lebih setara. Pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan juga membuatnya memiliki keunggulan, sehingga hidup dan keluarganya bisa menjadi lebih baik.

Apakah makna semua data di atas? Pertama, secara umum perempuan belum mendapatkan akses, layanan, dan kesempatan yang sama dengan lelaki. Kedua, sebagian kecil perempuan yang telah mendapatkan pendidikan secara simbolik di ruang kelas pun mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Institusi pendidikan makin mengokohkan diri dalam mensosialisasikan ideologi patriarki-diskriminasi pada anak. Terjadi teknologi penundukan akibat konstruksi sosial yang amat dahsyat, seakan-akan sudah hampir tanpa disadari.
Padahal institusi pendidikan seharusnya steril dari ideologi-ideologi ketidakadilan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Karena itu, perlu dilakukan pembenahan dan perubahan untuk mewujudkan keadilan yang sama bagi semua anak.

Jika pemerintah mempunyai komitmen terhadap EFA, hal ini sungguh menggembirakan. Sangat membahagiakan kalau komitmen itu dijadikan action. Sekali lagi, bukankah amanat deklarasi EFA telah benderang, bahwa setiap negara sepakat menghilangkan kepincangan gender dalam akses terhadap pendidikan dasar-menengah di tahun 2005, dan mencapai kesetaraan kesempatan gender pada tahun 2015?. Maka, sekolahkan anak perempuan sekarang juga! (32)
 
— Nurul Huda SA MA, anggota Pokja Pendidikan Gratis DIY, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 
(/)