GEGER negeri ini oleh Gayus Tambunan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA yang punya sepak terjang bak tuan tanah belum lagi reda. Duit Rp 25 miliar di rekeningnya, plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar yang tersimpan rapi di rekening istrinya belum juga dapat diusut dimana hulunya. Siap-siap, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi sirine, banyak "kembaran Gayus".  

Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah rekening Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernilai miliaran rupiah. Tak wajar. Dikata tak wajar karena rekening tersebut jauh berbeda dengan penghasilan pegawai tersebut.

Menurut Kepala PPATK Muhammad Yusuf pendapatan yang biasanya Rp 10-15 juta, tapi setelah dianalisis hartanya mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Menguatkan dugaan Yusuf, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro menjelaskan, dua tahun belakangan PPATK berhasil mendapatkan laporan tentang 15.000 rekening dengan identitas palsu yang diduga disalahgunakan untuk menampung uang hasil kejahatan atau penipuan. Tambah mencurigakan karena beberapa rekening dijumpai dibuka dengan identitas palsu.

Beberapa rekening miliaran rupiah yang dijumpai ternyata milik anak sekolah. Alhasil hal ini menimbulkan telaah, uang tersebut adalah hasil money laundring harta milik orang tuanya. Kasus seperti ini dicontohkan oleh Gayus, yang dengan "licinnya" mencuci uang lewat rekening isterinya.

Entah mengapa yang muda-muda, yang seharusnya masih memiliki pandangan-pandangan idealis untuk membangun negara, justru jadi dijerumuskan oleh uang. Gaya hidup pemuda yang cenderung hedonis tampaknya dapat dijadikan salah satu alasan pemicunya. Tergiur uang haram yang dapat dengan mudahnya mereka dapatkan. 

Temuan PPATK tersebut secara tidak langsung memberi gambaran pula betapa birokasi yang ada di pemerintahan ini sekarang bermasalah dan terbilang gagal. Tatanan yang tampak rapi dan konsisten ternyata justru digerogoti dari dalam.

Tak hanya itu, hukum juga seolah jadi barang dagangan. Bagai hukum alam, yang kaya yang berkuasa. Orang-orang macam Gayus dengan sejumlah "upetinya" dapat bebas dengan riangnya keluar masuk penjara hanya untuk sekedar nonton pertandingan tenis di Bali. 

Para pemuda ini seharusnya dihadapkan pada kesenjangan kemakmuran yang ada di negeri ini. Bukannya pemerataan. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketika tercatat sekitar 43 persen warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Anggaran pembangunan yang ada seharusnya dikelola dengan maksimal untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Lima PNS Terkaya: (dikutip dari berbagai sumber)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook