panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
home > Bicara Fakta
04 September 2011 | 19:16 wib
Bagi-Bagi THR Rp 1,5 miliar di Kemenakertrans
.


DUIT sebanyak Rp 1,5 miliar itu terbungkus rapi, disusun teratur dalam sebuah kotak kadus yang sebelumnya merupakan sebuah wadah durian. Saat dijinjing tak akan nampak jika didalam kardus tersebut berisi duit suap yang akan dibagikan kepada beberapa orang di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sayangnya, transaksi gelap tersebut terendus dan digagalkan oleh KPK. Buntut dari peristiwa tersebut rupanya panjang, diduga akan menyeret sejumlah nama dan instansi tenar di pemerintahan.

Kronologi Penangkapan

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus kemarin, KPK menangkap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta seorang pegawai swasta. Ketiga oknum tersebut diduga terlibat kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) Kemenakertrans. Uang sebesar Rp 1,5 miliar ikut diamankan, diduga merupakan 'senjata' untuk memuluskan pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur proyek kawasan transmigrasi di 19 kabupaten.

Dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditangkap, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan, Dadong Irbarelawan. Dan seorang lagi adalah Dharnawati, pengusaha dari perwakilan PT Alam Raya Jaya Papua. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga orang tersangka ditangkap ditempat terpisah. I Nyoman Suisnaya diciduk lebih dulu pukul 15.00 WIB di kantornya kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian Dadong dibekuk saat menuju Bandara Soekarno-Hatta satu jam setelahnya. Baru kemudian Dharmawati dicegat di kawasan Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur.

KPK menggeledah isi Kemenakertrans, mengamankan uang Rp 1,5 miliar di lantai 2 gedung A Kemenakertrans, setumpuk dokumen dan handycam. Penggeledahan tersebut berlangsung kira-kira pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Si empunya Kemenakertrans Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengaku mengetahui penangkapan itu sekitar pukul 20.00.

Fulus Pelancar Goal Program PPIDT Kemenakertrans

KPK menduga, pemberian uang oleh Dhanarwati kepada kedua pejabat itu terkait kelancaran program pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi di 19 kabupaten dan kota. Alokasi dana proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan itu keseluruhan bernilai Rp 500 miliar. Dhanarwati mengatakan, ia diminta untuk mengalirkan 10 persen dari duit proyek transmigrasi yang keseluruhan bernilai Rp 500 miliar, tapi ia menolak karena tak ada dana.

Pengacara Dhanarwati, Farhat Abbas mengatakan, dua pejabat tersebut kemudian meminjam duit dari Dharnawati untuk tunjangan hari raya Lebaran (THR Lebaran). Yaitu uang sebesar Rp 1,5 miliar tersebut.

Program infrastruktur kawasan transmigrasi untuk 19 kabupaten dan kota tersebut terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011. Proyek ini menjadi bagian dari program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Total anggarannya sekitar Rp 6 triliun.

Beberapa kalangan di DPR juga menilai, disejumlah daerah transmigrasi yang dikunjungi, masih banyak kejanggalan. Bahkan, hampir terjadi di semua provinsi. Seperti di proyek di Kabupaten Agam Sumatera Barat yang dua tahun belum juga selesai dan di Ogan Hilir Sumatera Selatan juga ada serta di Kaltim dan Papua.

Muhaimin dan DPR Kecipratan ?

Sepuluh persen dari Rp 500 miliar yang diminta kedua pejabat Kemenakertrans kepada Dharnawati selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua adalah untuk menggoalkan perusahaan tersebut sebagai rekanan pada program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Pengacara Dhanarwati, Farhat Abbas mengatakan, kedua pejabat tersebut berfungsi mengatur kelancaran PT Alam Jaya Papua sebagai rekanan. Mereka akan menggunakan duit yang diminta sebagai 'pelancar', dengan membaginya pula ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan DPR. Dharnawati bahkan hanya dijanjikan akan mendapatkan proyek jika ia bersedia memberikan uang yang diminta.

Dhanarwati mengaku tidak memberikan uang yang diminta dan hanya memberikan pinjaman Rp 1,5 miliar. Kedua pejabat yang tidak berhasil mendapatkan uang 10 persen, lantas meminjam kepada Dharnawati untuk THR. Kedua pejabat itu bahkan tak segan 'menjual' nama Muhaimin.

Nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan KPK untuk kliennya. Ketiga tersangka diduga akan memberikan uang itu kepada Muhaimin. "Iya, diduga secara bersama-sama ketiganya menyuap menteri, padahal belum tentu menteri menerima atau menyuruh, ya," ujar Farhat.

Kronologi Kasus :

No Waktu Kejadian
1 25 Agustus 2011 (Pukul 15.00) I Nyoman Suisnaya ditangkap di kantornya kawasan Kalibata, Jakarta Selatan
2 25 Agustus 2011 (Pukul 16.00) Dadong ditangkap saat menuju Bandara Soekarno-Hatta
3 25 Agustus 2011 Dharmawati dicegat di kawasan Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur
4 25 Agustus 2011 16.00 - 21.00

KPK menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian di gedung A lantai 2 kantor Dadong, disita pula setumpuk dokumen dan handycam.

( Tiko Septianto / CN32 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga
Komentar dari FB


Panel menu
Berita terbaru
Index Berita
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 35685
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 36893
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 37328
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 41467
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 36508
Panel menu tepopuler dan terkomentar
FOOTER