panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
SUARAMERDEKA.com - Semata-mata Fakta
panel iklan Hosrizon
panel main 1

23 Desember 2010 | 13:33 wib

Ada Apa dengan UN?

.

PRO-kontra terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang terjadi belakangan antara DPR dan pemerintah, merupakan suatu hal yang wajar. Namun, menurut ukuran ideal evaluasi pembelajaran, saat ini UN masih dibutuhkan guna mengukur mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Tanah Air. Meskipun begitu, pelaksanaan evaluasi UN tetap dilakukan. Misalnya, dengan tidak menjadikan nilai UN sebagai satu-satunya alat penentu kelulusan siswa.

Hasil jajak pendapat Kompas (19/5/2008) mengemukakan, UN sebaiknya jangan dijadikan acuan kelulusan siswa, tetapi kelulusan siswa mengikuti standar sekolah yang bersangkutan. Hasil tersebut, hemat saya, perlu dibaca oleh pemerintah, khususnya Kemendiknas, agar mereka mengevaluasi penyelenggaraan UN 2010 lalu.

Menjadi pertanyaan kita, mengapa UN-dari tingkat SMA hingga SD-perlu dievaluasi?

UN merupakan topik pendidikan yang paling alot dibahas. Paling tidak, tentang sah-tidaknya dari sisi hukum penyelenggaraan UN. Kalau memang niat pemerintah ingin mendongkrak mutu pendidikan, mengapa mesti mengambil jalan pintas melalui UN? Padahal, di satu sisi, disparitas sarana pendidikan dan mutu guru antarsekolah di Tanah Air masih menganga lebar. Ada apa dengan UN?

UN, penentu kelulusan?

Setiap kali pemerintah menggelar UN, setiap kali itu pula pemerintah berkata bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan. Namun, pada kenyataannya, sekolah tetap menjadikan UN sebagai penentu kelulusan siswa. Hingga tahun berikutnya, ketika UN siap-siap digelar lagi, rasanya belum tampak apa upaya konkret dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang sarana pendidikannya masih minim, atau yang mutu gurunya masih jeblok.

Jika demikian, ada-tidaknya UN tidak berkorelasi sama sekali dengan peningkatan mutu di sekolah. Betapa tidak, dalam kompetensi Bahasa Indonesia, misalnya, kualitas guru dan sarana pendidikan berpengaruh. Tapi, pemetaan hasil UN seolah tak memengaruhi peningkatan sarana, seperti laboratorium bahasa, kaset, ruang audio visual, dan berbagai bahan bacaan.

Nah, apakah pemerintah masih berdalih bahwa penyelenggaraan UN demi mutu pendidikan?

Mengutip pendapat Prof HAR Tilaar (2007), UN bukanlah kebijakan yang sangat strategis untuk peningkatan mutu lulusan pendidikan di Indonesia. Namun, katanya, kebijakan itu terus dipaksakan tanpa melihat dampaknya jauh ke depan bagi proses pendidikan secara menyeluruh. Ya, harus diakui, kehadiran UN selama ini telah mengebiri proses pendidikan yang seharusnya menitikberatkan pada proses ketimbang hasil.

Untuk itu, jika pemerintah tetap ngotot menjadikan UN sebagai alat penentu kelulusan, yang muncul justru budaya instan di kalangan siswa. Sebab, semangat siswa untuk belajar bukan demi mutu, melainkan untuk cari selamat agar bisa lulus UN. Artinya, kehadiran UN memunculkan disorientasi di kalangan siswa. Wajarlah jika tiap kali penyelenggaraan UN selalu kita jumpai aksi-aksi kecurangan dari oknum guru, kepala sekolah, maupun siswa.

Dalam hal ini, kita menyarankan jika pemerintah beritikad mendongkrak mutu pendidikan, yang mestinya dilakukan ialah menegakkan fungsi akreditasi sekolah. Maksudnya, pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk menentukan kelulusan siswanya berdasarkan tiga komponen, yaitu UN, ujian akhir sekolah, dan evaluasi guru. Dengan begitu, tiga tahun siswa belajar di sekolah tetap diperhitungkan.

Di sisi lain, alangkah bijaknya apabila Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penyelenggaraan UN segera disosialisasikan. Begitu pula anggaran yang akan digunakan sebaiknya segera dicairkan. Kedua hal tersebut perlu segera ditangani, mengingat evaluasi semacam UN berskala nasional, dan tidak sekadar parokial. Untuk itu, evaluasi dalam penyelenggaraan UN tetap perlu digulirkan oleh pihak-pihak terkait, tatkala UN berjalan tidak sempurna.

Sekolah harus jujur

Salah satu evaluasinya ialah, pemerintah harus membuat aturan bahwa porsi nilai UN sebesar 50 persen, bukan 100 persen sebagai penentu kelulusan siswa selama ini. Sedangkan sisanya, 50 persen, adalah porsi nilai dari hasil ujian sekolah dan evaluasi guru. Hanya, ini mengandung konsekuensi bahwa sekolah harus mau serius dan jujur. Jujur dalam arti, sekolah tidak melakukan aksi katrol-katrolan nilai dan bentuk pertolongan lain yang tidak sehat.

Saya kira, ketika wewenang kelulusan siswa berada di tangan sekolah (seperti inti hasil jajak pendapat Kompas), itu tidak menyalahi aturan apa pun, termasuk UU No. 20/2003 (UU Sisdiknas). Nah, kini persoalannya ialah apakah pemerintah mau berbuat itu, ketika banyak protes dari beragam pihak-mulai dari siswa, orangtua siswa, guru, pakar pendidikan, hingga anggota Komisi X DPR-yang dilayangkan terhadap UN tiap tahunnya?

Jika tidak, saya kira usai UN-yang tahun 2011 standarnya dimungkinkan akan naik-pemerintah akan tetap dihadang gelombang protes. Terlebih, jika UN 2011 tetap dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Alih-alih membawa kebermanfaatan dan peningkatan mutu pendidikan, justru hadirnya UN malah membawa kemudaratan. Ujung-ujungnya, siswa justru menjadi terbodohi karena hanya pandai mengerjakan soal-soal UN sebelumnya.

Karena itu, seperti keinginan banyak guru, saya pun menyatakan agar UN mutlak dievaluasi. Meski UN berdampak pada prestasi dan prestise, tapi disarankan agar pemerintah jangan buru-buru mengklaim UN sebagai satu-satunya instrumen pendongkrak mutu. Kini, penuhilah dulu semua standar pendidikan, termasuk guru dan fasilitas pendukung pembelajaran. Barulah, pemerintah melaksanakan UN. Quo vadis UN?

Sudaryanto, SPd, pengajar MAN Yogyakarta III, Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Negeri Yogyakarta.

 

( /CN23 )

Powered by Telkomsel Blackberry


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad

Bookmark and Share

          Berita Pendidikan

13 Desember 2012 | 17:51 wib

Mahasiswa "Mager"... Masih Jaman? .

KITA pasti sering mendengar istilah "mager" tapi sebenernya apasih mager itu? Mager itu adalah singkatan males…

08 Februari 2012 | 14:53 wib

MITI Fokus Pendidikan Technopreunership image

BANDUNG, suaramerdeka.com - Aula Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Sabtu pekan lalu (4/2) demikian meriah. Ribuan…

16 Agustus 2011 | 17:30 wib

UMS Berikan Beasiswa Bagi 165 Mahasiswa Baru

Solo, CyberNews. Universitas Muhamamdiyah Surakarta (UMS) memberikan beasiswa bagi 165 mahasiswa baru. Ada tiga…

16 Agustus 2011 | 17:22 wib

10.261 Calon Mahasiswa Serbu UMS

Solo, CyberNews. Menjelang penutupan pendaftaran pada 20 Agustus mendatang, saat ini jumlah calon mahasiswa yang…

15 Agustus 2011 | 22:51 wib

Perlu Penetapan Teori yang Tepat Menetukan Arah Kiblat

Semarang, CyberNews. Saat ini ada tiga teori yang dapat digunakan dalam perhitungan arah kiblat dari permukaan…

15 Agustus 2011 | 21:22 wib

Jamaludin Darwis Jabat Rektor Unimus image

Semarang, CyberNews. Prof Dr Jamaludin Darwis MA ditetapkan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus)…

15 Agustus 2011 | 21:10 wib

Akan Targetkan Kebun 1.000 Toga
SMA 7 Semarang Juara I Lomba Sekolah Sehat Provinsi image

Semarang, CyberNews. Setelah melewati tahapan Lomba Sekolah Sehat (LSS) dari tingkat kota dan karesidenan, akhirnya…

21 Juli 2011 | 22:35 wib

Kemenpora Akan Sebar 1.000 Sarjana ke Pedesaan

JAKARTA, CyberNews. Tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan perguruan…

FOOTER