|
|
|
|
| |
|
|
|
SUARA MURIA
24 Maret 2009
Pemangkasan Anggaran Resahkan SKPD
BLORA - Pembahasan APBD Blora di Sarangan, hingga siang kemarin dikabarkan masih berlangsung panas. Perdebatan terjadi soal besarnya defisit anggaran.
Diperoleh informasi, adanya pemangkasan anggaran di masing-masing SKPD, menyebabkan keresahan di sejumlah instansi. Pemangkasan anggaran itu juga dikhawatirkan rencana kegiatan yang sudah diprogramkan SKPD tidak akan bisa berjalan sesuai rencana.
Salah satu anggota panitia anggaran DPRD, Martono SH ketika dikonfirmasi membenarkan jika sampai kemarin masih ada tarik ulur anggaran, sehubungan besarnya defisit anggaran. ”Saat ini kami persilahkan eksekutif untuk memangkas anggarannya masing-masing,” jelasnya.
Martono yang ketua Komisi A itu mengemukakan, panggar sudah memanggil Kepala Bank Jateng Cabang Blora untuk klarifikasi besaran silva anggaran di Blora. Jika semula ada informasi bahwa silva Rp 80 miliar, ternyata menurut penjelasan pihak bank, silva yang ada di Blora Rp 130 miliar. ”Siang ini (kemarin, Red) kami klarifikasi persoalan silva itu,” tambah Martono.
Kemarin, Sekda Blora, Ir H Bambang Sulistya dan beberapa kepala SKPD dipanggil kembali ke Sarangan untuk klarifikasi anggaran. Seperti rombongan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, siang kemarin kembali ke Sarangan untuk memenuhi panggilan panitia anggaran.
Segera Ditetapkan
Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM, kemarin akhirnya bicara soal penetapan APBD Blora 2009. Dia hanya berharap APBD Blora bisa segera ditetapkan. Saat ditanya target bulan penetapan, orang nomor satu di Blora itu hanya menyatakan, yang terpenting jangan sampai melampaui batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah.
”Ya bulan April lah APBD supaya bisa ditetapkan. Kalau sampai bulan itu belum juga bisa ditetapkan, sudah tentu dampaknya sangat luar biasa dengan pemerintahan di Blora,” tandasnya ketika dihubungi Suara Merdeka, kemarin.
Saat ini saja, lanjut Bupati Yudhi, banyak SKPD yang klimpungan harus mencari utangan ke pihak ke tiga untuk menjalankan operasional kantor sehari-hari. ”Pokoknya kami berharap penetapan jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.”
Disinggung adanya ancaman jika sampai batas waktu yang ditentukan APBD Blora belum juga ditetapkan, misalnya pemotongan DAU 25 % termasuk penarikan dana alokasi khusus (DAK), Yudhi menyatakan masih akan mengkaji. Menurutnya, pada tahun lalu ada wacana penundaan DAU bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD. (ud-79)
|
|
|
|
|
|
© 2008 suaramerdeka.com. All rights reserved |
|
|
