Suara Merdeka Edisi Cetak

BLORA - Tidak tanggung-tanggung, sekitar 43 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Blora ikut ke Sarangan, Magetan, Jawa Timur dalam rangka membahas APBD.

Hingga siang kemarin, baru 6 SKPD yang dipanggil Dewan, sehingga dimungkinkan rapat pembahasan akan berlangsung beberapa hari.
Sekwan Blora Drs Sumarsono menjelaskan, sejak Jumat pembahasan sudah dimulai dan akan berlangsung secara maraton.

Ditanya apakah sudah semua SKPD dipanggil, mantan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Blora itu mengatakan, hingga Jumat siang baru 6 SKPD yang sudah dipanggil.

‘’Belum bisa selesai, ini tadi baru 6 SKPD yang dipanggil sehingga dimungkinkan rapat masih akan berlangsung beberapa hari lagi,’’ ungkapnya.
Ketua DPRD Blora HM Warsit SPd ketika dihubungi juga membenarkan bahwa saat ini (kemarin —Red) rapat pembahasan masih berlangsung. Dia juga menyatkankan dimungkinkan pembahasan akan berlangsung hingga Minggu (15/3).

Sebagaimana diketahui, tanda-tanda APBD Blora akan segera ditetapkan mulai kelihatan, menyusul mulai Jumat (13/3) kemarin eksekutif dan legeslatif mengadakan rapat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perhitungan plafon anggaran sementara (PPAS) di Sarangan, Jawa timur. Pembahasan KUA dan PPAS ini merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menetapkan APBD.

Sementara itu, pro-kontra adanya rapat APBD dilaksanakan di luar Blora kemarin terus berlangsung. Sebagian mempertanyakan, Blora itu representatif untuk membahas APBD, tetapi kenapa dilakukan di luar Blora. Sebagian lagi tidak mempersoalkan pembahasan APBD dilaksanakan di mana saja asal semuanya berjalan cepat dan APBD segera ditetapkan.

Seperti telah dinberitakan, Blora saat ini termasuk salah satu dari tiga kabupaten di Jawa Tengah yang belum nenetapkan APBD. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo ketika berkunjungan ke Blora juga sempat menanyakan kenapa APBD tidak segera ditetapkan.

Bupati Blora Drs RM Yudhi Sancoyo menyatakan prihatin atas kondisi itu, dan jika sampai April APBD belum ditetapkan, sudah tentu akan membawa dampak yang luas.

Utang

Belum ditetapkannya APBD hingga kini berdampak pada kelancaran tugas kantor sejumlah SKPD yang ada di Blora. Lebih-lebih bagi SKPD yang memberi layanan masyarakat dan SKPD baru. Untuk kelancarnya tugas sehari-hari, banyak SKPD yang harus utang kepada pihak ketiga untuk nomboki kebutuhan kantor sehari-hari.

Sementara itu, bagi kantor baru, seperti Kantor Penanaman Modal, Dinas Kerbanglinmas dan sejumlah SKPD lainnya, karena untuk melaksanakan pengadaan alat kantor tidak memungkinkan, terpaksa untuk menjalankan kegiatan kantor sehari-hari mereka menggunakan peralatan seadanya.

‘’Di tempat saya, karena peralatan kantor minim, kalau mau rapat di aula, staf saya instruksikan untuk bawa kursi sendiri-sendiri,’’ jelas Kepala Dinas Kesbanglinmas Drs H Bondan Sukarno MM. (ud-71)

Groups