BOYOLALI- Pembebasan lahan proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) dan Solo- Semarang di wilayah Kabupaten Boyolali, ditarget selesai, akhir tahun ini.

Bahkan, saat ini, proyek tol Soker sudah digarap meskipun ganti rugi masih berjalan.

Menurut Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Boyolali, Sri Ardiningsih, proyek jalan tol Soker melewati beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngemplak. Proses pembebasan lahan saat ini telah mencapai 60 persen lebih.

”Sisanya masih diproses, karena terkait administrasi,” ujarnya.

Adapun untuk pembebasan lahan proyek tol Sol-Semarang, lanjut  Ardiningsih, telah dimulai dengan identifikasi lahan. Yaitu, mencakup status kepemilikan tanah, bangunan, hingga lahan pertanian yang terdapat di wilayah itu.

Setelah proses identifikasi selesai, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

 ”Target kami, proses pembebasan lahan di dua wilayah itu bisa selesai, akhir tahun ini. Kami juga meminta agar masyarakat tetap tenang.”

Terkait besaran ganti rugi kepada warga yang tanah dan bangunannya bakal terkena proyek tersebut, dia mengatakan, penilaian akan dilakukan oleh tim penaksir atau tim appraisal yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terkait itu pula, sosialisasi akan bersifat spesifik yang menyangkut hak dan kewajiban mereka.

Tak Cemas

”Proses sosialisasi dimungkinkan dilakukan per desa agar mudah. Akan tetapi, ini menyesuaikan dengan jumlah pemilik tanah per desa yang terkena lahan tol. Yang jelas, kami sudah memiliki pengalaman proses ganti rugi di Ngemplak.”

Dia juga meminta warga setempat yang terkena tol tidak cemas akan kehilangan akses jalan. Sebab, proyek tol ini memberikan ruang audiensi bagi masyarakat terkait akses jalan maupun akses saluran irigasi. Masyarakat dijamin tidak akan dirugikan.

”Semua akan dicarikan solusi terbaik, baik itu akses jalan maupun saluran irigasi yang terkena tol.”

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, S Paryanto meminta tim yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk bergerak cepat menyosialisasikan proyek jalan tol kepada warga.

Tim harus dapat memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami.

”Camat dan lurah atau kepala desa di wilayah yang terkena proyek tak boleh berdiam diri.

 Jangan sampai proses ini juga ditunggangi oleh oknum tak bertanggung jawab yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya. (G10-76,23)