Suara Merdeka Edisi Cetak

JIKA tak ada aral melintang, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Kudus akan digelar tahun depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus Gunari ALatif mengemukakan, pilkada untuk memilih pasangan bupati/wakil bupati menurut rencana berlangsung pada 26 Mei 2013.

Menilik rencana penyelenggaraan pilkada itu, masih ada sisa sembilan bulan bagi partaipartai politik yang akan mengusung tokoh yang mereka calonkan untuk maju dalam bursa pemilihan pemimpin di Kota Keretek ini. Sembilan bulan tentu bukan waktu panjang bagi partai-partai untuk mengusung calon masing-masing maju dalam pilkada. Apalagi partai tentu harus menyeleksi terlebih dahulu sosok-sosok yang akan menggunakannya sebagai gerbong untuk maju.

Kendati waktu terus berjalan dan proses pilkada semakin dekat, publik di Kudus sendiri masih terlihat adem ayem alias tidak ada aktivitas politik yang mencolok dari partai-partai menyongsong pilkada ini. Namun kondisi adem ayem ini, menurut penilaian salah seorang politikus, hanya di permukaan saja. ‘’Adem ayem ini sebenarnya cuma di muka saja. Padahal di dalam (internal partai-Red) sudah bergolak,’’ ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat Akhwan Sukandar. Penilaian Akhwan ini tentu tidak mengadaada.

Berdasarkan pantauan Suara Merdeka di lapangan, tidak sedikit partai yang mulai mencitrakan diri, seperti saat Ramadan ini. Mulai dari yang membuat jadwal shalat dan imsak yang memuat gambar salah seorang tokoh partai, sebagaimana angkutan kota yang tidak luput dari gambar orang penting partai, hingga menggelar pasar murah (bazar) menjelang Idul Fitri. Pemimpin Amanah Direktur Lembaga Studi Sosial Budaya (LS2B) Sumur Tolak Dr Mokhamad Arwani menilai, semua itu merupakan salah satu kegiatan politik yang akan berdampak pada kenaikan citra positif partai bersangkutan. ‘’Jadi meski belum ada kegiatan politik resmi yang, berbagai aktivitas seperti ini menjadi strategi bagus bagi partai dalam melakukan pencitraan.

Kelihatannya menjelang Pilkada 2013 ini memang masih adem ayem, padahal masing-masing partai sudah menyusun strategi dan melakukan aktivitas politik dengan taktis,’’ungkapnya. Sekretaris Program Magister Manajemen (MM) Universitas Muria Kudus (UMK) ini menilai, aktivitas partai-partai ini pun sah-sah saja dalam rangka melakukan branding, selama tidak melanggar aturan dan melakukan pembusukan-pembusukan terhadap partai atau kelompok lain. ‘’Kami berharap, aktivitas partai menjelang pilkada ini bisa menjadi pembelajaran politik dan berdemokrasi yang baik,’’ujarnya.

Pengamat sosial Moh Rosyid MPd menuturkan, perlu keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk membangun kesadaran pemilih, sehingga ke depan pilkada dapat melahirkan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. ‘’Upaya pendewasaan politik terhadap masyarakat ini harus dilakukan. Organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki basis massa yang besar, bisa mengambil peran penting dalam pendewasaan politik ini,’’ tandasnya. Rosyid pun menekankan, dalam kerangka pendewasaan politik masyarakat, antara lain dengan tidak saling mengambinghitamkan satu kelompok (pendukung partai-Red) atas kelompok lain dan mengikis politik uang dalam pilkada. ‘’Politik uang merupakan awal kerusakan tata pemerintahan dan masyarakat.

Semakin banyak modal yang dikeluarkan oleh pemimpin terpilih dalam pilkada, akan semakin tidak amanah dalam menjalankan kepemimpinannya,’’tegas dia. Rosyid berpandangan, untuk meminimalisasi praktik politik uang, organisasi seperti NU lewat lembaga bahsul masa’il-nya bisa menggelar forum yang membahas tentang hukum politik uang. ‘’Bisa juga KPU dan NU dengan menggandeng ormas lain membuat buku panduan memilih pemimpin amanah,’’ sarannya. (Rosidi-57)

Groups