UNGARAN - Bupati Semarang, Mundjirin mengaku sedikit khawatir dengan adanya isu-isu sweeping organisasi massa (ormas) yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Menurut dia, tingkat kondusivitas wilayah akan berpengaruh pada iklim investasi pembangunan. Untuk i t u pihaknya berharap kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi inter dan antarumat beragama. ”Dahulu sempat ada Gubernur Negara Islam Indonesia (NII) di Ungaran, namun alhamdulillah hanya bertahan selama tiga hari dan akhirnya diamankan aparat. Terus terang saya merasa sedikit khawatir dengan keberadaan isu sweeping ormas di wilayah Kabupaten Semarang. Agar diketahui, adanya isu tersebut juga sedikit banyak akan berpengaruh pada iklim investasi,” kata Bupati pada Suara Merdeka, Selasa (7/8).

Dijelaskan, belum lama ini berdasarkan laporan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Semarang, ada sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di bidang perikanan, makanan, hingga wisata religius. Para investor dari Jepang, China, dan dalam negeri yakni dari Kota Yogyakarta nantinya akan menggarap potensi Kabupaten Semarang yang belum dikelola.

”Investor sudah mulai berdatangan, namun belum semuanya gol. Yang jelas, kita tidak bisa hidup atau bangkit sendiri untuk membangun bila mana tanpa bantuan para investor,” tegasnya, sembari menuturkan pihaknya akan berusaha konsisten dalam melakukan pendampingan kepada investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Semarang.

Ditandaskan Bupati, hingga saat ini keberadaan ormas Front Pembela Islam (FPI) belum terdaftar secara resmi di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang. Terlepas dari itu, pihaknya tidak melarang atau menghalang-halangi siapa saja untuk berorganisasi, hanya saja dirinya mengimbau agar masyarakat berorganisasi secara elegan, iklas, dan jujur.

Jaga Kondusivitas

”Kami bersyukur karena aparat mulai dari TNI dan Polri telah menyatakan siap menjaga kondusivitas Kabupaten Semarang. Kesiapan tersebut mengemuka saat rapat koordinasi di Kecamatan Bandungan, intinya jangan sampai ada kontak fisik antara ormas dengan masyarakat,” tandas Mundjirin.

Terpisah, Kepala KPMPT Valeanto Sukendro menjelaskan, dirinya sama sekali tidak merasa khawatir dengan adanya isu sweeping ormas yang akan berdampak pada iklim investasi. Pihaknya yakin iklim investasi di Kabupaten Semarang akan tetap tumbuh berkembang jika dijalankan sesuai dengan ketentuan.

”Kami tidak khawatir bila semua prosedur dan ketentuan ditaati,” ujarnya. Hal itu terkait dengan adanya pertemuan antara pemilik hotel Java Inn Bandungan, Beny Senjoyo dengan empat ormas, masing-masing FPI Jateng, Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jateng, Majelis Dzikir Indonesia (MDI), dan Forum Kerukunan Indonesia Satu (FKI-1), Senin (6/8) lalu.

Pihaknya lebih lanjut memaparkan, keberadaan semua izin meliputi izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) hingga saat ini masih diurus kembali oleh pemilik dalam rangka revisi berkas menyusul berubahnya status dari karaoke menjadi hotel bintang tiga.

”Masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan keberadaan hotel Java Inn Bandungan, hanya saja pihak hotel masih kami minta untuk merevisi semua izin terkait perubahan status bangunan dari karaoke menjadi hotel bintang tiga,” papar Valeanto Sukendro. (H86-69)