SOLO- Panitia pelaksana musyawarah kota (mukota) V Kadin Surakarta menggelar rapat di sekretariat lembaga tersebut, Senin (9/7). Rapat yang dipimpin ketua panitia Farid Sunarto itu merupakan finalisasi dan persiapan akhir mukota, khususnya dalam distribusi properti.

’’Masih ada undangan yang belum dibagikan kepada peserta. Bahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ketua umum, buku panduan, dan tata tertib juga belum seluruhnya dibagikan karena penggandaan belum selesai,’’ kata Farid, kemarin.

Anti, petugas sekretariat Kadin menambakan tidak semua pembicara seminar yang diundang dalam pembukaan mukota, Kamis (12/6), bisa hadir. Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Ketua Kadin pusat Suryo Bambang Sulisto tidak bisa hadir.

Demikian juga dengan pendiri dan pemilik Saratoga Group, Sandiaga S Uno, juga tidak hadir. ’’Hanya CEO Suara Merdeka Kukrit Suryo Wicaksono yang sudah konfirmasi dan menyatakan hadir. Sedang dari pusat yang hadir adalah Euis Saedah dari Kementerian Perindustrian,’’ kata dia.

Sementara itu sejumlah kalangan menyayangkan persiapan mukota yang tanpa greget, meski waktunya tinggal tiga hari lagi. Tidak adanya greget itu bisa dilihat dari sepinya perhatian masyarakat khususnya para pelaku bisnis dan sejumlah asosiasi yang tidak mengajukan calon ketua Kadin dalam mukota.

Pengumuman atau informasi di media massa juga tidak ada, kecuali pengumuman lowongan ketua Kadin sebanyak dua kali. Spanduk, umbul-umbul, dan baliho di ruas jalan juga tidak. Kondisi tersebut tentu saja berbeda lima tahun lalu saat mukota IV.

’’Saya tidak diajak panitia, jadi tidak tahu kondisi yang sebenarnya, kenapa adem ayem dan nyaris tidak ada publikasi mukota,’’ kata MH Qoyim, Komite Tetap Humas dan Reklame Kadin.(G8-50)

DPRD Desak Pembubaran Arena Judi

KLATEN-Fraksi-fraksi di DPRD Klaten meminta aparat keamanan dan Pemkab Klaten berani bertindak tegas membubarkan arena judi di kawasan lereng Gunung Merapi. Mereka khawatir arena itu akan menimbulkan dampak keamanan dan pemulihan kondisi ekonomi sosial masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi.

’’Apa pun bentuknya jika benar itu perjudian harus ditindak tegas. Jangan pandang bulu,’’ tandas Ketua F PAN DPRD Klaten, HM Nurcholis Madjid SE, Senin (8/7).

Menurutnya, menyikapi keresahan masyarakat itu aparat diminta segera bertindak. Sebab jika tidak, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan nama Pemkab Klaten. Meskipun di wilayah perbatasan, selama masih berada di Klaten, aparat diminta bersikap tegas. Tidak hanya aparat keamanan tetapi juga Muspida. Desakan warga harus ditanggapi dengan lapang dada. Tidak hanya menjelang Ramadan pun judi tidak bisa dibenarkan.

Ketua F PKS DPRD Klaten Marjuki SIp mengatakan, fraksinya meminta aparat keamanan sigap sebelum muncul hal-hal yang tidak diinginkan.

’’Aparat kecolongan. Kenapa ada aktivitas demikian tetapi tidak diantisipasi sejak awal,’’ tandasnya.

Menurut dia, tidak hanya aparat keamanan, Pemkab Klaten juga lengah. Sebagai pemerintah daerah yang memiliki kepanjangan tangan mulai dari kabupaten sampai dusun, mestinya dapat mengendus aktivitas perjudian tersebut. Fraksi meminta aparat terkait dan Pemkab segera bertindak. Sebab jika dibiarkan, dampak yang timbul jauh lebih besar. Jika tidak juga diambil langkah tegas, fraksi akan membawa masalah itu ke pemandangan umum fraksi.

Melalui anggota fraksi di setiap komisi,  kata Marjuki, anggota diminta mengusulkan rapat kerja dengan Kapolres Klaten. Namun jika desakan warga sudah ditindaklanjuti, mengundang Polri tidak perlu.   (H34-61)