14 September 2017 | Hukum

Pansus Angket KPK Usulkan Perpanjangan Masa Kerja

JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terkait tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan perpanjangan masa kerja dengan alasan belum bisa mengambil simpulan akhir. Pansus mengaku tidak bisa membuat simpulan karena belum bertemu pemimpin KPK. ”Kami, pimpinan, akan meminta seluruh anggota agar bersedia diperpanjang masa kerjanya,” kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi, di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9).

Dia mengatakan, Pansus Angket belum bisa bertemu pemimpin KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), padahal itu penting untuk pengambilan kesimpulan akhir Pansus. Pertemuan itu, menurut dia, penting untuk mengonfirmasi temuan-temuan Pansus selama hampir 60 hari bekerja. ”Kesimpulan sepihak menurut saya tidak adil, untuk kami tidak adil, maka itu perlu dikonfirmasikan,” ujarnya.

Rapat Internal

Politikus Nasdem itu mengatakan bahwa bila temuan- temuan Pansus telah terkonfirmasi, maka Pansus bisa mengambil simpulan yang akan dibawa ke Rapat Paripurna setelah 28 September. Taufiqulhadi menyadari bahwa beberapa fraksi tidak menginginkan perpanjangan masa kerja Pansus. Pemimpin Pansus, menurut dia, akan meminta para anggota menyetujui usul perpanjangan masa kerja tersebut. ”Jadi nanti akan kami putuskan dalam rapat internal hari ini atau besok,” katanya.

Namun dia mengatakan bahwa hingga saat ini pemimpin Pansus belum mengirimkan surat undangan ke pemimpin KPK untuk hadir di Pansus. ”Karena KPK mengatakan bahwa mereka meminta ditangguhkan sampai ada keputusan MK,” ujarnya.

Pansus Angket KPK dibentuk pada 5 Juni 2017. Berdasarkan Pasal 206 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, panitia angket harus melaporkan tugasnya ke rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak panitia angket dibentuk dan dengan demikian masa tugas Pansus Angket akan berakhir pada 28 September.(H28,J22,ant-39)