image

SM/Antara PELANGGARAN ETIK: Koordinator Perkumpulan MAKI, Boyamin menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). (24)

14 September 2017 | Berita Utama

Bela Setnov, Fadli Zon Dilaporkan

  • Pengaruhnya Masih Kuat

JAKARTA- Setya Novanto (Setnov) meminta pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyidikannya ditunda hingga proses praperadilan selesai. Permintaan itu dituliskan pada sebuah surat melalui DPR.

Persoalan kemudian mengemuka karena DPR meneruskan surat itu ke KPK. Lembaga wakil rakyat tersebut dianggap mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. ”Pak Novanto mengirimkan surat kepada pimpinan KPK, meminta penundaan penyidikan sampai proses gugatan prapradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai,” kata Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hani Tahapari di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (13/9), merujuk pada penyidikan perkara korupsi dalam pengadaan E-KTP.

Hani, yang mengantar surat itu ke KPK pada Selasa (12/9) menjelaskan, Setnov mengajukan gugatan prapradilan dengan merujuk pada gugatan prapradilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan pada 2015. ”Substansi isi surat Pak Novanto adalah menyampaikan bahan pertimbangan kepada KPK agar menghormati proses praperadilan yang sedang berjalan,” katanya.

Ia menambahkan Setnov mengirimkan surat tersebut kepada KPK sebagai warga yang menghormati proses hukum. Sebagai anggota masyarakat, kata dia, Setnov meminta pemimpin DPR menyampaikan surat permohonannya ke KPK dan pemimpin DPR meminta Setjen DPR untuk menyampaikan ke KPK. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setnov yang ditujukan ke Pemimpin KPK atas permintaan Setnov. ”Saya hanya meneruskan aspirasi saja, jadi itu permintaan Novanto,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan seluruh pemimpin DPR mengetahui surat permintaan dari Novanto tersebut dan meneruskannya kepada dia selaku Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan. ”Alasan Pak Novanto agar mengikuti semua proses hukum sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Setnov menyampaikan permintaan itu sebagai warga, bukan sebagai Ketua DPR. Kendati demikian dia menyerahkan keputusannya kepada KPK. ”Terserah kepada proses aturan hukumnya yang ada di KPK. Pengiriman surat itu tidak ada masalah,” katanya. Menurut Fadli, surat permohonan Setnov yang ditindaklanjutinya ke KPK bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum di lembaga antirasuah. ”Jadi (hanya) meneruskan, tidak ada permintaan untuk menunda. Kami meneruskan surat, menyampaikan aspirasi yang isinya sesuai dengan yang ada di dalam surat (Setnov),” ujar Fadli.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Koordinator Keuangan Taufik Kurniawan membenarkan, surat aspirasi yang diterima setiap pimpinan DPR tidak perlu dibahas di rapat pimpinan DPR. Pasalnya, ia menyebut, surat aspirasi hanya bersifat untuk diteruskan. Politisi PAN ini juga mengaku telah mendapat penjelasan langsung dari Fadli bahwa surat tersebut bukan keputusan DPR. ”Kalau atas nama pimpinan DPR saya keberatan, karena tidak pernah dalam konteks rapim. Tapi kalau sifatnya meneruskan tidak masalah,” ujarnya. Setnov hingga kemarin disebut masih menjalani perawatan di RS Siloam, Jakarta, karena penyakit vertigonya kambuh.

Dilaporkan MKD

Menanggapi surat DPR ke KPK itu, Fadli Zon diduga melanggar kode etik. Dugaan pelanggarannya ialah penyalahgunaan wewenang dalam melakukan intervensi proses penegakan hukum. Atas hal tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Fadli ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. ”Hari ini (kemarin-Red) pukul 13.30 di MKD DPR Senayan, MAKI melaporkan Fadli Zon ke MKD DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik. Perbuatan mengirimkan surat meminta pemeriksaan Setnov (Setya Novanto) ditunda itu tidak patut dan merendahkan harkat martabat lembaga DPR,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam siaran persnya ke Harian Suara Merdeka, Rabu (13/9).

Menurutnya, surat itu harus dipahami sebagai pendapat lembaga DPR yang semestinya didasari hasil hak pernyataan pendapat. Pimpinan DPR juga seharusnya menolak permintaan Setnov untuk mengirimkan surat dan menyarankannya mengirimkan sendiri secara pribadi.

Menurut Boyamin, pelanggaran lainnya memberikan penugasan yang tidak sesuai tupoksinya Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari berupa mendatangi KPK sekadar menyampaikan surat untuk penentingan pribadi Setnov. Dosen Undip M Yulianto meminta proses berpolitik di Tanah Air seharusnya mengedepankan etika. Sebab, ini juga bagian memberi keteladanan terhadap memperjuangkan kepentingan publik.

Sayang, perilaku itu tak kunjung ditunjukkan wakil rakyat, termasuk ketika pimpinan DPR diduga terlibat kasus korupsi. Dia pun menilai sikap yang ditunjukkan DPR di parlemen contoh dari perilaku yang kurang proporsional. ‘’Jelas sekali DPR sepertinya masih ingin membela Setyo Novanto. Hal yang tak kalah penting pengaruh Setyo Novanto juga masih sedemikian mengakar di parlemen,’’kritik Yulianto.

Kondisi ini menjadi kurang bagus. Rakyat akan bisa menilai kearah mana anggota DPR berpihak. Padahal sejatinya kasus ini bila dicermati, bisa menjadi semacam ruang untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sikap wakil rakyat diinginkan menghormati upaya hukum termasuk tidak berpihak kepada mereka yang sedang diindikasikan terlibat kejahatan kerah putih. Terpisah, KPK telah mendapat gambaran lebih jelas terkait indikasi transaksi keuangan pada proyek E-KTP dengan tersangka Setnov. Lembaga antirasuah itu kemarin memeriksa satu saksi dari unsur swasta, Nenny. ”Untuk kasus E-KTP sampai hari ini, kami terus melakukan kegiatan penyidikan. Kami periksa satu orang saksi tadi dari pihak swasta. Kami semakin mendapat gambaran yang lebih jelas terkait dengan indikasi transaksi keuangan dalam proyek ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta.

Febri menyatakan bahwa para saksi yang diperiksa KPK dalam beberapa hari ini juga memberikan informasi tentang apa yang mereka ketahui terkait adanya indikasi transaksi keuangan pada proyek E-KTP itu. ”KPK akan terus mengejar indikasi aliran dana pada sejumlah pihak untuk kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi, penanganan kasus E-KTP masih terus kami proses sampai hari ini,” ucap Febri.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setnov pada pekan depan. Lembaga antirasuah pun berharap dia lekas sembuh agar bisa memenuhi panggilan kedua. Pimpinan KPK disebut sudah menandatangani surat pemanggilan kedua. Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mengetahui secara pasti waktu untuk pemeriksaan Setnov. ”Waktunya saya pastikan dulu pada tim yang menangani. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Febri. (H41,J17,det,ant,cnn-67)