14 September 2017 | Suara Muria

DAU Pemkab Blora Dipotong Rp 16,5 Miliar

BLORA- Rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berimbas pada keuangan Pemkab Blora. Dana alokasi umum (DAU) 2017 dari pusat untuk Blora yang sebelumnya direncanakan Rp 943,32 miliar dipotong Rp 16,57 miliar.

Jadi, DAU yang akan diterima Blora tahun ini hanya Rp 926,75 miliar. ”Pengurangan DAU dialami hampir seluruh provinsi dan kabupaten se-Indonesia, tidak terkecuali Blora,” kata Bupati Djoko Nugroho, Selasa (12/9). Ia mengatakan hal itu ketika memberikan sambutan kesepakatan bersama nota KUPA PPAS APBD Perubahan 2017 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (12/9). Menurut dia, berkurangnya DAU tersebut disikapi Pemkab Blora dengan melakukan merasionalisasi anggaran.

Selanjutnya dituangkan dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUPA PPAS) APBD perubahan 2017. Selain itu ada anggaran yang terpaksa dipangkas dan kemudian dialihkan untuk membiayai program yang lebih mendesak. Hanya Bupati meminta program yang terpaksa diptunda karena anggarannya dialihkan, dapat diberikan anggaran lagi pada tahun berikutnya.

”Supaya program yang sudah disusun tidak berhenti di tengah jalan. Kalau dananya dianggarkan lagi tahun depan, program- program yang anggarannya dirasionalisasi tahun ini bisa dikerjakan lagi tahun berikutnya.”

Adanya pengurangan DAU sebesar Rp 16,57 miliar diiyakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, Komang Gede Irawadi. Menurutnya, program kegiatan yang anggarannya dirasionalisasi tidak terlalu mendesak dikerjakan pada tahun ini. ”Dampaknya memang ada. Namun sudah dilakukan antisipasi atau penyesuaian.” Meski DAU berkurang, pendapatan Blora di KUPA PPAS APBD Perubahan 2017 mengalami peningkatan Rp 152,66 miliar.

Menurut Bupati, hal itu karena ada bantuan keuangan provinsi Rp 64,39 miliar dan dana BOS Rp 82,18 miliar yang belum tercatat dalam APBD murni 2017. Sehingga harus dicatat dalam KUA PPAS Perubahan 2017. Berdasarkan data yang dihimpun, pendapatan daerah sebelum perubahan Rp 1,94 triliun dan setelah perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,057 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 263 miliar, dana perimbangan Rp 1,39 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 400 miliar. Menuutnya, belanja daerah pada KUA PPAS perubahan 2017 sebesar Rp 2,088 triliun meningkat dari APBD murni Rp 1,94 triliun. Adapun defisit Rp 30,91 miliar ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama. Jadi, sisa lebih penggunaan anggaran tahun ini nol rupiah.(H18-14)