14 September 2017 | Suara Muria

Panwaskab Coret Belasan Pelamar

KUDUS- Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten (Panwaskab) Kudus mencoret 13 pendaftar anggota panwas kecamatan. Ketua Panwaskab Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ia mengatakan, dari jumlah itu sebagian diketahui belum cukup umur dan menyertakan salinan ijazah yang belum dilegalisasi. ”Ada juga pendaftar yang memalsukan lampiran surat keterangan dokter,” katanya, Rabu (13/9).

Dari total 202 pendaftar yang mengambil formulir, 200 orang melengkapi berkas pendaftaran. Dari jumlah itu, Panwaskab hanya meloloskan 187 orang. Pendaftar dari Kecamatan Undaan tercatat paling sedikit, hanya sembilan orang. ”Jumlah terbanyak dari Kecamatan Kudus Kota, 32 orang. Seluruh pendaftar yang lolos tes administrasi dijadwalkan mengikuti ujian tertulis, 16 September mendatang.”.

Dari tes tertulis, nantinya diambil enam orang di masingmasing kecamatan. Dari enam orang tersebut, Panwaskab akan kembali menggelar tes wawancara pada 20 September mendatang.

Panwaskab akan memilih tiga orang yang akan ditetapkan menjadi anggota panwascam di masing-masing kecamatan. Panwaskab kini membuka pengaduan masyarakat, atas pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Masyarakat bisa memberi masukan bila nama-nama tersebut memiliki rekam jejak yang menyalahi persyaratan. ”Misalnya saja ada yang diindikasikan pernah dipidana, atau menjadi kader partai politik dalam lima tahun terakhir. Laporan masyarakat akan kami proses secara internal.”

Berjenjang

Ditambahkan, pembentukan anggota pengawas pilkada akan dilakukan secara berjenjang hingga tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). Menurut dia, tahapan pembentukan anggota pengawas akan dipercepat agar pengawasan tahapan pilkada bisa berjalan optimal. Belum cairnya anggaran dari Pemkab Kudus, lanjut dia, tak akan menghalangi persiapan pembentukan perangkat pengawas pilkada.

Selasa (12/9), Panwaskab Kudus menemui Ketua DPRD Kudus Masan, untuk menyampaikan usulan penambahan anggaran. Dari usulan anggaran Rp 4,5 miliar, Pemkab Kudus hanya menyetujui Rp 3,8 miliar. Anggaran tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama pencairan Rp 900 juta masih menunggu pembahasan Perubahan APBD 2017. Sisanya akan dialokasikan pada APBD 2018.(H62-14)