13 September 2017 | Wacana

Melawan Wacana Pembekuan KPK

  • Oleh Trisno Yulianto

"Gagasan pembekuan ditengarai punya motivasi politik ”terselubung” untuk melapangkan praktik korupsi berjamaah para politisi di Senayan. Dalam pandangan mereka, eksistensi komisi tersebut mengganggu upaya penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana korupsi anggaran. Pembekuan untuk melindungi kepentingan jejaring mafia korupsi."

SYAHWATpolitik anggota Pansus Hak Angket KPK semakin liar. Anggotanya mewacanakan pembekuan komisi antirasuah itu dengan berbagai dalih irasional. KPK dianggap tidak bekerja profesional dan melanggar kode etik. Gagasan pembekuan ditengarai punya motivasi politik ”terselubung” untuk melapangkan praktik korupsi berjamaah para politisi di Senayan. Dalam pandangan mereka, eksistensi komisi tersebut mengganggu upaya penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana korupsi anggaran.

Pembekuan untuk melindungi kepentingan jejaring mafia korupsi. Pembekuan KPK adalah kemunduran upaya progresif pemberantasan korupsi dan jika direalisasikan, akan mengkhianati amanat reformasi. DPR yang nota bene wakil rakyat, seharusnya memahami bahwa korupsi bentuk praktik ketidakadaban yang merusak sendi-sendi demokrasi. Korupsi bentuk penodaan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara yang idealnya bersih dari korupsi.

Langkah politik Pansus Hak Angket KPK sudah terlihat muara kepentingan subyektifnya, yakni pertama, mendelegitimasi kinerja, citra, dan kepercayaan publik terhadap KPK. Lembaga itu disudutkan melalui opini politik yang menyesatkan yang menganggap KPK banyak melanggar etika dalam menjalankan kewenangannya.

Kedua, memuluskan agenda revisi UU tentang KPK. DPR sejak 2012 telah memasukkan agenda revisi UU tersebut dalam program legislasi nasional (Prolegnas), namun selalu gagal karena mendapatkan kritik keras dan penolakan dari elemen gerakan masyarakat antikorupsi. Dalam revisi UU tentang KPK yang drafnya diajukan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada 2012 ada klausul peghapusan kewenangan penuntutan dan penyidikan.

Melemahkan

Ketiga, menghancurkan KPK. Rekomendasi hasil kerja Pansus Hak angket KPK jelas bakal melemahkan komisi. Tujuannya, mempreteli otoritas dan hak kewenangan KPK sehingga diposisikan sekadar sebagai lembaga riset atau konsultan antikorupsi. Hak penyadapan dibatasi untuk mencegah agresivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hak penuntutan akan dihilangkan, sehingga KPK tidak berperan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi (tipikor). Hak penyidikan diserahkan kepada lembaga kejaksaan dan Kepolisian. Target pembekuan KPK yang diwacanakan politisi untuk mengamankan praktik korupsi di parlemen.

Korupsi di sana merupakan langkah mendapatkan ”amunisi anggaran” bagi elite dan institusi partai untuk mengarungi persaingan politik dalam Pemilu 2019. Lebih khusus lagi, pembekuan KPK bertujuan melindungi kepentingan jejaring koruptor di semua lini kelembagaan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Korupsi di Indonesia, dalam analisis George Junus Aditjondro, dibedakan menjadi tiga, yaitu korupsi birokrasi, korupsi korporasi, dan korupsi politik.

Ketiga jenis korupsi tersebut melibatkan banyak aktor yang disatukan dalam kepentingan yang sama: penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok! Kinerja KPK sejak 2004 terbukti ampuh mereduksi praktik korupsi dan berhasil memidanakan berbagai kelompok mafia korupsi.

Kelompok mafia korupsi sangat terganggu oleh kiprah KPK yang merusak ”persekongkolan” korupsi terhadap anggaran negara; sehingga segala cara dilakukan untuk melemahkan KPK. Agenda pembekuan KPK memiliki implikasi negatif dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi bakal melemah dan tinggal dalam tataran gerakan kultural yang tidak memiliki dampak politis. Praktik korupsi akan tumbuh subur dan merusak tatanan etika pengelolaan anggaran negara. Sehbungan dengan hal itu, masyarakat harus melawan upaya pembekuan KPK. Masyarakat mendukung KPK dalam kepentingan kolektif mendorong transpransi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara, yang idealnya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat perlu bersuara untuk menghukum partai politik yang mendukung pembekuan KPK dengan tidak memilih dalam pemilihan umum! Upaya pelemahan dan perongrongan terhadap KPK pasti tidak akan pernah berhenti. Ada saja celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang prokorupsi beserta kelompokkelompok kepentingan di belakangnya.

Jadi, masyarakat yang mendukung KPK jangan sampai kehilangan energi untuk terus melawan. Dari sisi internal, KPK pun perlu terus berbenah dan menyempurnakan diri supaya bisa menjalankan tugas berat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah wajib memberikan dukungan nyata, terutama melalui revisi UU yang kian memperkuat, bukan memperlemah posisi KPK. Kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga penting dijalin, agar saling melengkapi dan menguatkan.(17)

Trisno Yulianto,alumnus FISIP Undip