13 September 2017 | Internasional

Tiongkok Dukung Aksi Militer di Myanmar

BEIJING - Perbedaan sikap masyarakat internasional mulai muncul menjelang sidang DK PBB soal krisis pengungsi di Myanmar, setelah Tiongkok menyatakan dukungannya terhadap aksi militer di Myanmar.

Padahal, selama ini masyarakat dunia mengecam operasi militer yang memaksa 370.000 warga Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine tersebut, bahkan PBB menyatakan Myanmar telah melakukan ”pembersihan etnis”.

Intervensi Beijing tersebut sepertinya dimaksudkan untuk menghadang segala upaya untuk menyudutkan Myanmar dalam sidang DK PBB yang bakal digelar Rabu (13/9) ini. Tiongkok adalah salah satu dari sedikit negara sahabat bekas junta militer Myanmar Beijing memperkuat kerja sama dengan pemerintahan sipil Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari strategi perdagangan, energi, dan infrastrukturnya di Asia Tenggara.

Eksodus pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, tejadi setelah kelompok militan Rohingya menyerbu pos-pos polisi pada 25 Agustus lalu, sehingga memicu operasi militer menyebabkan sepertiga penduduk minoritas muslim mengungsi.

Tekanan Meningkat

Pemerintah Myanmar membantah melakukan aksi kekerasan dan menuding kelompok militan membakar ribuan desa di negara bagian itu, termasuk desa-desa yang dihuni warga Rohingya. Tekanan internasional meningkat pekan ini setelah Kepala HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein, menyatakan bahwa aksi kekerasan di Myanmar merupakan ”pembersihan etnis”.

Amerika Serikat juga mengecam keras aksi tersebut dan DK PBB mengumumkan akan menggelar sidang untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar pada Rabu (13/9). Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menyuarakan dukungan terhadap upaya-upaya Pemerintah Myanmar untuk ”memulihkan perdamaian dan stabilitas” di Rakhine.

”Kami berharap ketertiban dan kehidupan normal akan segera pulih di sana,” ujarnya dalam konferensi pers. Masyarakat internasional seharusnya mendukung upaya Myanmar dalam melindungi stabilitas pembangunan nasionalnya,” tandas Geng di Beijing. (afp-sep-25)