12 September 2017 | Wacana

Akhir Polemik Hari Sekolah

  • Oleh Muzayanah Bisri

POLEMIKjumlah hari sekolah dalam sepekan berakhir menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Peraturan itu membebaskan sekolah atau madrasah menerapkan PPK selama lima atau enam hari sepekan. Penerbitan Perpres tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (6/9) di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengharapkan masyarakat mengakhiri polemik seputar PPK. Lebih dari itu upaya PPK yang akan digalakkan pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan Perpres. Tidak kalah pentingnya adalah keteladanan atau contoh riil mulai dari elite politik, aparatur negara, pemuka agama, guru, hingga orang tua siswa.

Perpres ini dikeluarkan sebagai revisi atas dikeluarkannya Permendikbud No 23/2017 yang sebagian isinya menimbulkan polemik baik yang setuju, lebihlebih yang tidak setuju, baik dengan alasan teknis, yuridis, psikologis, maupun politis.

Kebijakan hari sekolah menjadi full day school ini berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat sehingga dibatalkan Presiden.

Beberapa kali kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy menuai kontroversi, menimbulkan polemik berkepanjangan, dua di antaranya dimentahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas.

Padahal gagasan dan rencana kebijakan itu sudah dipublis di berbagai media. Jadinya, apa yang dipikirkan Mendikbud di mata publik terkesan serba salah. Mulai dari kebijakan moratorium ujian nasional (UN) yang disimpulkan masyarakat sebagai menghapuskan UN. Padahal, sejatinya Mendikbud bermaksud merevisi pelaksanaan UN.

Oleh karena kata yang dipilihnya moratorium, bukan menghapuskan. Menghapuskan UN jelas tidak mungkin dilakukan karena selain bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga UN diperlukan untuk memantau perkembangan pendidikan nasional. Di antara beberapa alasan Mendikbud untuk memoratorium UN juga merupakan keberatan teoritis, yuridis, dan praktis dari para pakar dan praktisi pendidikan yang mengiringi kontroversi UN selama ini.

Singkatnya, gagasan moratorium UN oleh Mendikbud ditolak dalam rapat terbatas antara Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa kementerian terkait pada 19 Desember 2016. Hal yang sama juga dialami oleh Mendikbud ketika menggulirkan kebijakan tentang hari sekolah yang dipahami sebagian masyarakat sebagai sekolah sehari penuh. Dengan pemahaman demikian banyak pihak berprasangka bahwa kebijakan ini akan mematikan pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah (madin), taman pendidikan Al-Qurían (TPQ) dan sejenisnya. Siswa tersita waktunya oleh kegiatan sekolah formalnya, sehingga kebijakan Mendikbud ini ditolak oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menggelar aksi demo di setiap provinsi, kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa ini.

Sebenarnya pada sisi lain, kebijakan Mendikbud itu juga bertujuan mengatasi kebuntuan terkait kewajiban guru memenuhi beban kerjanya. Pasal 35 Ayat (2) UU No 14/2015 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menyatakan beban kerja guru sekur a n g - k u - rangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu pekan. Pada praktiknya ketentuan ini sukar dipenuhi dan jadi keluhan sebagian besar guru di seluruh Tanah Air karena berpengaruh pada pencairan tunjangan profesi mereka. Hampir tidak ada cara lain mengatasi persoalan ini, kecuali merevisi UU Sisdiknas yang perlu waktu lama, selain memperluas spektrum pengertian 24 jam tatap muka. Meski masih bisa dipersoalkan, kebijakan ini membuka jalan dengan meluaskan pemaknaan 24 jam tatap muka, sehingga beban kerja guru dapat ditutupi melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler.

Pilihan Sarana

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai religius, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta Tanah Air, cinta damai, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Perluasan ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakorpimnas PGRI di Yogyakarta 22 Juli 2017, agar murid jangan hanya belajar di kelas, tetapi juga harus dibawa belajar mengenai lingkungan sosialnya. Kebijakan tentang hari sekolah sebenarnya secara fleksibel juga menfasilitasi orang tua/keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Perpres No 87/2017 diatur, sekolah dapat melaksanakan pendidikan selama lima atau enam hari dalam satu pekan tidak mengubah banyaknya pembelajaran karena struktur kurikulum tidak berubah. Alokasi belajar seandainya menggunakan lima hari belajar misalnya, hari Sabtu hanya disesuaikan dengan ritme lima hari sekolah.

Penambahannya tidak lebih dari satu jam dibandingkan dengan pembelajaran enam hari. Jadi kesimpulannya lima atau enam hari sekolah bukan bagian substansial dari PPK, tapi hanyalah pilihan sarana. Justru yang harus diperhatikan adalah tiga pendekatan, yakni berbasis pembelajaran di kelas, berbasis budaya, dan pelibatan masyarakat.

Karena itu secara substasial, dikeluarkananya Perpres No 87/2017 tentang PPK adalah tepat dan menjanjikan kemajuan. Benar karena tidak bertentangan dengan perundang- undangan dan peraturan, tepat karena bersesuaian dengan misi pemerintah dan k e p r e s i d e n a n (Nawacita) serta menyasar berbagai problem krusial pendidikan nasional. Masalahnya, terletak pada cara mengomunikasikan berbagai kebijakan yang sering kali tampak prematur sehingga terkesan kompleksitas permasalahan belum terpahami secara utuh. Problem pendidikan senantiasa berdimensi banyak dan luas, sering tidak kasatmata, tidak memiliki matra yang pasti, dan berjangka panjang.(42)

Dra Hj Muzayanah Bisri MPd, guru SMANU 01 Alkhidayah Kendal