12 September 2017 | Wacana

SURAT PEMBACA

PNBP yang Tak Masuk Akal

Pada tanggal 8 September 2017, saya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) roda empat. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara RI, saya dikenakan biaya pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Dasar pungutan PNBP mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebenarnya, tata cara penentuan besaran pungutan PNBP, telah diatur pada Pasal 3 Ayat (1) antara lain dasar ditetapkannya tarif PNBP harus memperhatikan ”biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah” sehubungan dengan jenis PNBPyang bersangkutan. Tidak bisa tarif PNBPditentukan secara suka-suka yang tak terukur.

Terkait dengan hal tersebut, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Presiden yang telah menetapkan PP tentang PNBP maupun Kapolri, apa dasar penghitungan sehingga untuk pengesahan STNK harus bayar Rp. 50.000,— sedangkan untuk pengesahan kendaraan roda 2 cukup bayar Rp. 25.000. Bukankah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kepolisian RI untuk mengesahkan STNK karena wajib pajak telah taat membayar PKB? Saya melihat banyak kejanggalan, misal mengapa biaya penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kendaraan bermotor roda 2 Rp 100.000 dan kendaraan bermotor roda 4 Rp 200.000 sedangkan ”material” nya sama?

Berapa sebenarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan pencetakan 1 (satu) lembar STNK tersebut dan berapa biaya pembuatan 1 (satu) pasang plat nomor (TNKB)?

Biaya pembuatan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan bermotor roda 2 Rp 60.000 sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp 100.000. Materialnya sama, tetapi mengapa plat nomor untuk roda 2 dan roda 4 harganya berbeda? Mengapa biaya penerbitan 1 (satu) lembar kertas STNK justru malah lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan TNKB yang materialnya pasti lebih mahal karena dari aluminium? Atas dasar apa perhitungannya?

Kejanggalan lainnya adalah mengapa ketika masyarakat membutuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus dibebani biaya sebesar Rp 30.000? Bukankah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 2 , pasal 4, 5 dan pasal 13 jelas disebutkan bahwa fungsi, tujuan, peran, dan tugas Kepolisian RI salah satunya yang sangat penting adalah di bidang pelayanan kepada masyarakat. Kesan saya, PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara RI ”seolah-olah” lembaga Kepolisian yang seharusnya memiliki fungsi ”sosial” menjadi ”komersial”. Oleh karena itu, saya kira PP Nomor 60 Tahun 2016 ini perlu diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, khususnya yang menyangkut besaran tarif karena saya melihat dasar penentuan tarif/biaya PNBP tidak sesuai (bertentangan) dengan kisi-kisi (koridor) yang telah ditentukan oleh UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pasal 3 ayat (1). Demikian surat ini saya sampaikan secara terbuka. Kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Mohon klarifikasinya. Terima kasih.

Suprayitno
Ketua Lembaga Konsultasi
dan Perlindungan Konsumen (LKPK) Prov. Jateng
Jln. Pandean Lamper II Nomor 324 B Semarang
081 328 070 364


***

Harapan Hari Olah Raga Nasional

Tanggal 9 September diperingati sebagai hari Olah Raga Nasional. Kita masih saling menyalahkan karena prestasi kita di SEA Games tidak sesuai target. Setop saling menyalahkan dan mari kita introspeksi diri. Tahun 2014 dalam ajang Asian Games Indonesia peringkat 17 dari 37 negara peserta. Bagaimana dengan target di 2018 saat kita menjadi tuan rumah? Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) menargetkan Indonesia berada pada peringkat 8-10 dalam peringkat perebutan mendali. Apakah akan terwujud?

Dalam kondisi dana yang terbatas saya pesimistis target itu akan terwujud. Belajar dari Sea Games yang baru berakhir 30 Agustus 2017 lalu, target kita memang tidak tercapai, dari posisi 4 ,kenyataannya berada di posisi 5. Saya usul ada reformasi total manajemen olah raga kita. Jangka pendek, agar target kita di 2018 dalam Asian Games dapat dicapai, saya usulkan agar para pengusaha mau membantu Pemerintah dalam hal ”defisit” anggaran secara transparan tidak ada korupsi (lagi), perbaikan sarpras olah raga, kesejahteraan atlet yang nyata, jangan masalah uang saku saja terlambat, juga kesejahteraan para pelatih serta seluruh pihak yang terlibat, berlatih lebih giat, lebih keras dengan jadual latihan yang perlu ditambah. Jangka panjang, sudah waktunya dipikirkan agar olah raga kita dapat bangkit mengejar ketertinggalan dengan regenerasi atlet usia dini seperti cabang badminton, anggaran melibatkan pihak swasta, sekali lagi kesejahteraan dan gizi atlet yang terjamin, sarpras lengkap sesuai standar masing masing bidang olah raga dilengkapi teknologi canggih seperti tetangga kita..Target kita 5-10 tahun mendatang minimal dapat juara umum( lagi) di Sea Games bahkan Asian Games.

AG Paulus
Purnabhakti ASN
Berkoh Indah Blok EII/282
Purwokerto 53146


***

Kancil Mencuri Timun

Ada cerita rakyat yang sangat populer, Kancil Mencuri Timun.Kisah kenakalan sang kancil yang mencuri timun dari kebun pak tani ini sebenarnya pesan moralnya adalah tentang kecerdikan sang kancil saat mencari solusi. Jangan panik ketika kita dihadapkan satu masalah yang berat. Gunakan akal pikir untuk cari jalan keluar. Ini yang ditanamkan sejak dini tujuannya untuk jadi bekal anak- saat dewasa nanti. Namun dalam perkembangannya tampaknya terjadi bias ekstrem dalam memaknai pesan moral di atas menjadi ”Tak peduli apa pun yang ditanam petani,yang penting kancil boleh mencuri”. Bahkan kancil tak lagi terbatas mencuri milik petani tapi juga peternak dan nelayan. Beras, kedelai, garam, buah-buahan dll komoditas pertanian,dengan dalih stabilitas harga dan menggunakan data kenaikan inflasi untuk ”menakutnakuti” , impor pun secara sistematis dilegalkan terealisasi.

Meski mengabaikan potensi dalam negeri sendiri. Di negeri gemah ripah loh jinawi ini dari beras, garam, kedelai, jagung hingga buah-buahan dll ,(bahkan daging sapi ,hingga ikan laut),berpotensi dibuat bergantung pada negara lain.Kalau dulu Indonesia dikenal sebagai anggota Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) belakangan sudah tidak lagi karena jadi negara pengimpor minyak.

Di balik ini semua ada indikasi demi keuntungan segelintir pihak. Masa dulu,perdagangan akan bergairah saat musim panen tiba.Pengalaman ini bisa jadi salah satu bukti bahwa kalau petani makmur,sektor usaha lainnya pun dapat imbas positif dan perekonomian akan bergerak ke arah pemerataan yang sehat. Berapa hari yang lalu ada berita membesarkan hati, ekspor bawang merah asal Brebes. Juga, impor hasil laut yang turun hingga 70%, sementara ekspor naik.Mudahmudahan ini bisa terus berkelanjutan.

Diikuti harga yang sehat, komoditas pertanian,peternakan hingga laut bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari kondisi positif di atas,ada satu hal yang sangat penting telah terjadi.Yaitu mulai berproses pelurusan terhadap kesalahkaprahan penafsiran pesan moral kisah Kancil Mencuri Timun yang terjadi selama ini.Yang tidak boleh lagi ditafsirkan sang Kancil (”dengan kecerdikannya”) sesukasuka mencuri hasil panen petani (juga peternak,nelayan) dengan dalih (kelatahan) import sebagai ”solusi”.

Purnomo Iman Santoso (EI)
Villa Aster II ,Blok G No.10
Srondol Semarang