141 Pejabat Struktural Jadi Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengumumkan perkembangan perampingan pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) di kementerian yang dipimpinnya. Kementerian PANRB sudah memulai proses perampingan ini dengan mengalihkan 141 pejabat struktural ke fungsional. Perampingan birokrasi itu adalah implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo.

”Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, Kementerian PANRB sudah memulai proses dengan mengalihkan 52 pejabat administrator ke jabatan fungsional ahli madya dan 89 pejabat pengawas ke jabatan fungsional ahli muda,” kata Menteri Tjahjo, Selasa (3/12).

Tjahjo mengatakan, proses perampingan birokrasi di Kementerian PANRB akan dilaporkan kepada Presiden. Dia berharap, langkah ini juga segera diikuti kementerian/lembaga lain. Meski demikian, Kementerian PANRB menerima masukan dari instansi lain, mengingat ada beberapa jabatan eselon III dan IVyang tidak bisa dialihkan menjadi jabatan fungsional.

Tjahjo juga mengungkapkan, lewat perampingan birokrasi, Presiden ingin mempercepat pelayanan di daerah. Pelayanan yang cepat tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Alur birokrasi yang singkat, selain mempermudah masyarakat, juga mempermudah proses perizinan dan investasi di berbagai daerah.

Iklim investasi yang baik, akan berpengaruh dengan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. ”Semakin cepat, semakin profesional,” imbuh Tjahjo. Struktural dua level ini, menurut Menteri Tjahjo, berhasil diterapkan oleh Singapura dan Korea Selatan.

Mencontoh dua negara maju itu, Jokowi mendorong instansi pemerintah agar membangun tata kelola birokrasi pemerintah yang semakin efektif, efisien, serta mengoptimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah. Kementerian PANRB menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke fungsional berdasar hasil pemetaan, paling lambat minggu keempat Juni 2020.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali Kota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Sementara di Kementerian PANRB, proses perampingan tersebut dilaksanakan dalam waktu satu bulan.

Dibawah eselon I dan II, adalah tenaga fungsional profesional yang mampu melaksanakan tugas fungsinya dengan cepat. Dia juga mengingatkan kembali bahwa hasil identifikasi dan pemetaan jabatan dan pejabat struktural eselon III, IV, dan V di seluruh instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri PANRB paling lambat minggu keempat Desember 2019. (J13-41)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar