Tak Perlu Amandemen

Jokowi Tolak Presiden Tiga Periode

SM/rep BPMI Setpres : JAWAB PERTANYAAN: Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menjawab pertanyaan wartawan saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12). Salah satunya menanggapi usulan masa jabatan Presiden tiga periode. (24)
SM/rep BPMI Setpres : JAWAB PERTANYAAN: Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menjawab pertanyaan wartawan saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12). Salah satunya menanggapi usulan masa jabatan Presiden tiga periode. (24)

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak perlu amandemen UUD 1945, jika akhirnya meluas ke pasal-pasal lain, termasuk usulan masa jabatan presiden tiga periode.

”Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12). Jokowi juga mengungkapkan kemarahannya terkait usulan masa jabatan presiden tiga periode. Dia menolak usulan tersebut, dan merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur. ”Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi. Seperti diketahui, masa jabatan presiden tiga periode merupakan bagian berbagai wacana yang muncul terkait amandemen UUD 1945. Jokowi sudah memberi wantiwanti agar pembahasan tidak meluas. Namun yang dikhawatirkan Jokowi justru menjadi kenyataan. Muncul wacana presiden dipilih MPR, masa jabatan presiden hingga tiga periode, hingga presiden dipilih satu kali untuk delapan tahun. Halhal ini bukan yang Jokowi harapkan.

”Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke manamana,” tandasnya. Jokowi pun menyatakan, dirinya produk pemilihan presiden langsung oleh rakyat, berdasarkan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode. ”Saya produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pascareformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode,” tandasnya. Selain itu, menyelesaikan masalah tekanan dari pihak luar dinilai sebagai tugas yang lebih penting ketimbang mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. ”Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” kata Jokowi.

Tidak Perlu

Terkait wacana yang berkembang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menilai amandemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu. Dia juga berharap amandemen dikaji lebih dulu secara mendalam. ”Amandemen dalam waktu dekat tidak perlu. Kami akan mengkaji secara dalam,” ujar Airlangga.

Dia menilai, saat ini kondisi ekonomi dunia tidak stabil dan ASEAN merupakan satu-satunya kawasan yang ekonominya bisa bernapas. Kondisi ASEAN sangat dipengaruhi Indonesia. Karena itu, stabilitas politik Indonesia penting. ”Jadi Indonesia adalah udara untuk dunia, maka stabilitas politik penting,” tuturnya. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan, muncul usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu muncul dari anggota Fraksi Nasdem. Hal sama diungkapkan pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi Nasdem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode. Di sisi lain, Nasdem menyebut yang mereka usulkan adalah amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan Nasdem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sekretaris F-Nasdem DPR Saan Mustopa mengatakan, gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik. ”Jadi tidak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain, misalnya (jabatan presiden) tiga periode, belum. Tapi kita akan melihat soal gagasan amandemen konstitusi itu, kita lemparkan dulu ke publik. Setelah itu, baru kita simpulkan,” kata Saan. (dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar