Golkar Memanas Jelang Munas

Kubu Bamsoet Ancam Buat Munas Tandingan

SM/dtc  -  MENERIMA DUKUNGAN : Airlangga menerima dukungan pengurus DPD Golkar Papua Barat (atas). Ketua Tim 9 Cyrillus Kerong bersama anggota menegaskan akan membuat munas Golkar tandingan bila tahapan prosedur dan materi substansi penyelenggaraan bertentangan dengan AD/ART partai. (55)
SM/dtc - MENERIMA DUKUNGAN : Airlangga menerima dukungan pengurus DPD Golkar Papua Barat (atas). Ketua Tim 9 Cyrillus Kerong bersama anggota menegaskan akan membuat munas Golkar tandingan bila tahapan prosedur dan materi substansi penyelenggaraan bertentangan dengan AD/ART partai. (55)

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas), besok. Menjelang pelaksanaan, partai tersebut justru diterpa perpecahan. Tensi memanas kental terasa.

Seperti yang sudah diketahui, sebagian besar kader Partai Golkar terpolarisasi antara kubu pendukung Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Kemarin, pendukung Bambang menegaskan siap menggelar munas tandingan bila tahapan prosedur dan materi substansi penyelenggaraan munas besok bertentangan atau menabrak AD/ART Partai Golkar.

”Yang mengatakan Munas tandingan rekan-rekan pers ya. Kami tidak mengatakan Munas tandingan. Jadi Munas kami sama dengan Munas yang ada, suma kami sesuai dengan AD ART,” ujar Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet atau Tim 9, Victus Munir, kemarin.

Pendukung Bamsoet menuntut Airlangga wajib memperoleh izin tertulis dari Presiden untuk maju menjadi calon Ketum Golkar. Lalu Tim 9 mempersoalkan rangkap jabatan Airlangga sebagai Ketum Golkar dan Menko Perekonomian. Mereka mengungkit Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

”Apabila tahapan prosedur dan materi substansi penyelenggaraan bertentangan dan atau menabrak ketentuan AD/ART Partai Golkar, maka kami menegaskan kembali kesiapan untuk melaksanakan Munas yang sesuai dengan AD/ARTPartai Golkar,” katanya.

Untuk diketahui, pada 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau uji materiil UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan yang diajukan oleh anggota DPR dari Komisi I, Lily Chadidjah Wahid.

Dalam putusannya, MK membolehkan menteri merangkap jabatan ketua umum parpol. Sementara Ketua DPPAce Hasan Syadzily menegaskan ancaman itu sulit direalisasi. ”Tidak mungkin DPD I dan II akan dengan mudah dimobilisasi oleh mereka untuk membuat Munas tandingan. Jangan berhalusinasi, deh. Lebih baik kita sama-sama sambut Munas ini dengan penuh kegembiraan,” kata Ace, Minggu (1/12).

Bagi Ace, pendukung Bamsoet hanya mencari celah untuk mendelegitimasi Munas Golkar 2019. Alih-alih mengumbar ancaman Munas tandingan, kata Ace, lebih baik pendukung Bamsoet menawarkan program. ”Jangan cari-cari celah untuk mendelegitimasi Munas Partai Golkar tahun 2019.

Lebih baik tawarkan konsepnya Bamsoet untuk bangsa ini dan kemajuan Partai Golkar kalau memang tetap ingin maju sebagai caketum,” pungkas Ace. Munas Golkar akan digelar pada 3-5 Desember di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Presiden Jokowi akan membuka Munas Golkar, sementara penutupan akan dihadiri oleh Wapres Ma’ruf Amin.

Salah satu agenda Munas ialah pemilihan ketua umum periode 2019-2024. Pendaftaran bakal caketum dibuka mulai 28 November sampai 2 Desember 2019 di DPPPartai Golkar. Hingga kemarin, Ketua DPP Golkar Ridwan Hasjim menjadi yang pertama mendaftarkan diri menjadi caketum Partai Golkar. (ant,dtc-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar