LIPUTAN KHUSUS

Rindukan Indonesia yang Benar-benar Inklusif

Hari Difabel Internasional 2019

Belum lama ini Presiden Joko Widodo mengangkat Angkie Yudistia, penyandang disabilitas tunarungu, sebagai salah satu staf khususnya. Penunjukan ini menarik karena berdekatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada 3 Desember besok.

ANGKIE (32) diangkat sebagai juru bicara presiden bidang sosial. Ia merupakan sosok muda yang begitu menginspirasi, meraih banyak penghargaan bahkan level internasional, meski memiliki keterbatasan.

Prestasi Angkie ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga mampu melakukan seperti orang ”normal”, sehingga mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya. Peringatan HDI bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan, serta kesejahteraan difabel. ”Di tahun 1996 kita diamanatkan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional, setiap tahun secara nasional.

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap problematik penyandang disabilitas, ini bagian dari memperjuangkan tuntutan perlindungan dan pemenuhan hak,” kata Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Margowiyono barubaru ini. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, Margowiyono mengatakan populasi penyandang disabilitas berat dan sedang di Indonesia sekitar 30 juta orang.

Sementara dari Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Margowiyono mengatakan 21 juta orang. ”Populasi penyandang disabilitas yang sampai sekarang itu sebenarnya 10% dari jumlah penduduk atau 12%, tapi mungkin yang jadi sasaran khusus kita itu tidak semuanya.

Ini populasi baik dari Susenas 2018 maupun dari Supas, memang ada perbedaan tapi itu bagian data yang kami punya. Jumlah disabilitas berat dan sedang ada 30 juta orang total dari 264 juta, yang Supas itu ada 21 juta orang, jadi hampir 10% kalau kita hitung jumlahnya,” ujarnya.

Untuk peringatan tahun ini, pemerintah mengambil tema ”Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul.” Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril mengatakan pengusungan tema tersebut dimaksudkan untuk menyetarakan semua golongan termasuk penyandang disabilitas. ”Kenapa tema ini diangkat? Kita memang merindukan Indonesia yang benarbenar inklusif, ada semacam jargon no one life behind, tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam proses pembangunan

. Artinya apa? Indonesia ini harus menyetarakan semua pihak, semua golongan, termasuk penyandang disabilitas yang selama ini mungkin masih tertinggal dan sebagainya,” kata Gufroni. Gufroni berharap dengan Indonesia inklusif penyandang disabilitas dapat unggul. Penyandang disabilitas dapat memperoleh fasilitas dan hak yang sama dengan orang lain.

”Dengan Indonesia inklusif, diharapkan disabilitas bisa unggul, biar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa mendapatkan pekerjaan keterampilan dan sebagainya, sehingga disabilitas ini bisa unggul, bisa mandiri, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara,” ucapnya. Pekan lalu Presiden Joko Widodo menegaskan negara harus hadir untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas.Untuk itu perlu disiapkan sejumlah langkah konkret demi mewujudkan hal tersebut.

Langkahlangkah konkret itu adalah membangun pendidikan yang layak dan inklusif bagi penyandang disabiltas, menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, menyediakan sarana transportasi dan fasilitas publik yang bisa diakses, memenuhi kebutuhan informasi penyandang disabilitas, dan mewujudkan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai warga negara, seperti memiliki akta kelahiran bagi anakanak disabilitas terlantar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bisa diakses bagi penyandang disabilitas netra, misalnya KTP Braile dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Presiden menghimbau kepada segenap komponen bangsa untuk bersama-sama melakukan keberpihakan pada penyandang disabilitas.

”Keberpihakan dapat direalisasikan melalui pengalokasian anggaran instansi/ lembaga di tingkat pusat maupun daerah untuk program-program disabilitas yang sudah tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) bidang disabilitas, termasuk melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha,” ujar Presiden.

Formasi untuk Difabel

Sementara itu Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Jawa Tengah, Susi Handayani mengatakan pihaknya terus mengingatkan dan melakukan pantauan pada BUMD dan perusahaan swasta murni agar mematuhi aturan kuota tenaga kerja difabel, yakni 1:100 dari pekerja normal.

”Sebagian besar perusahaan sudah mempekerjakan dan menerima difabel. Kami pantau BUMD dan swasta yang ada di bawah pengawasan Disnaker,” kata Susi, Minggu (1/12). Ia mencontohkan, salah satu perusahaan bidang tekstil dan pemintalan yang memiliki total pekerja ribuan telah mempekerjakan lebih dari 10 difabel.

Di perusahaan garmen, biasanya pekerja difabel di bidang pengepakan. Memang, katanya, tidak semua difabel bisa ditempatkan di semua bidang karena memiliki keterbatasan. Meski demikian, pihaknya memberikan penekanan bahwa disabilitas memiliki satu keterbatasan namun juga memiliki keunggulan lain.

Maka perusahaan harus mengakomodir. Di sisi lain, pihaknya juga menyediakan pelatihan kerja bagi difabel. Salah satunya di Balai Latihan Kerja di Banjarnegara. Pelatihan ini begitu diperlukan untuk menyiapkan kemampuan difabel sesuai yang yang dibutuhkan oleh perusahaan. ”Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan,” kata Susi.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Wisnu Zaroh mengatakan pada rekrutmen CPNS 2019 juga ada formasi untuk difabel. Pada rekrutmen CPNS tahun ini, Pemprov Jateng mendapat kuota 1.409 orang CPNS. Terdiri atas 551 orang tenaga guru, 316 orang tenaga kesehatan, dan 542 orang tenaga teknis.

Selain formasi umum, ada formasi khusus pada penerimaan CPNS 2019. Untuk formasi khusus, yang dibutuhkan meliputi cumlaude 30 formasi dan disabilitas sebanyak 28 formasi. ”Tapi disabilitas juga dapat melamar pada formasi umum dalam jabatan yang telah ditentukan,” kata Wisnu. (Hanung Soekendro, Budi Nugraha-23)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar