image

Salah satu hotel berbintang yang berada di Kecamatan Cepu, Blora. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). (suaramerdeka.com/Abdul Muiz)

14 September 2017 | 00:17 WIB | Suara Muria

Realisasi Pajak Hotel Masih Minim

BLORA, suaramerdeka.com - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak restoran telah melampaui target.

Pemkab Blora menargetkan pajak restoran memberikan kontribusi PAD tahun ini sebesar Rp 1,29 miliar dan hingga awal September telah terealisasi sebesar Rp 1,32 miliar (101,94 %).

Namun berbeda dengan pajak restoran, realisasi pajak hotel justru masih minim. Pendapatan dari pajak hotel ditargetkan sebesar  Rp 2,09  miliar dan baru terealisasi 32,96 persen atau Rp 688,82 juta.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, Komang Gede Irawadi, mengemukakan, realiasi pajak restoran memang sudah melampaui target. Hanya saja, menurut dia, dari beberapa item pajak restoran hanya pajak sektor catering yang sudah melampaui target.

‘’Prosentase realisasi pendapatan terbesar pajak restoran berasal dari pajak catering. Dari target Rp 450 juta telah terealisasi Rp 893,2 juta (198,5 %). Sedangkan realisasi pajak restoran lainnya masih belum mencapai target,’’ ujarnya, Rabu (13/9).

Berdasarkan data yang dihimpun, pajak restoran terdiri dari beberapa item. Yakni sektor restoran, catering, rumah makan, cafe dan jasa boga. Pajak restoran ditargetkan Rp 1,29 miliar dan telah realisasi Rp 1,32 miliar (101,94 %).

Prosentase realisasi tertinggi adalah catering dari target Rp 450 juta terealisasi Rp 893,2 juta (198,5 %). Adapun target terbanyak adalah pajak restoran Rp 460 juta namun baru terealisasi Rp 247,4 juta (53,80 %). Sedangkan rumah makan ditargetkan Rp 285 juta dan terealisasi 132,87 juta (46,62 %).

Adapun pajak hotel, perinciannya hotel bintang lima ditargetkan  Rp 710 juta hingga awal September terealisasi Rp 113,8 juta (16,03 %). Hotel bintang lima target Rp 525 juta terealisasi Rp 92,03 juta (17,53 %). Hotel bintang tiga target pajaknya sebesar  Rp 102 juta terealisasi Rp 34,84 juta (34,16 %). Hotel melati tiga target Rp 335 juta terealisasi Rp 220,6 juta (65,87 %). Hotel melati dua target Rp 43 juta realisasi Rp 37,3 juta (86,85 %). Hotel melati satu target Rp 333 juta realisasi Rp 160,25 juta (48,12 %). Losmen target Rp 42 juta realisasi Rp 29,83 juta (71,02 %).

Pemkab Blora menggandeng kejaksaan untuk menagih pajak hotel dan restoran. Itu dilakukan agar wajib pajak menaati pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

Apalagi penghitungan pajak hotel dan restoran bisa dilakukan pengusaha sendiri berdasarkan jumlah tamu yang menginap maupun jumlah makanan yang dibeli pengunjung.

Pekan lalu Pemkab menggelar pertemuan dengan kejaksaan dan para pengusaha hotel dan restoran untuk menyosialisasikan kebijakan penagihan pajak. Jika ada pengusaha yang membandel dengan tidak membayar pajak, siap-siap saja berurusan dengan kejaksaan. Namun dalam tahap awal, para wajib pajak akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan sosialisasi.

‘’Kami akan mengundang sekitar 300 pengusaha hotel dan restoran dalam pertemuan berikutnya Rabu pekan depan,’’ kata Komang Gede Irawadi.

(Abdul Muiz /SMNetwork /CN39 )