image

Foto: istimewa

13 September 2017 | 22:30 WIB | Nasional

KPK Tawarkan Kerja Sama ke Parpol

JAKARTA, suaramerdeka.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama ke partai politik untuk membangun sistem integritas di internal kepartaian. Pasalnya, parpol dinilai sebagai benang penting untuk melakukan pemberantasan korupsi.

"Oleh karenanya, dalam posisi pencegahan kita tawarkan parpol untuk kerjasama. Nanti kita lihat responnya," ungkap Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di Kantor DPP Partai NasDem, Rabu (13/9).

Oleh karenanya, bagi KPK tidak ada cara lain untuk menekankan politik integritas selain terjun langsung ke partai-partai politik.

"Bukan hanya tahun ini, tapi untuk tahun-tahun kedepannya," ungkapnya.

Menurut dia, seharusnya parpol memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh kader.

"Kepala daerah yang terkena kasus korupsi itu seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik, karena parpol yang mengusung mereka," tutur Pahala.

Sementara itu, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik ajakan kerja sama yang digagas oleh KPK.

"Kami menyambut baik ajakan kerja sama itu dalam rangka untuk memperbaiki sistem penegakan hukum. Ke depan kami akan memberikan seluruh nama calon dan bakal calon
kepala daerah yang akan kami usung untuk diverifikasi oleh KPK. Sehingga mendapatkan pimpinan yang berintegritas," ungkapnya.

Dikatakan, sebenarnya NasDem telah memiliki mekanisme internal bagi seluruh kader. Termasuk yang duduk sebagai anggota DPR dan DPRD untuk menandatangani pakta
integritas.

"Kami sudah membangun sistem pakta integritas yang hara ditandatanganj oleh semua. Jika ada kasus hukum, harus secara sadar mengundurkan diri," jelas Willy.

Selain itu, sambung dia sistem politik tanpa mahar yang dijalankan oleh NasDem seharusnya dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Tidak mungkin terjadi integritas kalau sebelum maju mencalonkan diri mereka dipalak untuk mahar. Kami harap KPK dapat mengembangkan instrumen tanpa mahar agar dapat diberlakukan di semua level," harapnya.

(Satrio Wicaksono /SMNetwork /CN40 )