image

Para pekerja migas membongkar tenda yang telah berdiri sejak 7 September di depan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Blora, Rabu (13/9). (suaramerdeka.com/Abdul Muiz)

13 September 2017 | 20:30 WIB | Suara Muria

Pekerja Migas Bongkar Tenda Meski Tuntutan Belum Terpenuhi

BLORA, suaramerdeka.com - Setelah berlangsung sejak 7 September, aksi mendirikan tenda dan bermalam bergantian yang dilakukan pekerja minyak dan gas (migas) di depan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Blora, berakhir Rabu (13/9). Para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu, Blora, membongkar tenda dan pulang ke rumahnya masing-masing. Padahal tuntutan mereka belum terpenuhi dalam mediasi kedua kemarin.

"Untuk sementara kami sepakat untuk istirahat dulu, pulang ke rumah. Namun jika diperlukan lagi, kami akan kembali mendirikan tenda untuk bermalam. Kami tetap akan kawal tuntutan-tuntutan kami," ujar Ketua SPKP Cepu, Agung Pudjo Susilo, di hadapan para anggota SPKP sebelum membubarkan diri.

Aksi mendirikan tenda dan bermalam di depan kantor Dinperinaker dilakukan sekitar 50 pekerja setelah mediasi pertama, 7 September, belum mendapatkan titik temu. Para pekerja sengaja mendirikan tenda untuk mengawal mediasi selanjutnya yang dilaksanakan Dinperinaker dengan sejumlah pihak yang terlibat di lingkup Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP)-Geo Cepu Indonesia (GCI). Hasil mediasi kedua yang berlangsung Rabu (13/9) ternyata juga belum sesuai yang diharapkan pekerja.

Gaji bulan Agustus belum bisa dibayarkan oleh vendor. Sedangkan hak-hak lainnya yang dituntut pekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan serta pembayaran THR juga belum mendapatkan kejelasan. Satu-satunya yang cukup melegakan pekerja adalah mereka dipersilahkan bekerja seperti biasa dalam naungan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP).

Sebagaimana diketahui sejak PT GCI dinyatakan pailit belum lama ini, nasib para pekerja tidak menentu. Mereka butuh kejelasan kelanjutan status mereka sebagai pekerja. Pasalnya, sejak 1 September 2017, Pertamina EP mengambil alih pengelolaan pekerjaan pertambangan minyak yang sebelumnya dilakukan PT GCI. Para pekerja menuntut pembayaran gaji Agustus oleh manajemen lama sebelum pengelolaan pertambangan migas diambil alih Pertamina EP.

"Sesuai kesepakatan mediasi kedua, antara lain diputuskan dimohonkan kepada Bupati Blora untuk menyurati Presiden Direktur Pertamina EP di Jakarta dan meminta Pertamina dapat memberikan kebijakan penyelesaian masalah pengupahan dan hak-hak tenaga kerja lainnya pada lapangan operasional PT GCI yang belum bisa dibayarkan," ujar Kepala Dinperinaker Blora, Suryanto, melalui Kepala Bidang Hubungan Indusrtrial Disperinaker Blora, Zukhri.

Dalam mediasi kedua, perwakilan PT GCI tidak datang. Mediasi yang berlangsung di salah satu ruangan di Dinperinaker dihadiri perwakilan Pertamina EP Asset 4 Cepu, perwakilan beberapa vendor, Federasi Serikat Buruh Migas-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSB Migas-KASBI) Pusat dan para pekerja yang tergabung dalam SPKP.

"Jika permasalahan ini masih berlarut-larut bukan tidak mungkin para pekerja akan melanjutkan aksi dengan mendirikan tenda di pendopo kabupaten," tegas Adi Ardian, pengurus FSB Migas-KASBI Pusat.

(Abdul Muiz /SMNetwork /CN38 )