image

KUNKER: Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan ketika melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkim LH meminta agar pemda memperketa pengawasan galian C. (suaramerdeka.com/Agus Setyawan)

13 September 2017 | 18:37 WIB | Suara Pantura

DPRD Minta Pemkab Perketat Pengawasan Usaha Galian C

KAJEN, suaramerdeka.com -Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan meminta pemerintah daerah agar memperketat dan tegas soal pengawasan usaha galian C meskipun ranah perizinan usaha tersebut di tangan provinsi. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Herri Triyono Sabdo, di sela-sela melakukan kunjungan kerja dalam daerah di Dinas Perumahan Rakyar Kawasan Pemukaman dan Lingkungan Hidup, mengungkapkan, DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait praktik usaha tambang galian golongan C di Kota Santri. Oleh karena itu, Komisi C DPRD setempat melakukan kunjungan kerja di Dinas Perumahan Rakyat dan salah satu aduan yang masuk, kata dia, adalah dari masyarakat Desa Krompeng, Kecamatan Talun.

Menurutnya, berdasarkan aduan masyarakat itu, usaha galian C di desa tersebut sudah habis sejak 28 Agustus 2017 dan izinnya tidak diperpanjang lagi. "Warga, tokoh masyarakat, dan pemuda di desa itu meminta agar usaha yang telah habis izinnya ini untuk ditutup," ungkapnya, Rabu (13/9).

Herri menyatakan, sekalipun izin usaha galian C kewenangannya ada di provinsi, namun pemerintah daerah juga harus mensikapi praktik usaha tersebut yang melanggar aturan, belum berizin, atau izinnya sudah habis. Dengan begitu, kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan tetap terjaga dengan baik.

Sekretaris Komisi C, Abdul Munir, mengatakan, pemerintah daerah harus mensikapi usaha galian C yang tidak berizin atau izinnya sudah habis. Misalnya, Satpol PP bisa menghentikan sementara usaha tersebut. Oleh karena itu, koordinasi harus bagus di antara OPD yang membidangi soal galian golongan C. "Tidak salah pemda berikhtiar agar usaha ini tertib. Karena dampaknya berupa kerusakan alam. Kita yang merasakan, karena lokasi galiannya di sini. Pembangunan yang ada harus tetap berwawasan lingkungan," tandas dia.

Disampaikan, DPRD Kabupaten Pekalongan tidak ingin mencari kesalahan dalam persoalan tersebut. Dewan mendorong agar ada solusi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh praktik galian C yang tidak sesuai dengan aturan. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat yang masuk ke Komisi C. "Kami tidak menyalahkan, tapi ayo cari solusi bersama. Supaya lahan hijau masih Ok, kerusakan jalan tidak parah, dan alam tetap indah, terjaga, dan lestari. Yang ujung-ujungnya pemda ada pendapatan yang terukur," ungkap Munir.

Kepala Dinas Perkim dan LH, Trinanto, mengatakan, dinasnya sudah melakukan upaya pengawasan terhadap usaha galian C di Kabupaten Pekalongan. Bahkan, beberapa di antaranya sudah diberi peringatan. Namun, untuk melakukan penutupan usaha yang tidak sesuai aturan bukan kewenangannya, sebab itu kewenangan aparat penegak Perda provinsi, yakni Satpol PP Provinsi Jateng. "Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Kami akan koordinasi secara horizontal dan dengan provinsi untuk mencari jalan keluarnya," ujar Trinanto.

Sementara itu, anggota Komisi C, Catur Ardiansyah, menyatakan, perizinan usaha itu memang ditarik ke provinsi. Namun, Dinas Perkim dan LH diharapkan tetap ada pembinaan yang maksimal terhadap dampak lingkungan hidup akibat praktik usaha galian C tersebut.

Dia juga mengatakan, masukan dari masyarakat akan dampak usaha galian C begitu banyak, sebab masyarakat dan lingkungan yang paling terdampak dari usaha itu jika pengelolaannya tidak benar. "Soal jaminan reklamasi sendiri seperti apa, sebab banyak yang ditinggalkan begitu saja," tambahnya.

(Agus Setiawan /SMNetwork /CN38 )