image

Ilustrasi Istimewa

14 September 2017 | 12:18 WIB | Suara Muria

Transaksi Nontunai Keuangan Daerah Diterapkan Tahun Depan

BLORA, suaramerdeka.com- Pemkab Blora akan menerapkan transaksi nontunai untuk setiap belanja maupun pembayaran pajak pendapatan asli daerah. Namun inisiatif  tersebut bukan berasal dari Pemkab Blora melainkan rekomendasi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk semua daerah di Indonesia. 

‘’Blora termasuk kabupaten yang akan menerapkan transaksi nontunai mulai tahun depan,’’ ujar Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Komang Gede Irawadi, Kamis (14/9).

Untuk menerapkan kebijakan tersebut, kata Komang, pihaknya mulai menyiapkan infrastruktur pendukung. 

Sebab, transaksi nontunai itu tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD). Melainkan juga para wajib pajak dan retribusi daerah.

‘’Pemungutan pajak daerah nantinya juga nontunai. Nanti semacam ada kartu transaksi untuk pembayaran pajak dari para pedagang kaki lima (PKL) sekalipun. Makanya kami mulai menata kesiapan  infrastrukturnya,’’ tandasnya.

Menurut Komang, penggunaan belanja daerah untuk keperluan dinas setiap OPD juga akan diberlakukan transaksi nontunai. Uang masuk maupun keluar di semua OPD menggunakan sistem nontunai. 

‘’Bendahara tidak lagi memegang uang cash,’’ tegasnya.

Dia menyatakan, dengan penerapan sistem transaksi nontunai tersebut  penggunaan keuangan daerah akan lebih transparan. Sebab, seluruh transaksi uang masuk maupun keluar bakal tercatat dalam aplikasi sistem. 

(Abdul Muiz /SMNetwork /CN19 )