• KANAL BERITA

Tahun 2019 Terjadi 71.000 Kasus Perceraian di Jateng

Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi. (suaramerdeka.com/Agus Fathuddin Yusuf)
Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi. (suaramerdeka.com/Agus Fathuddin Yusuf)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Drs H Moh Ahyani MSi, merasa prihatin masih tingginya angka perceraian di Jateng. Tahun 2019 ini tercatat 71.000 angka perceraian dari pernikahan 300.000 pasangan per tahun.

''Berarti prosentase angka perceraian mencapai 20 persen lebih, ini menjadi keprihatinan kita bersama bagaimana cara menekan dan mengatasinya,'' tegasnya.

Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Seminar ''Implementasi Undang undang No 16 Tahun 2019 pada Layanan Pencatatan Perkawinan di Hotel UTC Jalan Kelud Raya Semarang, kemarin. (suaramerdeka.com/Agus Fathuddin Yusuf)
Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Seminar ''Implementasi Undang undang No 16 Tahun 2019 pada Layanan Pencatatan Perkawinan di Hotel UTC Jalan Kelud Raya Semarang, kemarin. (suaramerdeka.com/Agus Fathuddin Yusuf)

Ahyani mengatakan hal itu dalam pidatonya ketika membuka Seminar Implementasi Undang undang No 16 Tahun 2019 pada Layanan Pencatatan Perkawinan di Hotel UTC Jalan Kelud Raya Semarang, kemarin. Menurutnya, tingginya angka perceraian bisa karena berbagai sebab antara lain usia perkawinan calon pemngantin (catin) belum matang atau nikah di bawah umur, pemahaman agama yang kurang mendalam, ekonomi yang belum mapan dan sebagainya.

Kepala Seksi Kepenghuluan, Agus Suryo Suripto menjelaskan, seminar diikuti Ketua Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se-Jateng, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan lain-lain. Seminar menghadirkan pembicara Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jateng Dr Bahruddin Muhammad SH MH dan Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) dan Bimbingan Syariah (Binsyar)  Kanwil Kementerian Agama Moh Arifin.

''Seminar ini untuk merespon terbitnya UU 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no 1 tahun1974 tentang perkawinan, yang secara substansi berisi tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,'' kata Suryo.

Menurutnya UU yang baru itu mengatur tentang batas usia minimal dari 16 tahun bagi calon pengantin perempuan dan 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dirubah dalam pasal 7 dengan redaksi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

''Penggunaan redaksi sudah mencapai umur 19 tahun, tanpa diikuti redaksi pernah kawin sebagaimana UU 24/2013 Adminduk dan UU 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia, menimbulkan masalah dikemudian hari, yakni perbedaan pelayanan pencatatan nikah bagi masyarakat. Bagaimana bisa, satu lembaga negara memberikan pelayanan yang berbeda karena perbedaan persepsi pemahaman,'' katanya.

Paparkan Fakta

Suryo memaparkan fakta Pengadilan Agama (PA) Jember, Pemalang, dan Sleman menolak permohonan dispensasi nikah bagi janda yang berumur kurang dari 19 tahun. Namun PA Magetan, Jombang dan Bantul menggunakan opsi menerima dispensasi bagi janda yang kurang umur.

''Tentu tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat para hakim. Karena hakim mempunyai otoritas memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan sudut pandangnya. Tentu ini berbeda dengan para penghulu yang sama-sama punya pangkat hakim, tetapi hanya kadang-kadang saja, karena hakimnya penghulu adalah menjadi wali hakim,'' katanya.

Permasalahan ini telah selesai dengan terbitnya Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun ada hal yang lebih penting yakni, bagaimana kita berperan aktif dalam mencegah terjadinya kawin anak. Sehingga tidak ada lagi istilah anak melahirkan anak, atau anak menyusui anak.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) dan Bimbingan Syariah (Binsyar) Kanwil Kementerian Agama, Moh Arifin menambahkan, di Jawa Tengah jumlah perkawinan rata-rata 300.000 setiap tahunnya, dengan jumlah perkawinan anak tahun 2016 terjadi 3.186 perkawinan. 2017 sebanyak 3.176, tahun 2018 sebanyak 3.275 dan 2019 sebanyak 3.707 perkawinan.

Menurut Suryo, dalam seminar tersebut ada sesuatu yang istimewa pada pertemuan, yaitu berkumpulnya kembali ''saudara kandung'' yang telah lama berpisah, yakni para Hakim dan ASN di jajaran Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. ''Pada hakekatnya mereka adalah saudara kami di Kementerian Agama yang terpisah sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 22 Maret 2004. Maka inilah pertemuan terbesar di Jawa Tengah untuk pertama kalinya, saudara kandung yang terpisah selama 15 tahun. Harapan kami pertemuan ini adalah starting point untuk
pertemuan-pertemuan produktif berikutnya yang membahasa masalah-masalah keumatan,'' katanya.


(Agus Fathuddin/CN40/SM Network)