• KANAL BERITA

Puluhan Anggota DPRD Malang Diperiksa KPK

Kasus Suap Pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang 2015

Plt Wali Kota Malang, Sutiaji. (foto: istimewa)
Plt Wali Kota Malang, Sutiaji. (foto: istimewa)

MALANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 22 nama anggota DPRD Kota Malang dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan. Hal itu terkait kasus suap pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun 2015. Sebelumnya Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, telah menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Malang. "Pertanyaan sama ada banyak nama, 22 nama anggota DPRD. Dikelompokkan menjadi lima, pertanyaan sama persis dengan kasus sebelumnya. Dalam lampiran yang saya tanda tangani tidak ada keterangan saksi atau tersangka," kata Sutiaji, Sabtu, (1/9).

Sutiaji mengatakan, usai menjalani pemeriksaan, dia sempat bertanya kepada penyidik KPK terkait jalannya pemerintahan di DPRD Kota Malang. Sebab, sebelumnya sudah ada 19 anggota DPRD menjadi tersangka. Jika ada 22 tersangka baru, maka 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Saya nyinggung gini, di luar pemeriksaan. Ini nanti gimana nasib Kota Malang kalau tidak ada anggota DPRD. Ke depan ini saya dilantik (wali kota terpilih), nyambut gaene model koyok opo (bekerja seperti apa). APBD-nya 2018, banyak hal yang perlu kita pikirkan," tutur Sutiaji.

Pihak KPK kemudian menyarankan eksekutif untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Perlu diketahui Korupsi pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun 2015 telah menyeret tiga tersangka awal yakni Arief Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang pada tahun 2015, dan Hendrawan Mahruszaman, komisaris PT ENK sebagai jembatan di Kedungkandang.

Arief Wicaksono disangka menerima uang suap sebesar Rp700 juta dari Jarot Edy Sulistyono dalam pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur, proyek pembangunan jembatan di Kedungkandang telah merugikan negara sebesar Rp9,7 miliar. Arief disangka menerima uang suap sebesar Rp250 juta dari Hendrawan Mahruszaman.

Setelah itu Wali Kota Non Aktif Moch Anton juga ditetapkan menjadi tersangka bersama 18 anggota DPRD lainnya. Jika ada tujuh tersangka baru dalam pemeriksaan KPK jilid ke III, total anggota DPRD yang menjadi tersangka sebanyak 26 anggota DPRD periode 2014-2019.

 


(Viva/CN40/SM Network)