SEMARANG- Kepastian nasib Sukawi Sutarip tetap maju sebagai calon gubernur dari Partai Demokrat atau tidak, akan ditentukan lewat polling. Namun, hasil polling itu tidak akan memengaruhi sikap PKS yang sejak awal sudah berkoalisi dengan Demokrat dengan mengusung cawagub Sudharto.

Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, DPP sampai saat ini belum mencabut SK rekomendasi pencalonan Sukawi sebagai calon gubernur. Pencabutan rekomendasi akan dilakukan jika hasil polling yang akan dilakukan DPP Partai Demokrat, tidak sesuai harapan.

"Kalau sekarang belum ada pencabutan. Kami masih menunggu polling yang akan dilaksanakan. Namun arahnya memang bisa saja ke sana," tutur Marzuki.

Menurutnya, DPP akan tetap mendorong kader partai bisa ikut dalam bursa pemilihan gubernur. Hanya saja, pihaknya memang harus tetap realistis dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika memang Sukawi dinilai berat dan sulit untuk memenangkan Pilgub, maka DPP bisa saja mencabut rekomendasi tersebut.

ìBuat apa mengajukan calon jika sudah dipastikan kalah. Kami hanya akan mengajukan calon untuk menang. Makanya kita tunggu saja nanti hasil polling-nya bagaimana,î tukasnya.

Marzuki menegaskan, dengan polling yang akan dilakukan tersebut, bisa diketahui sejauh mana respons masyarakat terhadap Sukawi.

Selain itu, bisa diketahui pula sampai di mana popularitas dan dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Semarang tersebut.

Koalisi Lembaga

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih menyatakan, koalisi Partai Demokrat dengan PKS dalam menghadapi Pilgub Jateng 2008 tidak terpengaruh dengan kabar pencabutan rekomendasi Partai Demokrat kepada Sukawi Sutarip.

Sebab yang dijalin kedua parpol itu merupakan koalisi lembaga, bukan personal.

Menurutnya, siapa pun yang akan diusung Demokrat, koalisi akan tetap jalan, kecuali ada perubahan kesepakatan antara kedua parpol.

"Yang kami usung Pak Sudharto. Jadi siapa pun yang diusung Partai Demokrat, itu terserah mereka. Kalau misalnya rekomendasi ke Sukawi dicabut, mereka pasti punya calon yang lain. Jadi kita tunggu saja," kata dia, kemarin.

Menyinggung munculnya informasi bahwa Demokrat mencabut rekomendasi kepada Sukawi untuk maju sebagai calon gubernur, Fikri mengaku pihaknya sudah dihubungi sejumlah pihak yang menanyakan hal tersebut.

Hanya saja, dia yang beberapa kali kontak dengan DPP PKS, mendapat informasi bahwa sampai saat ini belum ada perubahan apa pun terkait dengan koalisi.

"Hasil komunikasi saya dengan Tifatul Sembiring (Presiden PKS-Red), belum ada perubahan apa pun. Jadi koalisi tetap jalan seperti biasa," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, pihak Sukawi sendiri juga masih aktif berkomunikasi dengan PKS. Selasa (5/2) malam dan Rabu (6/2), kedua partai membicarakan materi pembuatan dan penyebaran video untuk kampanye Pilgub.

40 Persen Suara

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono menyatakan pasangan Bambang Sadono-M Adnan harus mampu mendapatkan dukungan sekitar 30-40 persen atau 7-8 juta pemilih.

"Target itu saya rasa cukup realistis, tidak muluk-muluk. Sebab dari sekitar 26 juta pemilih dalam pilgub nanti, setelah dikurangi angka golput, setidaknya untuk suara sah sekitar 18 jutaan pemilih. Dari jumlah itulah, 30-40 persennya harus kami dapatkan," kata dia dalam pelatihan saksi-saksi pilgub di Kantor DPD Partai Golkar Jateng, Rabu (7/2).

Sementara, kaitannya dengan insiden dalam peringatan Harlah NU di MAJT, cagub dari Partai Golkar Bambang Sadono menegaskan, tidak pernah titip nama pasangannya untuk disosialisasikan.

"Jelas saya tidak berani nyuruh titip pesan kepada ulama besar (KH Dimyati Rois-Red). Memang adanya berita itu, saya dicurigai, jangan-jangan penyebutan nama M Adnan adalah titipan Golkar. Itu tidak benar," katanya.(H7,H37-62)