JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Sumardjono meminta pemerintah dan DPR segera merealisasikan anggaran untuk meremajakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) menyusul tewasnya enam marinir saat latihan tempur dengan tank amphibi di perairan Situbondo, Jawa Timur.

"Jika peremajaan tidak segera dilakukan, akan terjadi akumulasi kerusakan. Tentu dampaknya sangat besar terhadap kemampuan operasional satuan TNI Angkatan Laut," katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/2).

Menurutnya, keterbatasan alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah belum memenuhi kebutuhan tingkat minimum essensial cost. Sementara di sisi lain, kondisi alutsista TNI AL sebagian besar berusia tua dan memerlukan biaya pemeliharaan yang semakin besar.

KSAL menyatakan, akan melakukan cek ulang seluruh alutsista TNI AL sebelum meng-grounded sesuai perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya akan cek kembali mana yang layak dan tidak. Itu semua perlu waktu. Tidak bisa perintah sekarang langsung selesai sekarang," ujarnya.

Sumardjono mengusulkan ke mabes TNI agar enam anggota marinir yang tewas dalam kecelakaan amphibi tersebut diberikan kenaikan pangkat luar biasa.

Selain itu, TNI AL juga memberikan hak-hak dari prajurit yang meninggal dalam bertugas, seperti asuransi dan tunjangan prajurit yang selama ini ditabungkan di Asabri dan tunjangan lainnya.

Rapat Konsultasi

Ketua Komisi I Theo L Sambuaga menegaskan, pengadaan alutsista adalah masalah yang sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi.

Sebab berkaitan dengan momentum pembangunan TNI secara keseluruhan serta sistem pertahanan Indonesia.

"Maka perlu diambil satu kebijakan tingkat tinggi, seperti oleh Presiden. Untuk itu kami akan meminta agar DPR melakukan rapat konsultasi terkait masalah alutsista tersebut. Rencananya rapat konsultasi itu kami agendakan pada Maret mendatang," tandasnya.

Namun, politikus dari Fraksi Golkar itu menyatakan, DPR akan melihat dulu klausul-klausul dalam pengadaan alutsista agar semuanya dapat berjalan efektif dan efisien serta mendapatkan suatu peningkatan kemampuan TNI di tengah-tengah kekurangan yang ada saat ini.

"Jika pemotongan atau penghematan dilakukan pada anggaran rutin, kami bisa mengerti. Namun pengadaan alutsista sendiri kan tidak rutin dan menjadi prioritas, tapi kok juga dipotong. Kalau mau dipotong sebaiknya anggaran rutinnya saja," katanya.(H28,J22-48)