JAKARTA- Rencana pemerintah membatasi pembelian premium dan solar memperlihatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) panik dalam menghadapi situasi saat ini. Di satu sisi SBY sudah telanjur menjanjikan harga BBM tidak akan naik, namun di sisi lain harga minyak dunia naik. ''Karena panik jadi mikirnya praktis saja, membatasi pembelian. Padahal mengatur itu susah,'' kata anggota Komisi VII DPR RI Alvin Lie, Kamis(7/2).

Sebelumnya, Ketua Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono menyatakan pemerintah akan membatasi penggunaan BBM melalui kartu kendali. Pemberian kartu itu didasari sensus yang dilakukan pemerintah. Setiap pengguna akan dibatasi pembelian BBM lima liter per hari.

Rencananya kartu kendali itu akan mulai dibagikan April 2008 di wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan premium, solar dan minyak tanah bisa menghemat keuangan negara hingga Rp 10 triliun.

Kartu Pintar

Anggota BPH Migas Adi Subagyo menambahkan pada tahap awal pembatasan akan dilakukan di wilayah Jabodetabek dan selanjutnya seluruh Jawa dan Bali hingga akhir 2008.

Mekanisme pembatasan akan dilakukan melalui penggunaan kartu pintar yang memiliki deretan kode angka. Kartu itu akan ditempelkan di kaca mobil depan yang setiap kali masuk ke pom bensin akan dibaca dengan alat pemindai.

"Alat pemindai itu terhubung dengan komputer yang di dalamnya terdapat data-data kepemilikan kendaraan," katanya.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian mekanisme itu. "Pembatasan tidak akan merugikan kepentingan masyarakat," katanya.

Pihakya sedang mengkaji opsi apakah semua kendaraan dibatasi atau terkecuali angkutan umum, apakah pembatasan hanya di kendaraan dengan kapasitas 2.000 cc atau apakah semua kendaraan pribadi hanya boleh membeli lima liter per hari.

Dari rencana penghematan Rp10 triliun, Rp 7-8 triliun di antaranya dari premium dan solar, sedang Rp 2-3 triliun sisanya minyak tanah.

Jual Jatah

Alvin Lie lebih jauh mengingatkan kebijakan pembatasan pembelian minyak tanah telah gagal dan konversi minyak tanah ke elpiji malah menimbulkan kekacauan di mana-mana. ''Istilahnya pemerintah ndelul tidak mengajak DPR sih,'' ujar politikus dari PAN.

Dia mengaku pesimistis pemerintah akan mendapatkan data tepat. Waktu dua bulan sulit untuk melakukan sensus, membuat kartu dan membagikan secara tepat. Kebijakan itu bila tidak disertai pengawasan ketat akan melahirkan profesi baru yaitu orang menjual jatah.

''Bisa saja orang punya mobil tiga dengan upayanya dapat jatah tiga, tapi sebenarnya cuma satu yang dipakai. Sisanya dijual. Selain itu sopir angkot dari pada narik angkot dapatnya sedikit mendingan juga jual jatah saja,'' katanya.

Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana pun mengatakan rencana belum itu disampaikan BPH Migas kepada komisi di DPR yang membidangi ESDM, sehingga dia belum bisa menilai apakah ada kekurangan atau keuntungan sistem itu.

''Rakyat yang berhak menerima itu siapa saja? Komisi VII belum diajak berbicara. Mungkin baru minggu depan kita akan panggil mereka (BPH Migas-red). Kita akan menanyakan bagaimana mekanismenya,'' kata Sutan.

Dia tidak menampik bisa saja terjadi permasalahan, misalnya proyek pengadaan kartu dan terjadinya kesalahan distribusi. Kemungkinan lain penyalahgunaan kartu dengan menjualnya kepada pihak yang tidak berhak.

''Itu salah satu kekhawatiran kami. Saya khawatir rencana itu membuat BBM langka dan mahal,'' ujar sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu.

Sementara itu, pengamat International Center for Applied Finance and Economics (Inter CAFE) IPB Iman Sugema menyatakan langkah pembatasan pembelian BBM tidak akan efktif. Di samping menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat, langkah itu dapat menimbulkan pasar gelap BBM.

''Ini kan pendekatan administratif dan pemerintah berurusan dengan jutaan pemakai loh. Ini masalah, karena akan terjadi tensi yang tinggi di masyarakat. Pasalnya, kuota yang telah ditetapkan bisa saja melebihi dan konsumen tidak dapat menambahnya,'' katanya.

Di Indonesia, lanjut Sugema, implementasi terhadap kebijakan semacam ini masih lemah. Kebijakan itu cenderung sulit untuk dijalankan. Menaikkan harga BBM atau membatasi penggunaan premium bukan langkah baik yang dapat ditempuh.

Pemerintah, seharusnya fokus pada menaikkan produksi minyak dalam negeri. ''Itu yang paling aman dalam waktu dekat. Kalau nggak mampu, menterinya pecat saja. Kan masih banyak orang lain,'' tegasnya.(F4,H28,J10-49)